Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina melalui tindakan brutal tentara Israel membuat berbagai negara mengambil sikap. Beberapa negara mulai bergeser pendekatannya dalam melihat konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu negara yang dianggap mengubah pendekatannya adalah Australia. Australia merupakan negara yang mempunyai sejarah hubungan yang baik dengan Israel. Australia adalah negara pertama yang memberikan suara mendukung Rencana Pemisahan PBB (UN Partition Plan) 1947 untuk memisahkan negara Yahudi dan Palestina. Selain itu pada tahun 1949, Australia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan terus mengadvokasi keberadaan dan hak-hak Israel di panggung internasional. Hingga saat ini, Australia merupakan negara yang belum mengakui berdirinya Palestina sebagai sebuah negara.Â
Meski memiliki kedekatan yang baik dan belum mengakui berdirinya negara Palestina, Pemerintah Australia berkomitmen untuk mendukung adanya two-state solution dari konflik Israel-Palestina ini. Australia berhubungan dengan Palestina melalui Palestinian Authority. Kantor Perwakilan Australia (ARO) di Ramallah didirikan pada bulan September 2000 bertujuan untuk memfasilitasi hubungan Australia dengan Palestinian Authority, dan memungkinkan Australia untuk terlibat dalam perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territories). ARO juga mengawasi pelaksanaan program kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan Australia ke Tepi Barat dan Gaza, yang mencerminkan dan merespons kebutuhan Palestina, serta mendukung kepentingan Australia untuk mewujudkan Timur Tengah yang lebih stabil dan aman.
Hubungan dan sikap Pemerintah Australia dalam melihat konflik antara Israel dan Palestina mulai berubah di bawah kepemimpinan Anthony Albanese. Sebagai seorang Perdana Menteri dan ketua Partai Buruh Australia, Albanese melakukan beberapa perubahan pendekatan dalam mengambil sikap atas apa yang terjadi di Palestina. Pemerintahan Australia di bawah Albanese menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mendukung hak-hak dan kedaulatan Palestina. Tahun pertama kepemimpinannya, ia secara tegas membatalkan pengakuan Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel yang sudah disepakati sebelumnya. Selain  itu, ia juga mendukung adanya resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengkritik tindakan pengambilalihan wilayah yang dilakukan Israel. Ia juga menggandakan bantuan kemanusian untuk lembaga PBB, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) sebanyak 20 Juta Dolar Australia.
Pendekatan yang berubah di era kepemimpinan Albanese ini juga dapat dilihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong. Dalam wawancaranya dengan media lokal Australia, ABC, ia mengatakan meski keamanan Israel adalah prioritas mereka, namun mereka juga mengakui keamanan yang ada di Israel tidak akan dapat tercapai tanpa penyelesaian masalah negara palestina. Maka dari itu kedua negara perlu untuk diakui dalam upaya mencapai perdamaian. Narasi berimbang juga kembali disampaikan saat Australia mendukung adanya gencatan senjata dan menyerukan agar Hamas membebaskan sandera. Wong juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antar komunitas, terutama komunitas Muslim dan Yahudi yang ada di Australia. Demokrasi pluralis yang ada di Australia harus tetap dijaga dan dihormati agar terhindar dari retorika yang memperburuk ketegangan dalam masyarakat.
Hal yang terbaru adalah saat Australia memutuskan untuk mengambil sikap dalam Resolusi PBB yang meminta Israel untuk segera mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina. Sikap ini akhirnya diambil setelah Pemerintah Australia memutuskan untuk abstain dalam pertemuan sebelumnya yang membahas isu yang sama. Australia mengambil sikap ini bersama dengan 157 negara lainnya, melawan delapan (8) negara --termasuk Israel dan Amerika Serikat-- yang menentangnya (The Guardian, 2024). Penny Wong menyatakan bahwa resolusi ini merupakan titik seimbang apabila semua pihak ingin mendapatkan kedamaian dan menuju two-state solution. Selain itu, Australia juga mengubah sikapnya yang awalnya menolak representasi Palestina di PBB, menjadi abstain.
Kebijakan dalam negeri Albanese juga dinilai cukup progresif dibanding para pendahulunya. Pemerintah Albanese menunjukkan kemajuan signifikan dalam menangani isu pengungsi dan pencari suaka, melebihi pencapaian para pendahulunya. Komitmen Albanese pada tahun 2023 untuk meningkatkan jumlah penerimaan pengungsi dan kedatangan kemanusiaan membuka peluang baru bagi warga Palestina tanpa kewarganegaraan untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan (Abuseifein, 2024). Namun, hal ini masih menjadi perdebatan di dalam pemerintahan Australia. Fokus pemerintah pada pengamanan perbatasan dan kebijakan migrasi yang lebih ketat tetap menjadi tantangan bagi warga Palestina tanpa kewarganegaraan yang ingin menetap di Australia. Hingga saat ini, status mereka di Australia masih belum sepenuhnya jelas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi mereka serta mendorong pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mereka butuhkan.
Posisi Australia yang berubah dalam melihat konflik Israel-Palestina ini tidak berjalan mulus di dalam parlemen Australia. Partai buruh kerap kali mendapatkan kritik dari oposisi terkait sikapnya terhadap konflik Israel dan Palestina. Pemimpin oposisi yang berasal dari Partai Liberal, Peter Dutton meminta Pemerintah Australia untuk berhenti menerima pengungsi yang berasal dari Gaza karena serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel. Dutton menilai program yang menjamin visa bagi masyarakat Palestina sebagai program yang sembrono dan terburu-buru (Massola, 2024). Ia menganggap Pemerintah gagal menjaga keamanan warga Australia dan mengatakan mungkin simpatisan Hamas telah diizinkan masuk ke Australia.
Perubahan sikap yang dilakukan Australia di bawah Pemerintahan Anthony Albanese dalam melihat konflik Israel-Palestina merupakan hal progresif yang dapat dilakukan oleh partai progresif, seperti Partai Buruh. Partai Buruh menyatakan bahwa mengakui Palestina sebagai negara merupakan sikap resmi Partai Buruh sejak tahun 2018. Namun karena posisi mereka yang kurang strategis di pemerintahan membuat hal tersebut belum terealisasi. Periode kepemimpinan Albanese merupakan periode penentuan terkait posisi Australia dalam konflik Israel-Palestina. Apakah Partai Buruh akan memperjuangkan hal ini di pemerintahan mereka atau ini hanya sebatas hisapan jempol untuk mendorong dukungan masyarakat Australia kepada Partai Buruh?
