Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi berbagai tantangan yang menguji integritas sistem politiknya. Meski telah berhasil melalui berbagai pemilihan umum yang relatif damai dan transparan, beberapa isu masih mengancam kualitas demokrasi di Tanah Air.
Pelanggaran hak asasi manusia, meningkatnya intoleransi, dan ancaman terhadap kebebasan pers menjadi sorotan utama. Menurut laporan dari Amnesty International, beberapa kasus pengekangan terhadap jurnalis dan aktivis semakin marak, menciptakan suasana ketidakpastian dalam ekosistem demokrasi. Selain itu, survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir, dari 65% menjadi hanya 45%.
Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya disinformasi yang menyebar melalui platform media sosial, yang dapat mengganggu proses pemilu dan memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi mendalam dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Saran Rekomendasi Pembaruan Kebijakan
Perlindungan Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia:
Pemerintah perlu memperkuat perlindungan bagi jurnalis dan aktivis hak asasi manusia dengan mengesahkan undang-undang yang melindungi kebebasan berpendapat dan mencegah penangkapan sewenang-wenang.
Penguatan Lembaga Pemilihan Umum:
Mengalokasikan lebih banyak anggaran dan sumber daya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna meningkatkan transparansi dan keandalan proses pemilu. Pelatihan bagi petugas pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Memasukkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih mendalam di sekolah-sekolah, dengan fokus pada pemahaman hak dan tanggung jawab dalam berpartisipasi dalam demokrasi.
Pemberantasan Disinformasi:
