Peneliti LIPI: Indonesia Bisa Bubar jika Politik Identitas Tak Dihentikan

Terhitung sejak Pemilu 2014 lalu, sentimen SARA secara masif digunakan dalam kampanye politik. Dampaknya, meskipun Pemilu sudah selesai, praktik penyebaran ujaran kebencian berbasis isu SARA itu terus berlanjut di masyarakat.

Puncaknya saat putaran Pilkada DKI Jakarta kemarin. Politik SARA benar-benar digunakan untuk memecah belah masyarakat Jakarta, hanya untuk kepentingan mendukung salah satu calon gubernur. Padahal bahaya penggunaan politik SARA ini sangat besar. Bila terus menerus digunakan ke depan, maka bisa merusak keutuhan tatanan masyarakat Indonesia.

Hal itu sebagaimana yang diingatkan oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Mochtar Pabottinggi dalam diskusi Evaluasi pemerintah tahun 2017 dan Political Outlook 2018 di Jakarta, Rabu (20/12). Ia mengingatkan jika politik identitas, seperti Suku Agama dan Ras Antar golongan (SARA) terus dimainkan pada Pilpres 2019 akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan kata Mochtar, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan berakhir karena perbedaan itu sendiri. 

Mochtar menjelaskan bahwa bahayanya politik identitas saat ini karena percampuran semua elemen tersebut dapat membuat resiko perpecahan semakin menguat. Kemudian, bersamaan dengan munculnya politisasi agama tersebut, maka kerinduan akan negara khilafah juga mulai menguat. Belum lagi, kata Mochtar, literasi masyarakat yang rendah dan perkembangan media sosial membuat potensi perpecahan itu sangat mudah. 

Hingga mempengaruhi  ke setiap individu masyarakat itu sendiri. Dengan melihat bahaya politik identittas yang sangat besar tersebut, maka semua elemen tidak boleh diam. Para pelaku politik, civil society, partai politik, dan pemerintah harus mendorong adanya mono-identitas dalam politik di Indonesia.

Artinya, tak ada perbedaan hak politik diantara warga Indonesia, semuanya memiliki hak yang sama apapun identitasnya. Mari kita jaga rumah bersama kita, Republik Indonesia. Jangan sampai kota robohkan dengan penggunaan politik identitas yang memperbesar perbedaan atas nama sentimen SARA.