Setelah kembali berkutat pada berita-berita dulu-dulu ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya.Gerindra dulu pernah mengajukan Jokowi sebagai cawapres, walau hanya sebatas pertimbangan.
Waktu itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan partainya tengah menyeleksi nama sejumlah tokoh yang berpeluang mendampingi Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini. "Ada sepuluh nama," kata Muzani. Di antara sepuluh nama itu ada Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Ahmad Heryawan. "Kami sedang mengintensifkan (pembahasan) nama-nama itu sebagai kemungkinan-kemungkinan dan terus kami lakukan simulasi di dalam." kata Muzani (http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/02/06/270551752/Ada-Nama-Jokowi-di-Daftar-Cawapres-Prabowo) Berita tersebut tertanggal 6 Februari 2014.
Berita lain menyebutkan bahwa Wakil Ketua Umum partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon menyatakan kalau partainya berniat mengusung Jokowi pada pemilihan presiden 2014 mendatang. Jokowi diplot untuk menjadi calon wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. "Itu merupakan opsi yang mungkin," kata Fadli (http://www.rimanews.com/read/20130215/92068/bakal-dipinang-prabowo-jadi-cawapres-bagaimana-komentar-jokowi) Berita tersebut tertanggal 15 Februari 2013.
Sekarang ini Jokowi masih dipojokkan oleh Gerindra terkait dengan amanahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan fraksi Gerindra di DPRD DKI hendak mengajukan hak angket untuk melengserkan Jokowi. Kalau memang alasan amanah sebagai Gubernur Jakarta harus diselesaikan, mengapa Gerindra dulu pernah memasukkannya sebagai daftar cawapres yang dipertimbangkan untuk mendampingi Prabowo?
Apa karena waktu itu elektabilitas Jokowi lebih tinggi sehingga dianggap mampu meningkatkan elektabilitas Prabowo sehingga masuk pertimbangan?
Mengapa Gerindra seolah-olah membuat standar ganda, bahwa "Kalau jadi cawapres itu masih amanah kok, santai saja" dan "kalau jadi capres saingannya Prabowo, kamu pengkhianat"? Padahal baik itu capres atau cawapres, apabila berhasil maka tetap saja dua posisi itu akan membuat Jokowi meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI.
Seharusnya kalau mereka konsisten dengan definisi amanah, bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan jabatannya sebelum selesai masa jabatannya, maka jangan memasukkan nama Joko Widodo atau Ahmad Heryawan sebagai tokoh yang hendak dipertimbangkan sebagai cawapres Prabowo. Hal ini menunjukkan bagaimana inkonsistennya Gerindra pada prinsip yang diusungnya sendiri. Terlihat seolah-olah prinsip ideologi yang diusung Gerindra ditentukan oleh mood dari Ketua Umumnya.
Selain itu, bila memang Gerindra masih melancarkan serangan "tidak amanah", maka bagaimana pula mereka menjelaskan tidak amanahnya Ahok pada para pemilih yang memilihnya sebagai anggota DPR? Bukankah Ahok dipilih rakyat untuk menjadi anggota DPR dan menuntaskan tugasnya di DPR? Kalau dia ditarik Gerindra sebagai Wakil Gubernur sementara masa jabatannya sebagai anggota DPR belum habis, bukankah itu sama saja dengan tidak amanah pada para konstituennya? Ataukah makna amanah itu flexibel sesuai kepentingan politik Gerindra?
Bila kita lihat jauh ke belakang, Jokowi waktu itu juga masih mengemban tugas sebagai walikota Surakarta. Tidak main-main, 95% warga Surakarta memilih Jokowi untuk memimpin Surakarta kembali. Namun, sesuai pengakuan Prabowo, beliaulah yang membawa Jokowi ke Jakarta dan akhirnya meninggalkan Surakarta. Sama artinya dengan Jokowi tidak amanah kepada warga Suakarta, alias penipu, alias pengkhianat, dan Prabowo lah sang aktor yang membantu Jokowi melakukan kekejian itu, bukankah begitu?
Apakah Prabowo dan Gerindra menganggap suara orang-orang yang memilih Ahok sebagai anggota DPR dan suara warga Surakarta yang memilih Jokowi sebagai walikota itu bukan amanah juga? Ataukah amanah bagi Prabowo dan Gerindra itu terbatas pada kepentingan politik yang menguntungkan mereka? Semoga ada petinggi Gerindra atau Prabowo sendiri yang bisa menjawab pertanyaan ini.
