Oleh Teuku Rahmad Danil Cotseurani
Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dewasa ini merubah kehidupan kita menuju era komputerisasi, digitalisasi dan intenet. Seluruh level masyarakat dari seluruh usia kini terbiasa menggunakan perangkat-perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang aktifitasnya, termasuk bisnis, berbagai kebutuhan barang/jasa dan tentu saja hal-hal administrasi yang berbasis data.
Masyarakat Indonesia sekarang ini mengenal istilah e-KTP, e-KTP atau Elektronic-Kartu Tanda Penduduk merupakan Kartu Tanda Penduduk yang di buat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi secara komputerisasi. e-KTP didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.
Tentu kita harus sadar, selain terkait masalah kependudukan, penerapan e-KTP tidak terlepas dari isu terorisme yang melanda bangsa ini. Bayangkan dalam tahap pembuatan e-KTP, tiap warga negara harus melalui proses berlapis. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya.
e-KTP yang digalakkan dan dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi satu kartu untuk semua, Dasar pengembangannya adalah untuk menyimpan data dalam sebuah sistem yang disebut SmartCard atau i-Card yang memiliki microchip yang berfungsi membaca data riwayat seseorang yang berhubungan secara elektronik ke pusat data pemerintah seperti informasi kesehatan, data pajak NPWP dan  tentunya identitas pribadi.
Betapa mudahnya jika satu kartu bisa untuk semua demi kenyamanan dan kemudahan kita saat berpergian, bertransaksi, beradministrasi dan tidak penuh isi dompet dengan sjumlah kartu belum lagi jika bawa uang tunai. Misalkan dalam e-KTP itu memuat kartu untuk identitas pribadi, kartu pasport, kartu untuk ATM, kartu kredit/debit, kartu untuk NPWP, kartu untuk belanja, kartu untuk buku nikah, kartu JKA, kartu untuk BPJS kesehatan  maupaun tenaga kerja, kartu untuk SIM, kartu untuk anggota (KTA) partai/organisasi/komunitas, serta data dan kartu lainnya yang memuat data based dalam selembar kartu saja e-KTP atau iCard.
Tidak dapat dipungkiri dewasa ini kemudahan dan akses kartu-kartu yang menunjukkan identitas pengguna untuk berbagai kepentingan dan tujuan, belum lagi dalam setiap kartu tersebut ditanam chip yang bisa memuat seluruh data dan dokumen penggunanya, dan tidak tertutup kemungkinan dengan teknologi dan informasi yang bertambah canggih untuk diterapkan satu kartu identitas pengguna  untuk semua  yang bisa memuat semua data dan informasi pengguna yang bisa di akses ke tempat publik atau instansi yang membutuhkannya, misalnya di kartu tersebut memuat biodata, tanda tangan, foto, perpajakan, pernah terlibat kriminal, narkoba, bahkan data laporan keuangan yang bisa disimpan dalam chip yang ada di kartu identitas tersebut.
Sayangnya program mulai untuk e-KTP saja yang juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya sebagai Identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan,tidak dapat digandakan, Dapat dipakai katanya sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada (e-Voting) itu terindikasi korupsi dan masyarakat yang menjadi imbas dan korban karena ketika mengurus KTPnya selalu alasan klasik yang keluar dari mulut pemerintah adalah kosong atau tidak adanya blanko e-KTP.
KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik. Banyak para pejabat mulai tingkat Menteri dan turunannya sudah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dan tidak tertutup kemugkinan menjadi tersangka. Inilah indonesia semua proyek bisa jadi lahan korupsi termasuk hal ini untuk identitas warga negaranya.
Kita berharap era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala ini, yang sangat familiar dengan segala macam kartu-kartu atau ID card untuk keperluan berbagai macam administrasi mulai dari pendidikan dengan kartu Indonesia Pintar, bidang kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat atau BPJS bidang sosial ada kartu keluarga sejahtera, Â dan berbagai macam kartu lainnya yang menunjukan identitas sang pengguna, sehingga masyarakat dapat semakin mudah memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, social, perbankan, pajak, bertransaksi dan lain sebagainya bisa disatukan dalam satu kartu saja yang guna bagi semua. Belum lagi sebelumnya sudah ada kartu SIM, kartu NPWP, kartu kredit/debit dan lain-lain.
Tidak dapat dipungkiri dewasa ini kemudahan dan akses kartu-kartu yang menunjukkan identitas pengguna untuk berbagai kepentingan dan tujuan, belum lagi dalam setiap kartu tersebut ditanam chip yang bisa memuat seluruh data dan dokumen penggunanya, dan tidak tertutup kemungkinan dengan teknologi dan informasi yang bertambah canggih dan maju nantinya akn ada kartu identitas pengguna yang bisa memuat semua data dan informasi pengguna yang bisa di akses ke tempat publik atau instansi yang membutuhkannya, misalnya di kartu tersebut memuat biodata, tanda tangan, foto, perpajakan, pernah terlibat kriminal, narkoba, bahkan data laporan keuangan yang bisa disimpan dalam chip yang ada di kartu identitas tersebut.
