Antisipasi Krisis Pangan, Pemuda Dituntut Ambil Peran

Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah berada pada posisi kemandirian pangan dan sedang menuju kedaulatan pangan. Artinya pemenuhan kebutuhan pangan di DIY sudah dapat dipenuhi sendiri sampai 4 bulan berikutnya. Sehingga yang diupayakan pemerintah kemudian adalah mengupayakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sektor pangan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY Arofa Noor Indriani dalam seminar Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Energi yang di selenggarakan DPD KNPI DIY Minggu (30/4) di Yogyakarta.

Meski demikian, Arofa mengatakan, posisi DIY terancam mengalami titik 0 ketahanan pangan, terutama ketersediaan beras mengingat pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Menurutnya,  urbanisasi menjadi faktor utama penyebab ketimpangan tersebut.

"Kalau hanya angka kelahiran masih bisa dikendalikan, tapi ini soal urbanisasi. Jadi lebih sulit mengendalikannya." Paparnya.

Arofa menambahkan, saat ini konsumsi beras di DIY untuk kebutuhan rumah tangga mencapai 25 ribu ton per bulannya. Sedangkan untuk kebutuhan non rumah tangga seperti perhotelan dan restoran, mencapai 11 ribu ton per bulan. Sehingga pihaknya harus menyediakan setidaknya 37 ton agar ketersediaan pangan di DIY benar-benar aman.

"Pada tahun 2037, DIY terancam berada di titik nol dan jika digabungkan dengan kebutuhan non rumah tangga, maka itu akan terjadi pada tahun 2025. Oleh karena itu kami sedang mengupayakan diversifikasi pangan." Kata Arofa.

Pangan dan Budaya

Dalam kesempatan yang sama MPI DPD KNPI DIY Erwin Nizar mengatakan bahwa persoalan ketahanan pangan sangat ditentukan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga hal itu pun kemudian berkait erat dengan budaya masyarakat.  Salah satunya dalam hal konsumsi, budaya masyarakat Indonesia kebanyakan masih perlu diubah.

"Cara kita makan selama ini bukan berdasarkan kalori, melainkan apa yang kita makan," paparnya.

Oleh karena itu Ia menekankan, diversifikasi pangan juga harus dibarengi dengan kajian mengenai problem budaya tersebut mulai dari tingkat rumah tangga. Di samping itu pula ia berharap para pemuda mulai berani mengambil peran dalam dunia pertanian.

"Saat ini anak-anak muda ini lebih tertarik bekerja di konter pulsa dibanding mengurus sawah." Katanya.

Karenanya, anak muda harus didorong kembali untuk lebih peduli pada dunia pertanian. Serta harus diyakinkan bahwa dunia pertanian ke depan akan sangat prospektif.

"Saya ingin mendorong anak muda untuk turut menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia." Ungkap Erwin.

Pengajar Fakultas Pertanian UGM Subejo mengatakan pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, mengingat begitu besarnya tantangan Indonesia ke depan. Indonesia dihadapkan pada tiga persoalan besar yang kalau tidak segera diantisipasi justru akan membahayakan posisi Indonesia sendiri. Persoalan tersebut meliputi sumber daya pangan, sumber daya energi, dan sumber daya air. Sementara saat ini posisi ketahanan pangan Indonesia masih berada di peringkat 6 di Asia.

"Guna menghadapi tantangan besar tersebut, maka tak ada pilihan lain bagi pemuda pemuda selain ikut turun tangan dan berperan aktif dalam mengupayakan kedaulatan pangan bangsa, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun advokasi." Tandas Subejo. (az)