Yudisium Dua Tahap: Kebijakan yang bijak sana atau hanya pemborosan biaya operasional

Yudisium adalah salah satu momen penting dalam perjalanan akademik mahasiswa. Proses ini menjadi penanda bahwa mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya dan siap melangkah ke tahap berikutnya, baik itu wisuda, dunia kerja, atau studi lanjut. Namun, kebijakan yang membagi yudisium menjadi dua tahap menimbulkan pertanyaan besar: apakah langkah ini benar-benar efektif, atau justru menciptakan kerugian bagi mahasiswa dan institusi kampus?

1. Hak Mahasiswa yang Terabaikan

Semua mahasiswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan yudisium tepat waktu setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik. Namun, kebijakan dua tahap ini tampak memprioritaskan mahasiswa lanjutan, sementara mahasiswa reguler harus menunggu lebih lama. Hal ini tidak hanya memunculkan kesan diskriminasi, tetapi juga berpotensi menghambat mahasiswa reguler yang ingin segera melanjutkan karir atau pendidikan ke jenjang berikutnya.

2. Biaya Operasional dan Administrasi yang Boros

Proses yudisium dua tahap berarti kampus harus mengalokasikan sumber daya lebih banyak, baik dari segi waktu, tenaga, maupun dana. Staf administrasi harus bekerja dua kali lebih banyak untuk memproses dokumen, meningkatkan risiko kesalahan dan memperpanjang waktu penyelesaian. Selain itu, kebijakan ini tidak hanya membebani kampus, tetapi juga mahasiswa yang harus menanggung biaya tambahan akibat penundaan, seperti biaya hidup dan peluang yang hilang.

3. Dampak Psikologis bagi Mahasiswa

Ketidakpastian dan penundaan ini tentu memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa. Banyak dari mereka yang merasa kecewa dan tidak dihargai, terutama karena mereka sudah memenuhi kewajiban akademik tepat waktu. Dampak ini dapat menciptakan keresahan di kalangan mahasiswa dan mengurangi kepercayaan terhadap kampus.

4. Citra dan Reputasi Institusi

Kebijakan yang terlihat tidak adil dan tidak efisien ini dapat merusak citra institusi di mata mahasiswa dan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan, kampus seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan prinsip keadilan dan efisiensi.