Era Society 5.0 adalah era yang dimulai pertama kali oleh pemerintah Jepang dengan sebuah ide baru, yaitu masyarakat di titik pusatkan pada manusia (human-centered) dan selalu berbasis teknologi (technology based) yang berdasarkan pada adat budaya masyarakat di era revolusi 4.0. Oleh karena itu, untuk menghadapi society 5.0 dibutuhkan ide-ide baru dalam upaya menghadapi tantangan yang akan terjadi di era society 5.0 saat ini.
Dalam menghadapi Era Society 5.0, implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu hal sangat urgent dan krusial dalam menavigasi kompleksitas interaksi antara teknologi digital dan masyarakat Indonesia.
Pertama, dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa, kendati teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan dunia, penting untuk tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas yang menjadi landasan moral bagi banyak individu di Indonesia. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ini dengan kemajuan teknologi tanpa menimbulkan ketegangan atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau non-agamis.
Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menantang kita untuk secara kritis mengevaluasi dampak teknologi digital terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Meskipun teknologi membawa kemungkinan besar untuk meningkatkan kesejahteraan, kita juga harus mengakui risiko ketidaksetaraan yang semakin membesar, termasuk pengangguran struktural akibat otomatisasi dan pembagian sumber daya yang tidak merata.
Ketiga, Persatuan Indonesia menjadi semakin rapuh dalam era digital, di mana algoritma dan platform media sosial sering kali memperkuat echo chamber dan polarisasi opini. Implementasi nilai persatuan dalam konteks ini bukan hanya tentang penghormatan terhadap keragaman budaya dan etnis, tetapi juga tentang membangun jembatan komunikasi lintas kelompok dan menekan penyebaran disinformasi.
Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan teknologi. Namun, dalam praktiknya, seringkali keputusan-keputusan penting tentang pengembangan teknologi diambil oleh pihak-pihak yang kurang mewakili kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih besar untuk memperkuat mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan teknologi.
Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam memastikan akses yang merata terhadap teknologi digital. Hal ini termasuk investasi dalam infrastruktur digital di daerah terpencil, serta kebijakan yang mendukung inklusi digital bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan difabel.
Maka, dengan memperioritaskan atau menegaskan implementasi nilai-nilai Pancasila secara kritis dan kontekstual, Indonesia dapat menghadapi tantangan Era Society 5.0 dengan lebih baik, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi digitalisasi akan menjadi suatu hal berdampak positif bagi semua warga negara tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral dan keadilan.
