Ketika Lembaga Tinggi Negara (MPR) Kehilangan Marwah Kenegaraannya

Polemik antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan MPR soal bujet yang disunat menyita atensi publik. Seperti yang diketahui, Sri Mulyani memotong anggaran untuk MPR beberapa waktu lalu. 

Sri Mulyani atau yang akrab disebut Ani menjelaskan pemotongan anggaran tersebut. Menurut Ani, pemotongan anggaran dilakukan untuk membantu penanganan covid-19 hingga membantu rakyat miskin. 

Nantinya, anggaran itu akan digunakan untuk bantuan sosial (bansos), memberi subsidi upah, hingga memberi bantuan bagi para pelaku UMKM selama PPKM level 3 diberlakukan kembali. 

Menurut Ani, recofusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR saja. Tetapi, di beberapa kementerian dan parlemen juga dilakukan bahkan sampai empat kali. 

Menariknya, respon dari pimpinan MPR sendiri bermacam-macam. Ada yang terang-terangan menyerang Ani, ada juga yang malu-malu, hanya sekedar sindiran saja. 

Salab satunya Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Alasannya karena Ani memotong anggaran MPR 2021.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus." (CNN Indonesia)

Selain itu, Fadel juga kecewa pada Ani karena tidak hadir memenuhi undangan dari MPR. Ani juga membatalkan rapat dengan MPR secara tiba-tiba dan malah megutus anak buahnya. 

Di sisi lain, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet menyebut apa yang dilakukan oleh Ani tidak menghargai sesama lembaga negara. Hal itu ditandai oleh Ani yang tidak hadir memenuhi undangan MPR. 

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara." (CNN Indonesia)