Mohon tunggu...
DannyPut Danny
DannyPut Danny Mohon Tunggu... Lainnya - Terus lah berkarya

Makanan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Penerapan Pajak Game Online di Indonesia

30 Juli 2023   10:09 Diperbarui: 30 Juli 2023   10:11 676
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan strategi untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Mengingat potensi besar sektor ini dan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, game online menjadi salah satu industri yang dipilih. Pemerintah telah mulai mengenakan pajak pendapatan game online pada 2018. Pada awalnya, tarif ini secara eksklusif berlaku untuk perusahaan asing. Namun, pemerintah memperluas jangkauannya pada Juli 2020 ketika mengamanatkan bahwa gamer membayar pajak atas semua pembelian dalam game.

Banyak orang percaya bahwa kebijakan pajak ini tidak adil dan memberatkan konsumen, yang membuatnya kontroversial. Penerapan peraturan ini juga agak menantang karena platform
penyedia layanan seperti Google Play Store danAppleApp Store dituntut untuk
melaksanakannya. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara dan l menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk memungut pajak atas bisnis game online dapat dilihat sebagai langkah logis dan penting dari sudut pandang ekonomi publik dan filosofi perpajakan kontemporer. Seperti diketahui, negara diharuskan mengumpulkan uang untuk membayar
berbagai inisiatif pembangunan dan layanan publik. Adanya kebijakan perpajakan ini juga konsisten dengan prinsip egaliter sistem perpajakan Indonesia. Dalam situasi ini, mereka yang
bermain game online sama seperti konsumen lain yang harus membayar pajak atas transaksi atau pembelian barang atau jasa mereka.

Namun, implementasi kebijakan tersebut harus ditangani dengan hati-hati agar tidak membebani pemain atau sektor game online secara keseluruhan. Jadi, ada persyaratan untuk kerjasama Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah, platform penyedia layanan serta pelaku industri game online dalam menyusun strategi implementasi kebijakan pajak ini.

Karena kebijakan pajak ini masih relatif baru, sulit untuk memprediksi dengan tepat bagaimana hal itu akan mempengaruhi game online. Namun, beberapa efek yang jelas yaitu Meningkatkan pendapatan negara menggunakan sistem pajak Mengurangi kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh perusahaan luar negeri yang menghindari pajak.Batasi jumlah pengguna atau pemain game online jika harga jual naik sebagai akibat dari meningkatnya tanggung jawab pajak.

Kesimpulan dan saranAnda Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menerapkan pajak pada transaksi pembelian game online adalah langkah yang wajar dan diperlukan. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memberatkan konsumen dan industri game online itu sendiri. Oleh karena itu,
pemerintah perlu bekerja sama dengan platform penyedia layanan serta pelaku industri game online dalam menyusun strategi implementasi kebijakan pajak ini sehingga dapat meminimalkan dampak negatifnya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak juga menjadi hal yang sangat penting.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun