Kaum intelektual memiliki peran penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Mereka bisa menjadi suara kritis, mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya, mengawasi kebijakan pemerintah, serta membantu dalam membangun sistem yang lebih inklusif dan adil.Â
Mereka sering kali menjadi pembawa ide dan pemikiran kritis yang mempengaruhi arah kebijakan negara. Peran mereka dalam menyuarakan aspirasi rakyat, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan menganalisis masalah-masalah sosial serta politik adalah fondasi yang sangat vital bagi demokrasi.Â
Mereka juga bertanggung jawab dalam menyediakan perspektif yang objektif dan berbasis fakta untuk membentuk opini publik yang sehat dan berdampak positif bagi kemajuan demokrasi di negara ini.
Kaum intelektual dalam lingkaran kekuasaan sering kali memegang peran sebagai penasehat, pengamat, atau bahkan pejabat pemerintah. Keterlibatan mereka dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan, pembuatan undang-undang, dan implementasi program-program pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa keterlibatan ini dapat menimbulkan tantangan etika, seperti konflik kepentingan atau kehilangan independensi intelektual, sehingga peran mereka harus dijalankan dengan integritas untuk mendukung demokrasi yang sehat.
Keller (1995) mengkategorikan kelompok intelektual sebagai golongan elite dan minoritas-minoritas yang 'efektif' dan 'bertanggung jawab' atau dengan kata lain efektif melaksanakan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elite ini memberikan tanggapannya.
Kelompok intelektual umumnya direkrut dari segala kelas, kerap dijumpai dalam berbagai gerakan kebudayaan-politik. Selain itu mereka juga bukan pekerja tangan (kasar), dan umumnya menjauh dari masyarakat karena lebih bergaul dengan kelompoknya sendiri (Alatas, 1988).
Sebagai bagian kecil dari masyarakat suatu budaya, kelompok intelektual memiliki pengetahuan dan wawasan yang kompleks, meliputi pengetahuan teknis dan mekanis, agama, seni, kebudayaan, nasionalisme, ekonomi, sains, hukum, politik dan lain sebagainya.
Kaum intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, dilihat dari perspektif ilmu negara. Mereka berfungsi sebagai pemikir, pengkritik, dan pembentuk opini yang dapat membentuk arah dan kualitas demokrasi.
Pertama, kaum intelektual berperan sebagai agen perubahan melalui pemikiran kritis mereka. Mereka mampu menganalisis kebijakan dan institusi pemerintahan, mengidentifikasi kekurangan, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan memanfaatkan ilmu negara, mereka dapat memberikan pandangan yang mendalam terhadap mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung.
Kedua, kaum intelektual menjadi pengawas dan pengkritik pemerintah. Dengan keberanian menyuarakan pandangan kritis mereka, mereka membantu menjaga akuntabilitas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peran ini penting dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga mengakar dalam praktik sehari-hari.
Selain itu, kaum intelektual juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu negara, mereka dapat mendidik masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak warga negara, dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan negara. Hal ini mendukung terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses demokratis.
