[caption caption="GNPF MUI [gambar via : http://channel-indonesia.com]"][/caption]
Sehari sebelum Pilgub DKI putaran 2 digelar, saya berdiskusi dengan salah seorang penghuni Wahono Kost Community (WKC), Ridwan Budiyanto. Poin diskusinya adalah tentang apa yang harus dilakukan GNPF MUI jika ternyata pasangan calon nomor urut 3, Anies-Sandi dapat memenangi Pilgub DKI dan kemudian Ahok divonis bebas atau divonis hukuman katakanlah satu-dua tahun penjara.
Poin itu saya ajukan mengingat akan ada pertaruhan nama baik umat Islam di sini, sekurang-kurangnya umat Islam yang kemarin ikut aksi 112, 212, dan atau yang setuju bahwa Ahok telah menistakan agama Islam.
Saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa Ahok telah menista agama. Karena bagi saya, Ahok itu goblok. Makanya dia sampai bilang begitu.
Tapi saya tetap menghormati mereka yang kemarin ikut aksi atau menganggap Ahok telah menistakan agama Islam.
Kembali ke soal tadi. Apa yang harus dilakukan GNPF MUI sebagai corong yang paling keras menyuarakan vonis hukuman yang setimpal untuk Ahok atas kasus dugaan penistaan agama?
Mengiringi aksi-aksi Bela Islam kemarin, muncul anggapan bahwa aksi tersebut sangat politis. Islam telah dipolitisasi untuk kepentingan Pilgub. Islam telah dijadikan sebagai alat untuk berkuasa. Islam telah dimain-mainkan demi mengalahkan pasangan calon Ahok-Djarot. Kasus dugaan penistaan agama pun kemudian dianggap terlalu dipolitisasi dan terkait erat dengan Pilgub DKI.
Di sinilah letak titik krusialnya. GNPF MUI sebagai sosok yang paling keras menyuarakan penegakan hukum terhadap Ahok bagai makan buah simalakama. Jika sekarang, di tengah fakta bahwa pasangan cagub-cawagub Muslim Anies-Sandi telah berhasil memenangi kontestasi Pilgub, GNPF MUI berhenti bersuara, maka mereka akan menjadi tertuduh sebagai kelompok yang mempolitisasi agama itu. Karena kepentingannya telah dianggap selesai seiring terpilihnya gubernur-wagub Muslim untuk Jakarta. Bukan hanya GNPF MUI, mereka yang ikut aksi-aksi itu, juga akan tertuduh, terbully, dan terejek.
Namun jika terus bersuara dan beraksi turun ke jalan, mereka pun tidak akan selamat dari tuduhan, bully-an, dan ejekan. Seperti ejekan pasukan nasi bungkuslah, ejekan karena itu memang pekerjaanlah, tuduhan mengintervensi proses hukumlah. Dan lain sebagainya.
Itulah mengapa sampai sekarang mereka tetap harus bersuara. Tetap harus melakukan aksi-aksi dan turun ke jalan. Karena ya itu tadi, biar nggak dianggap aksi-aksi yang telah mereka gelar itu politis. Karena dulu kan isu yang diangkat dalam setiap aksi adalah penegakan hukum atas Ahok. Bukan menolak gubernur nonmuslim untuk Jakarta. Hee
Bahkan andai kata Ahok sudah divonis, seberapa pun angkanya, GNPF MUI tetap harus melakukan aksi. Bisa dengan mengajukan banding atau tetap dengan aksi turun ke jalan. Menuntut Ahok dihukum seberat-beratnya.
Semua itu tak lain karena GNPF MUI sudah telanjur terkibat skenario ini. Maka mau tak mau, mereka tetap harus bermain. Sebelum lakon yang dimainkan benar-benar selesai dan klimaks.
