BPK Kawal Harta Negara, Uang Negara Semakin Bermanfaat dan Kesejahteraan Rakyat Meningkat

Rekapitulasi hasil opini Opini atas 542 LKPD tahun 2015 [Sumber: IHPS II 2016]

Kedua, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini didasarkan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Beberapa contoh program yang diperiksa kinerjanya oleh BPK di antaranya adalah penyelenggaraan program JKN, penyelenggaraan ibadah haji, pengusahaan jalan tol, pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI, keluarga bencana dan pembangunan keluarga,pengelolaan layanan kesehatan, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya (lihat IHPS II tahun 2016).  

Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Kita mungkin masih sangat ingat, pemerintah Indonesia akhirnya menargetkan kesepakatan dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) mengenai divestasi saham sebesar 51 % untuk kepemilikan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip Detik Finance memastikan 51 % saham PTFI akan dimiliki Indonesia.

Target itu, barangkali tidak akan masuk dalam fokus agenda pemerintah Indonesia bila BPK tidak melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas kontrak karya PT. Freeport Indonesia pada 2013-2015 lalu.

Pemeriksaan tersebut menghasilkan beberapa temuan di antaranya: pembayaran iuran tetap, royalti, dan royalti tambahan oleh PT. FI besarannya ternyata tidak disesuaikan dengan tarif terbaru sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (2009-2015) senilai US$445,96 juta atau sekitar 5.8 triliun, hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui deviden PTFI, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalam pengambilan keputusan manajemen PTFI karena sampai tahun 2015 kepemilikan saham pemerintah di PTFI belum optimal (IHPS 1 Tahun 2017).

Perlu diketahui pula, berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sepanjang tahun 2005-2016, BPK telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 70,19 triliun rupiah. Hal ini semakin membuktikan bahwa dengan adanya upaya pemeriksaan yang baik, saksama, dan sungguh-sungguh oleh BPK, kemungkinan hilangnya uang negara baik yang disebabkan oleh korupsi, ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang, ketidakefektifan program, maupun inefisiensi anggaran, dapat semakin diminimalisasi.

BPK dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh karena itu, upaya yang lebih progresif mengenai pemeriksaan keuangan negara ini perlu terus diadakan dan dilakukan. Sehingga kemudian, memperkuat peran BPK sebagai satu-satunya lembaga di luar pemerintah yang bertugas memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara, saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Karena hingga sekarang tindak pidana korupsi, inefisiensi anggaran, dan ketidakefektifan program masih menjadi masalah besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Korupsi masih menjadi penyakit paling berbahaya bagi negara ini dan bahkan terbukti telah mengacaukan tatanan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Rakyat bisa semakin menderita karenanya. Ini karena uang negara yang seharusnya digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat, malah hanya digunakan untuk memperkaya diri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (koruptor, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai perampok/maling).

Nah, pada wilayah inilah posisi BPK dapat dikatakan rawan terhadap berbagai ancaman, terutama dari pihak-pihak yang memiliki niat merampok atau menyelewengkan uang negara. Sehingga apabila posisi BPK tidak kuat, maka BPK akan kalah daya. Eksesnya, manfaat uang negara jadi tidak bisa dirasakan oleh rakyat dan ini sangat berbahaya mengingat dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal, seperti yang pernah terjadi di era krisis ekonomi tahun 1997-1998.

Di samping itu, efektivitas program, efisiensi anggaran, dan kepatuhan lembaga, BUMN, BUMD terhadap peraturan perundang-undangan juga sangat membutuhkan peran yang kuat dari BPK. Karena dalam hal ini pun, kondisinya juga tak kalah rawan bagi BPK, terutama ketidakefektifan, inefisiensi, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memang sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi dari kondisi tersebut.