Revisi UU PPP: Siasat Pemerintah Loloskan UU Cipta Kerja

Di sisi lain, penolakan lain datang dari para buruh yang dinilai dirugikan oleh UU Cipta Kerja. Partai Buruh bahkan mengancam akan mogok produksi secara nasional jika revisi UU PPP tetap dilanjutkan. 

Melakukan stop produksi atau mogok nasional kalau Omnibus Law UU Cipta Kerja dipaksa dibahas mengulang kembali apa yang sudah dipersoalkan dari awal hanya karena revisi UU PPP dikebut demi menyiasati hukum," ujar Said Iqbal saat konferensi pers secara daring, Rabu, 9 Februari 2022. (tempo.co)

Upaya Loloskan UU Cipta Kerja

Jika ditarik kembali, revisi UU PPP tidak bisa dilepaskan dari putusan MK Nomor 92/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja. 

Di dalam uji formil tersebut, MK menilai UU Cipta Kerja cacat formil. Artinya, proses pembentukan undang-undang tersebut salah alias tidak sesuai dengan prosedur yang baku. 

MK kemudian menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu kepada pemerintah selama 2 tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. 

Sejak awal, pemerintah melalui Presiden Jokowi di awal periode kedua akan membuat terobosan di dunia hukum. Terobosan tersebut dinilai bisa mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja baru. 

Terobosan tersebut ialah UU Cipta Kerja (omnibus law). Akan tetapi, masalah yang dihadapi adalah, apakah metode omnibus law tersebut dimuat dalam UU PPP atau tidak? 

Tentu saja metode omnibus law tidak dikenal sama sekali di dalam UU PPP. Akan tetapi, pemerintah dan DPR tetap ngotot untuk mengesahkan UU Cipta Kerja meski secara prosedur tidak dikenal. 

Akibatnya, dari sisi formil UU Cipta Kerja dinilai cacat oleh MK. Dari putusan itu, kita bisa berkaca bahwa produk undang-undang dibuat secara asal-asalan, asal kebut asal beres. 

Dengan waktu kurang lebih dua tahun, pemerintah berhasil merevisi 79 undang-undang ke dalam satu undang-undang. Tentu hal ini kontradiksi, selama ini legislator kita selalu lamban dalam hal legislasi apalagi jika berkaitan dengan kepentingan publik.

Mirisnya lagi, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, pemerintah justru merevsi UU PPP yang menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.