Kekecewaan Presiden SBY atas manuver Fraksi Partai Demokrat di DPR yang menyebabkan disahkannya pemilukada melalui DPRD, menimbulkan banyak pertanyaan.
"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?," ujar Charles Honoris politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
Menurut putra Luntungan Honoris tersebut, sebagai Ketua Umum dan wajah dari Partai Demokrat, SBY harus memperjelas pernyataannya. "Agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat," ujar anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 ini.
Berita sebelumnya Presiden SBY mengaku kecewa dengan hasil sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada, Jumat (26/9) dini hari. Dalam voting di DPR sebanyak 135 suara memilih pilkada langsung, sementara 226 suara memilih pilkada melalui DPRD.
"Saya kecewa dengan proses yang berlangsung di DPR," kata SBY di Washington DC, Amerika Serikat kepada para jurnalis, Jumat.
"Setelah berjuang keras melalui Panja dan lobi-lobi ternyata tetap saja hanya dua opsi yang di-voting. Saya sebenarnya sudah mengutus utusan khusus agar voting bisa ditunda. Tetapi tetap saja dilakukan voting," kata SBY.
Dalam rapat itu, Partai Demokrat mendukung pilkada langsung dengan 10 opsi. Tapi Demokrat kemudian memilih walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada lantaran 10 opsi yang diajukan tak diterima dalam forum lobi.
Jangan sampai Demokrasi Indonesia mati...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
