Pemulihan Ekonomi Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Covid 19

Pandemi covid 19 telah membuat pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar  -2,07 % year on year pada tahun 2020. implikasi dari kontraksi pertumbuhan ekonomi ini telah membuat tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan melonjak. pertumbuhan ekonomi domestik mampu berjejak dari zona negatif menjadi zona positif di sepanjang tahun 2021 menjadi 3,69 % year on year  yang tidak lepas dari percepatan vaksinasi yang di ikuti dengan perbaikan tata kelola penanganan pandemi.

kemudian ketika muncul varian delta pada juli hingga agustus 2021, pemerintah melakukan pengetatan mobilitas yang sangat keras. pertumbuhan ekonomi malambat menjadi 3,51 % (YoY) dari kuartal II/2021 sebesar 7,07 % (YoY) ketika jalur delta bisa diredam dan pelonggaran mobilitas di lakukan,maka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021 naik menjadi 5,02 % (YoY)

memasuki awal 2022, indonesia juga di serang oleh virus bernama omicron. namun, karena cakupan vaksinasi sudah relatif lebih tinggi dari 2021 dan tidak dilakukan pengetatan mobilitas yang sangat keras, maka hasilnya pertumbuhan ekonomi indonesia di kuartal  I/2022 menurut kementrian keuangan berada di level 4,5 % sampai  5,2 % year on year

meskipun fundamental ekonomi makro indonesia kuat, wabah covid 19 telah mengubah arah perokonomian, dengan menjadi buruk lingkungan eksternal dan menjadi lemah permintaan domestik. untuk itu di perlukan langkah strategis dalam pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, menegah, dan panjang. yaitu melalui transformasi ekonomi. saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan transformasi ekonomi di mana transformasi ekonomi akan menjadi lebih efektif jika di lakukan di saat pertumbuhan ekonomi sebuah negara tren positif.  

kemudian pemerintah juga mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian di indonesia. pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah pusat namun harus di dukung penuh oleh pemerintah daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi saat ini. pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektifitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya saat pandemi terjadi. pemerintah daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perokonomian yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD. sebagaimana di kemukakan oleh teori Robet Solow bahwa produksi tenaga kerja merupakan faktor yang sangat terpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi.

dalam kondisi adanya wabah pandemi covid 19, ternyata banyak sekali dampak yang di timbulkan oleh pandemi ini utamanya di sektor perekonomian indonesia. dilihat dari tingkat pengangguran yang bertambah. sejak pandemi tak sedikit perusahaan -- perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya, ada yang semenatara ada juga dengan batas wakktu yang tidak bisa di tentukan. mau tidak mau karyawan karyawanya akan menganggur untuk sementara waktu. tidak hanya itu adanya aturan pemerintah tentang social distancing,lock down dan PSBB bagi daerah zona merah menyebabkan gerak  masyarakat terbatasi sehingga banyak masyarakat yang menganggur. kemudian angka kemiskinan juga kian meningkat jumlah penduduk miskin di indonesia sebesar 10,19 % atau sebanyak 27,55 orang. meningkatnya jumlah penduduk miskin sehingga membuat aktivitas perekonomian tidak dapat berjalan dengan normal.

kemudian turunya  angka kemiskinan berdasarkan laporan terakhir BPS semakin membuka harapan terhadap prospek pemulihan ekonomi. setelah melonjak hingga dobel digit pada tahun 2020 akibat pandemi, tingkat kemiskinan kemabali dapat di tekan ke level 9,71 % pada september pada 2021, perkembangan ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang sejak tahun lalu kembali positif. meskipun belum menyamai situasi pandemi (9,22 % pada september 2019) penurunan angka kemiskinan setidaknya menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian indonesia berangsur membaik

pemerintah  indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi rantai penyebaran covid 19 namun kebijakan ini menyebabkan berkurangnya jumlah komsumsi rumah tangga (RT) dan komsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga(LNPRT) padahal kedua komsumsi ini sangat memberi pengaruh atas kontraksi pada produk domestik bruto(PDB). komsumsi di indonesia tidak terkendali karena situasi yang terjadi dan menyebabkan perokonomian pada komsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari 5,04 % menjadi -2,63 % dan komsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga mengalami penurunan dari 10,62 % menjadi -4,29 % . solusi dalam kebijakan pemerintah dalam hal pemulihan pasca pandemi sebaiknya upayakan pemerintah selalu menempatkan keamanan dan keselamatan  masyarakat sebagai prioritas utama, dan mampu serta meningkakan permintaan dan daya beli masyarakat. pemerintah juga wajib menyediakan bantuan sosial berupa PKH, kartu sembako ,serta jaminan kehilangan pekerjaan dan juga pemerintah meluncurkan program kesehatan, serta perlindungan sosial dengan prioritas UMKM.