Ironi UU Pilkada Terhadap Forum Demokrasi Bali

Pelaksanaan Bali Demokrasi Forum tanggal 10-11 Oktober 2014 di Bali seakan menjadi sebuah ironi yang aneh bagi kepemimpinan presiden SBY dimana Indonesia menjadi tuan rumah. Mengapa demikian ? tentu hal ini menjadi pertanyaan bersama, karena selama masa kepemimpinan SBY, Indonesia dikenal sebagai negara yang menjadi role model pelaksanaan demokrasi, karena dapat menyelenggarakan pemilihan pemimpin langsung baik itu tingkat lokal (provinsi dan kabupaten) maupun tingkat nasional, tanpa adanya perpecahan. Namun, beberapa minggu lalu DPR baru hasil pemilu 2014 yang dikuasai oleh koalisi Prabowo justru mengesahkan UU Pemilihan kepala daerah dengan cara tidak langsung yaitu melalui DPRD. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kemunduran demokrasi langsung, karena rakyat tidak lagi memilih wakilnya secara langsung, namun mewakilkan kepada DPRD yang pilihannya bisa jadi tidak sesuai dengan pilihan rakyat.

Presiden SBY yang juga sekaligus sebagai ketua partai Demokrat saat sebelum sidang menyatakan akan mendukung pilkada secara langsung. Akan tetapi, janji tinggal janji, karena yang terjadi justru sebaliknya, partainya yang saat itu memiliki kekuatan penentu untuk menentukan apakah RUU Pilkada tersebut akan memilih langsung atau melalui DPRD, justru melakukan aksi walk out. Setelah sidang itu, tiba-tiba sang ketua (saat itu sedang di luar negeri) menyatakan kecewa dengan sikap partainya. Sungguh pernyataan aneh dan menggelikan, karena bagaimana mungkin fraksi demokrat mengambil keputusan yang "BERBEDA" dengan keinginan sang ketua umumnya, dan bahkan ketuanya juga tidak tahu jika fraksi partainya akan mengambil keputusan tersebut, sungguh pernyataan yang aneh ??

Lepas dari apapun itu, pelaksanaan Bali Demokrasi Forum 2014 tersebut menurut penulis menjadi sebuah ironi karena baru saja hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya diambil, tetapi kita menjadi tuan rumah forum demokrasi bagi dunia internasional tersebut. Jika memang pemerintahan SBY ingin dikenang sebagai pemerintahan demokratis seharusnya saat RUU Pilkada akan disahkan, fraksi Demokrat (partai pimpinannya) tidak walk out tetapi menolak pemilihan melalalui DPRD dan mengembalikan hak pilihan kepada rakyat secara langsung. Penerbitan Perpu oleh presiden SBY juga belum pasti disetujui oleh DPR, karena rencananya baru akan dirapatkan di awal tahun 2015 dimana saat itu presiden bukan lagi SBY tetapi sudah Jokowi, dan apa jaminan perpu tersebut akan disetujui DPR juga belum pasti, meski presiden SBY sudah berjanji akan berjuang sekuat tenaga (semoga bukan hanya pencitraan karena adanya pelaksaan forum demokrasi negara-negara ini).

11 Oktober 2014

Danny Prasetyo