Pemilihan Pimpinan MPR, Saat Hati Nurani KMP Diuji

[caption id="attachment_327505" align="aligncenter" width="546" caption="Ketua kelompok DPD di MPR RI Bambang Sadono (tengah) bersama Sekretaris Kelompok DPD Asri Anas (samping kiri kemeja putih) seusai melakukan konferensi pers menanggapi agenda pemilihan pimpinan ketua MPR RI, di Hotel Crown Plaza, di Jakarta, Minggu (5/10/2014)// Kompas.com"][/caption]

Koalisi Merah Putih selalu berargumen bahwa faktor paling mendasar yang harus dipegang dalam memutuskan suatu hal penting di parlemen adalah musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Alasan ini juga mereka gunakan untuk memilih opsi pilkada tidak langsung, meskipun jelas alasan tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat (baca Tafsir Distortif Sila ke-4).

Senin ini (6/10/2014), KMP akan diuji nuraninya apakah mereka benar-benar menghormati sila keempat tentang musyawarah mufakat itu, yaitu di saat pemilihan pimpinan MPR diselenggarakan, atau lain di mulut, lain di praktek?

Jika di DPR, koalisi PDIP tidak dapat mengajukan paket calon pimpinan DPR mereka sendiri karena terbentur ketentuan yang sangat aneh, yaitu calon pimpinan harus diajukan dalam satu paket (1 ketua dengan 4 wakil ketua), sedangkan koalisi PDIP hanya terdiri dari 4 fraksi, maka di MPR mereka memperoleh tambahan kursi dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga bisa mengajukan paket calon sendiri, dengan menempatkan calon Ketua MPR dari mereka. Apabila terjadi voting, peluang menang terbuka lebar, dengan asumsi Partai Demokrat tidak berkhianat lagi.

Tetapi yang dilakukan koalisi PDIP dalam mengajukan paket calon pimpinan MPR dari mereka nanti di sidang MPR itu malah memberikan posisi calon Ketua MPR kepada DPD. Dari koalisi PDIP sendiri hanya mengambil jatah dua wakil ketua, dua sisanya mereka berikan kepada KMP. Dengan demikian koalisi PDIP menawarkan kerjasama yang bijaksana, musyawarah untuk mufakat kepada KMP dalam membentuk pimpinan MPR 2014-2019 itu.

Jika pimpinan MPR itu terbentuk sesuai dengan paket pimpinan yang diajukan koalisi PDIP maka terjadilah keseimbangan, kebijaksanaan yang mencerminkan sila keempat Pancasila, yakni adanya suatu “kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.” Setelah sebelumnya terjadi kekisruhan yang memalukan ketika pemilihan pimpinan DPR dilakukan.

Keseimbangan pun terjadi, yakni DPD yang bukan merupakan partai politik menempati posisi ketua MPR, sedangkan 4 wakil ketuanya dibagi rata antara koalisi PDIP dengan KMP, masing-masing 2 wakil ketua.

Koalisi PDIP sudah mulai melakukan lobi-lobi, melakukan musyawarah dengan KMP agar paket pimpinan MPR ideal ini bisa dimufakti oleh mereka.

Dari Kelompok DPD  di MPR pun sudah menyatakan harapan mereka bahwa pemilihan pimpinan MPR bisa dilakukan lewat musyawarah mufakat, dan tidak perlu voting.

"Ini semua dimaksudkan supaya suasana politik di kita ini menjadi kondusif dan kami semua menjadi fokus untuk segera bekerja membangun bangsa, menyejahterakan masyarakat," kata Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Sadono di Jakarta, Minggu (05/10/2014) (Kompas.com).

Nanti kita lihat, bagaimana dengan respon KMP. Apakah mereka akhirnya akan mufakat menerima tawaran koalisi PDIP ini, ataukah tetap tidak mau bermusyawarah sehingga mufat tidak terjadi, dengan bersikeras dengan keserakahannya tetap hendak memborong habis juga semua kursi di pimpinan MPR sebagaimana sudah mereka dapatkan di DPR. Apalagi sudah berjanji kepada Demokrat – sebagai balas jasa Demokrat mendukung mereka dalam pilkada tidak langsung.

Kemudian kita juga akan lihat, sandiwara apa lagi yang akan dimainkan Demokrat bersama SBY.

Di saat itulah kita bisa menilai KMP, apakah hati nurani mereka yang berperan, atau hatinya yang culas. ***

Sumber berita:

Jokowi Restui DPD Jadi Ketua MPR

Kelompok DPD: Pemilihan Pimpinan MPR dengan Musyawarah Mufakat

Artikel terkait:

MA Mencabut Hak Politik Koruptor, KMP Mencabut Hak Politik Rakyat

Gerindra Menepuk Air Di Dulang

Rencana Kudeta KMP Mengkudeta Jokowi Semakin Kelihatan?