Nasihat Cinderella untuk DPRD DKI Jakarta

[caption id="attachment_355973" align="aligncenter" width="600" caption="Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat menunjukkan anggaran siluman, berupa pembelian sejumlah UPS yang berharga sekitar Rp 5,8 miliar per unitnya (detik.com)"][/caption]

Senin, 16 Maret 2015, Polda Metro Jaya memastikan anggota DPRD DKI Jakarta terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di sejumlah sekolah menengah, kelurahan, dan kecamatan di DKI Jakarta, di APBD DKI Jakarta 2014. Sehingga, penyidik dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah anggota DPRD untuk diperiksa. Besar kemungkinan di antara mereka akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Saat ini belum kami tentukan (siapa), tetapi pasti akan kami panggil karena pasti melibatkan anggota dewan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul, di Jakarta (Kompas.com).

Pernyataan Martinus Sitompul itu merupakan sesuatu yang sudah diduga sebelumnya.

Justru akan menjadi sangat tak masuk akal jika, misalnya, pihak Polda Metro Jaya itu mengumumkan hal sebaliknya: bahwa tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi, dan atau tak ada indikasi anggota DPRD DKI yang terlibat dugaan kasus korupsi APBD DKI Jakarta itu.

Proyek pengadaan UPS itu hanyalah sebagian kecil, tetapi akan menjadi pintu masuk bagi polisi untuk membongkar lebih banyak lagi kasus korupsi APBD DKI Jakarta itu, dan akan lebih banyak pula anggota DPRD DKI, maupun pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang terseret di dalamnya. Kemungkinan besar mulai hari ini banyak dari mereka yang mengalami sulit tidur. Saat ini sudah banyak dari mereka yang sedang panik dan oleh karena itu sering kalap.

Fokus polisi saat ini adalah terkait dugaan kasus korupsi APBD DKI 2014, yang modusnya sama dari tahun ke tahun, yaitu kongkalikong antara sejumlah anggota DPRD DKI dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta pengguna anggaran, mengadakan anggaran siluman di APBD DKI Jakarta, kemudian mengada-adakan proyek-proyek tak masuk akal dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta abai-abai sebagai rekanan “pemenang tender”, dan meng-mark-up harga dan biayanya secara luar biasa gila-gilaannya. Dari situlah mereka kemudian berbagi keuntungannya dan menjadi kaya dari uang hasil merampok APBD DKI Jakarta itu.

Praktek seperti ini sudah lama sekali dilakukan, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Di setiap tahun anggaran, banyak anggota “DPRD” alias “Dewan Penggarong Rakyat Daerah” DKI Jakarta , dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta itu diduga melakukan cara korupsi yang sama. Tak heran banyak pula dari mereka yang dulu miskin, seperti sepeda motor saja tidak mampu beli, secara tiba-tiba menjadi kaya-raya, bisa membeli beberapa rumah/apartemen dan mobil mewah.

Cara-cara lama itu hendak diulangi lagi di APBD DKI Jakarta 2015, tetapi kali ini mereka kena batunya. Gubernurnya kali ini tidak mau kompromi dan toleran sedikit pun terhadap kebiasaan cara merampok uang rakyat seperti itu, karena Gubernur kali ini tidak punya kepentingan pribadi, dan tidak takut kehilangan jabatan untuk menyelamatkan uang rakyat itu. Maka itu, meskipun sudah diancam dengan hak angket, Ahok, Gubernur itu,  berseteguh pada pendiriannya. Sekalipun nyawa taruhannya, ia tak rela menuruti kehendak DPRD DKI Jakarta itu untuk memasukkan anggaran siluman Rp 12,1 triliun itu.  Enough is enough!

Selama ini tidak ada yang berani mengusik kepentingan anggota DPRD DKI Jakarta itu. Sampai datanglah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai orang nomor satu di Ibu Kota ini yang dengan luar biasa berani mengusik dan membongkar cara-cara korupsi yang “kreatif” nan laknat itu.

Banyak anggota DPRD DKI Jakarta selama ini terlihat santun, termasuk dalam cara bertutur kata. Tetapi, karakter asli seorang pejabat akan terlihat jika ia berada dalam posisi terpojok, rahasianya terancam dibuka, dan ada kepentingannya terusik. Secara spontan karakter aslinya itu akan diperlihatkan.

Demikianlah yang kemungkinan besar sedang terjadi di kalangan anggota DPRD DKI Jakarta sekarang ini, saat Ahok tanpa basa-basi mengungkapkan dan mengusik rahasia kepentingan mereka bernilai Rp 12,1 triliun yang menghebohkan itu.

Oleh karena itu pulalah, saat Ahok memerintahkan anak buahnya, para SKPD dan Walikota Jakarta Barat untuk berdiri dan berbicara menyangkut anggaran Rp 12,1 trilun itu, apakah pernah dibahas atau tidak bersama DPRD DKI, saat rapat mediasi yang diadakan di Kemendagri, pada 5 Maret lalu, secara spontan sejumlah anggota DPRD DKI itu berdiri dan mencaci-maki Ahok, sehingga pemberian keterangan itu pun terpaksa batal dilakukan. Mereka bilang, mereka memaki Ahok demi membela anak buah Ahok yang ditekan Ahok dengan cara seperti itu, tetapi saya lebih percaya kalau dikatakan mereka berperilaku demikian, karena takut para SKPD dan Walikota Jakarta Barat membuka borok DPRD DKI saat memberi kesaksiannnya itu.

Haji Lulung cs itu tiba-tiba menampilkan diri mereka sendiri sebagai pembela SKPD-SKPD, para anak buah Ahok itu. Mereka bilang akibat ulah Ahok tersebut para SKPD itu merasa tertekan, timbul rasa kasihan mereka, maka itu mereka pun mengumpat Ahok demi membela para SKPD itu. Tetapi, para SKPD itu bilang, mereka sama sekali tidak merasa tertekan, mereka sudah terbiasa dengan sikap Ahok itu. Justru, katanya, anggota DPRD itu yang tertekan dengan sikap Ahok itu. Lucunya, Lulung tetap bersikeras para SKPD itu memang merasa tertekan. Tapi, karena mereka takut dengan Ahok, maka mereka bilang, tidak tertekan (Kompas.com).

“Luar biasanya”, tak ada dari anggota DPRD DKI Jakarta itu yang merasa bersalah apalagi malu atas terungkapnya anggaran siluman tersebut. Mereka malah terus memperjuangkan agar anggaran tersebut tetap harus masuk ke APBD DKI 2015 sebagaimana direncanakan semula, dengan alasan sudah melewati tahapan pembahasan dengan para SKPD, dan sudah sesuai dengan prosedur. Sebaliknya, justru Ahok yang mau dilengserkan, dengan menggunakan kewenangan -- atau lebih tepat -- dengan menyalahgunakan kewenangan hak angket yang dimilikinya.

Ahok mempermasalahkan substansi masalah ini, yaitu adanya dugaan korupsi anggaran melalui penyusupan anggaran siluman itu, sedangkan DPRD DKI malah mempersalahkan prosedurnya.

Aneh tapi nyata, nyata tapi aneh, seperti yang diungkapkan Ahok bahwa ternyata dokumen RAPBD versi DPRD DKI Jakarta itu hanya terdiri dari pengeluaran, tidak ada pos-pos pendapatan/pemasukan dan pembiayaannya!  Padahal dari namanya saja: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, seharusnya setiap dokumen RAPBD tersebut harus ada pos-pos anggaran, pendapatan, dan belanja daerah.

Tambah aneh lagi, DPRD DKI itu pun hanya fokus pada pengeluaran yang Rp 12,1 triliun itu. Mereka tak mengurus yang lain di RAPBD DKI 2015 itu. Padahal, sebagai anggota dewan mereka harus benar-benar menjalankan fungsinya seperti mengawasi terlaksana setiap proyek itu dengan cara-cara yang benar.

“Mestinya DPRD juga mengurusi pembiayaan, pengeluaran dan pengawasan," ungkap Ahok di Balai Kota, Jumat (6/3/2015). Ahok heran melihat langkah DPRD DKI Jakarta hanya mengurus pengeluaran APBD DKI Jakarta, tanpa mengawasi seluruh penggunaannya. Sementara fungsi kedewanan mencakup legislasi, anggaran dan pengawasan (Tribunnews.com).

Seharusnya, sebagai pengawas penggunaan anggaran oleh eksekutif, DPRD DKI-lah yang menemukan berbagai penyelewengan penggunaan anggaran itu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Ahok sebagai pemimpin eksekutif di DKI-lah yang menemukan dan membongkar dugaan penyelewengan penggunaan anggaran (korupsi) yang diduga dilakukan oleh para anggota legislatif itu bekerja sama dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Sangat kelihatan ada maksud-maksud tersembunyi di balik format aneh yang hanya terdiri dari pos-pos pengeluaran dari dokumen RAPBD versi DPRD DKI Jakarta itu. Dari modus di tahun sebelumnya, dengan mudah ditebak ke arah mana RAPBD “spesialis pengeluaran saja” itu mengalir, yakni ke proyek-proyek abai-abai, seperti pengadaan UPS, peralatan olahraga kebugaran di sekolah-sekolah yang justru sedang membutuhkan rehabilitas gedung sekolahnya, dan sebagainya, dengan mark-up harganya secara gila-gilaan itu.

Sampai di sini, sebenarnya sudah jelas; siapa yang memperjuangkan kepentingan rakyatnya, dan siapa yang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Siapa yang ingin memakmurkan rakyatnya, siapa yang ingin memakmurkan dirinya sendiri.

Karena sudah terbiasa selama bertahun-tahun dengan cara-cara membuat RAPBD versi mereka, yang hanya ada pengeluarannya saja dengan maksud-maksud yang bisa diduga mengarah ke mana itu, maka, kini, bagi DPRD DKI, seolah-olah perbuatan mereka itu bukan lagi suatu pelanggaran hukum, tetapi bahkan sudah menjadi hak dan jatah mereka.

Maka itu, saat rapat mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri, pada 5 Maret lalu, entah sadar atau tidak Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan dari Fraksi Partai Demokrat justru membuka borok DPRD DKI sendiri.

Seagaimana dinyatakan Ahok, dan juga bisa kita dengar sendiri dari tayangan video rapat mediasi tersebut, saat diberi kesempatan bicara, Ferial Sofyan yang juga mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 itu mengatakan bahwa sudah puluhan tahun DPRD DKI sudah terbiasa membuat format anggaran seperti itu, yaitu hanya terdiri dari pengeluaran saja, dan biasanya disusulkan kemudian menjelang diserahkan kepada Kemendagri. Selama ini tidak pernah ada masalah, katanya, saat itu.

Ferrial bilang, selama ini APBD DKI Jakarta tak pernah bermasalah karena Pemprov DKI Jakarta selalu meloloskan “pokok-pokok pikiran susulan” yang berwujud APBD ala DPRD DKI yang hanya terdiri dari pengeluaran saja itu. Nilainya puluhan triliun rupiah, yang bisa dicairkan begitu anggaran disetujui Menteri Dalam Negeri.

Seolah-olah karena sudah puluhan tahun modus seperti itu dilakukan, dan lancar-lancar saja, maka berarti itu sudah bukan pelanggaran hukum lagi, sudah bukan korupsi lagi. Jadi, kalau Gubernur yang sekarang mempermasalahkannya justru dia yang salah, hendak mengusik kepentingan dan “sumber penghasilan” para anggota DPRD DKI itu, maka itu hak angket pun digunakannya. Sungguh saat ini, di negeri ini logika hukum dan keadilan sedang dijungkir-balik secara habis-habisan.

Malam Minggu kemarin saya nonton film Cinderella di bioskop, film yang diangkat dari dongeng klasik yang sudah ratusan tahun mendunia itu adalah sebuah film bagus, tak heran ia langsung menduduki posisi puncak box office di Amerika Serikat.

Di dalam salah satu adegannya digambarkan saat pertama kali Cinderella bertemu dengan Pangeran Charming yang sedang menjalankan hobi berburunya di sebuah hutan, bersama dengan para pengawalnya. Terjadilah percakapan di antara mereka, di saat itu Cinderella belum tahu kalau yang berada di hadapannya itu seorang Pangeran. Saat mereka sedang bercakap-cakap, datanglah rombongan pemburu sang Pangeran untuk menjemputnya, Cinderella berkata kepada sang Pangeran agar berhentilah berburu. Pangeran menjawab, berburu itu sudah merupakan kebiasaannya, yang sudah dilakukan berulang kali.

Cinderella menjawabnya, “Just because it’s what’s done, doesn’t mean it’s what should be done but again!” Karena sudah biasa melakukan sesuatu, bukan berarti hal itu dapat dibenarkan untuk kamu lakukan lagi. Pesan itu rupanya langsung menyerap di hati nurani sang Pangeran. Sang Pangeran pun tak lagi menjalankan hobi berburunya itu.

Walt Disney memang dikenal selalu menyelipkan pesan-pesan moral di dalam setiap film-film dongengnya (fairy tales), tanpa menggurui. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga bagi setiap kita.

Pesan Cinderella kepada Pangeran Charming itu sangat pas jika juga disampaikan kepada Ferrial Sofyan dan para koleganya di  DPRD DKI Jakarta itu, bahwa meskipun sudah puluhan tahun kebiasaan membuat anggaran siluman itu terjadi, dan selalu lancar-lancar saja, tidak dipermasalahkan oleh gubernurnya, bukan berarti kebiasaan itu dapat dibenarkan, dan oleh karena itu boleh diteruskan.

Mana mungkin suatu modus korupsi anggaran bisa dibenarkan hanya karena sudah bertahun-tahun dilakukan dan tidak pernah dipermasalahkan pemerintah? Itu berarti justru yang melakukannya dan yang tidak pernah mempermasalahkan itu bagian dari dan biang masalah itu sendiri. Jadi wajar saja kalau orang-prang bermasalah itu menganggap praktek kotor itu wajar-wajar saja, bahkan patut terus diperjuangkan. Sebaliknya, gubernur yang mencoba menghentikan kebiasaan itu yang harus dipermasalahkan, bila perlu dilengserkan segera!

Benarlah juga pameo yang mengatakan, satu orang bersih saat berada di sarang penyamun, maka dialah yang dianggap orang aneh, yang harus disingkirkan dari lingkungan mereka.

Inilah juga momen yang paling pas bagi warga DKI Jakarta, apakah akan terus membiarkan kebiasaan korupsi anggaran itu terus terjadi, ataukah bersama Ahok menghentikan kebiasaan yang katanya sudah puluhan tahun berlangsung itu. Jadi, janganlah membuang kesempatan emas ini, dengan membiarkan Ahok berjuang sendiri, dikeroyok oleh para penyamun uang rakyat!

1426594322563556330

(sumber: Sindonews.com)

***