PPKM Tidak Efektif, Apa yang Salah?

Yang terjadi adalah setelah vaksinasi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan PPKM yang jelas-jelas aturan atau cakupan PPKM itu sendiri sama dengan PSBB. Lantas jika tidak efektif apa yang salah? Bukan kah PSBB dan PPKM itu sama ruang lingkupnya lalu pemerintah memberlakukan kebijakan yang sama dengan menyamarkan nama saja. Jelas lah mobilitas masih tinggi karena pada hakikatnya baik PSBB dan PPKM serupa, hanya berbeda istilah saja.

Jika ingin menekan mobilitas masyarakat, berlakukan kebijakan yang esensinya berbeda dari PSBB, bukan malah mengganti nama saja tetapi esensinya sama jelas tidak akan mengubah apapun. Karantina wilayah bisa dijadikan opsi dalam menekan mobilitas masyarakat. Di dalam karantina wilayah, setiap orang yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah yang dikarantina. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. 

Wilayah A yang dikarantina, setiap anggota masyarakat tidak boleh keluar dari wilayah tersebut, pun sebaliknya, masyarakat yang bukan dari wilayah yang dikarantina tidak boleh masuk ke wilayah yang dikarantina. Sehingga mobilitas bisa ditekan.

Selain itu, setiap wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga secara terus menerus, tujuan dari penjagaan tersebut adalah untuk mengatur mobilitas agar masyarakat tidak keluar masuk ke dalam wilayah yang dikarantina. 

Perlu diingat kembali, tidak semua orang bisa berdiam atau stay at home karena alasan ekonomi lah orang-orang tetap beraktivitas di luar, di dalam karantina wilayah pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup masyarakat bahkan hewan ternak sekalipun, jika itu terjamin tentunya masyarakat akan berdiam di rumah dan mobilitas bisa ditekan.

Pemerintah sejatinya mengalami dilema, dilema antara menyelamatkan warga atau memulihkan ekonomi. Dan pada akhirnya pemerintah memilih keduanya yaitu menerapkan kebijakan PSBB dengan berbagai istilah yang menyertainya, selain itu ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang sempat menjadi polemic karena dinilai lebih ke pemulihan ekonom. 

Sampai sekarang kasus positif terus bertambah. Jika pemerintah masih dilema, maka kasus positif pun bukan tidak mungkin akan terus bertambah, pemerintah harus mengambil sikap tegas, keselamatan masyarakat atau ekonomi.