[caption id="attachment_182928" align="aligncenter" width="620" caption="ilustrasi/admin(shutterstock.com)"][/caption]
Rencana pemerintah hendak memberlakukan suatu kebijakan terkait guru yang belum sampai golongan IV B dan kualifikasi pendidikan strata satu, bakalterancam memperoleh tunjangan mengajar selama masa dinasnya. Rupanya, wacana tersebut dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup uang sebanyak mungkin dengan menawarkan jasa kepengurusan kenaikan pangkat bagi guru yang belum golongan IVB langsung di Jakarta.
Tawaran oknum calo kepada puluhan guru sekolah dasar di Kecamatan Pallangga dan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan itu, sudah lamamerebak. Bahkan, sejumlah guru yang mengaku korban dari permainan calo tersebut memiliki akses kuat dan hubungan langsung ke pusat. Oknum tersebut memungut tarif biaya kepengurusan kenaikan pangkat atau golongan IV B, minimal Rp 4 juta hingga Rp 7 juta.
“Saya sendiri dikenakan biaya kepengurusan kenaikan golongan sebesar Rp4 juta, namun saya sendiri sudah berikan uang kepada oknum calo bersangkutansebesar Rp 1 juta. Setelah keluar nomor pengiriman SK kenaikan golongan IV B dari Jakarta, barulah saya lunasi semuanya sesuai kesepakatan, “ jelas salahseorang guru SD Negeri yang menolak disebut namanya diKecamatan Pallangga.
Menurut dia, calo yang menawarkan jasa kepengurusan kenaikan pangkat itu di Jakarta adalah guru PNS di salah satu SMPN di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Hanya saja,dia tidak berani menyebutkan nama guru yang dimaksud karena khawatirkan proses kenaikan goloingan dari IV A ke IV B bakal terancam. Akibatnya, bakal pupus harapan untuk menerima tunjangan mengajar melalui program sertifikasi.
Kejadian serupa, tidak saja dialami sebagian besar guru sekolah dasar di Kecamatan Pallangga, tapi juga di sejumlah kecamatan lainnya dalam wilayahKabupaten Gowa. Malah, sejumlah guru mengatakan, dirinya sudah menyetor uang sebesar Rp 7 juta kepada oknum calo agar proses pengusulan kenaikan golongan dari IV A ke IV B segera keluar, namun hingga kini belum ada realisasinya.
Makanya, guru tersebut di atas yang sudah terlanjur termakan janji oknum tersebut, kini mulai cemas dan khawatir karena SK kenaikan golongan IV-B dari Jakarta tidak kunjung datang. Malah, mereka mengaku, kalau diri merasa tertipu dengan ulah oknum calo tersebut. Padahal, persyaratan administrasi untuk diusul mendapatkan tunjangan mengajar melalui program sertifikasisudah terpenuhi.
Masalahnya sekarang, guru antri untuk diusul namanya mendapatkan tunjangan mengajar yang setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah atau alokasi anggaran dalam APBN. Sementara guru lainnya tidak sabar menunggu giliran menerima tunjangan mengajar tersebut. Problem ini memicu para guru menempuh segala cara melalui jasa permainan calo diduga kuat adalah oknum guru sendiri yang memiliki akses dan koneksitas terhadap oknum aparat di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
Terhadap permainan oknum calo itu, tentu saja sulit dibuktikan melalui fakta di lapangan, namun pengakuansejumlah guru sekolah dasar yang menjadi korban dari mafia percaloan, sudah cukup menjadi alasan pihak berwenangmengusut tuntas indikasi melawan hukum tersebut. Bahkan, berkembang rumor luas kalau kasus serupa juga melanda di sejumlah daerah dalam wilayah Sulsel. Hanya saja, kasus dan permainan oknum calo tersebut tidak terekspos di berbagai media massa, menyebabkan kini sistem pencaloan kenaikan golongan guru sepertinya sudah menjadi lingkaran setam. Kondisi sama, juga berlaku bagioknum guru yangbakal menjadi kepala sekolah. Setoran jutaan rupiah oleh calo kepala sekolah kepada atasannya, bukan lagi rahasia tapi sudah pengetahuan umum banyak orang melalui jasa calo.
