Sejak dilantik pada 1 Oktober 2014, sampai sekarang DPR masih nihil, nol besar kerjanya. Selama sebulan lebih ini, sampai sekarang, entah sampai kapan, mereka masih terus berkelahi memperebutkan kursi-kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Keadaan ini semakin diperparah dengan dibentuknya DPR tandingan oleh KIH yang merasa KMP terlalu rakus dengan menisbikan musyawarah mufakat, menyapu bersih semua kursi pimpinan.
Dengan prinsip “kulit badak muka tembok,” tanggal 1 November barusan ini mereka semua sudah menerima gaji pertamanya melalui transfer ke rekening masing-masing di Bank Mandiri, dan pertengkaran itu masih terus mereka lanjutkan.
Selasa kemarin, 4 November 2014, dalam sidang paripurna DPR kelompok KMP, anggota DPR yang juga juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menampilkan dirinya sebagai “pahlawan rakyat.” Dia memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat yang merasa sangat prihatin dengan kondisi DPR saat ini. Yang masih terus saja bertikai, sama sekali belum bekerja, tetapi tanpa malu menerima gaji. Gaji buta.
"Sekarang jadi anggota DPR bukan jadi kebanggaan lagi, malu aku. Sudah dilantik satu bulan lebih, sudah digaji, tapi kita belum bekerja," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Ruhut merasa sejak dilantik menjadi anggota DPR, ia hanya memakan gaji buta. Gaji sebagai anggota Dewan telah ia terima, padahal Ruhut merasa belum bekerja sebagai anggota DPR.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat itu bahkan sempat berseloroh, dia mulai berpikir ingin kembali bermain sinetron ketimbang menjadi anggota DPR, tetapi tidak memperjuangkan rakyat.
"Kalau ada yang nanya aku kerja di mana, aku bilang nunggu panggilan main sinetron saja," ucapnya.
Dalam rapat paripurna DPR, Ruhut meminta pimpinan DPR melarang anggota DPR menjadi narasumber di televisi terkait perpecahan di DPR. Menurut Ruhut, kehadiran anggota DPR sebagai narasumber di televisi akan membuat publik semakin bingung dan semakin meruntuhkan citra DPR.
"Pimpinan DPR, mohon, kalau ada undangan di televisi swasta jangan lagi ada yang hadir," ucapnya (Kompas.com).
Apakah kita patut mengapresiasikan pernyataan Ruhut Sitompul yang sepertinya telah mewakili suara hati kita sebagai rakyat?
Kalau saya, tidak.
Karena orang ini sejak dulu, mulutnya tidak bisa dipegang. Belum lagi peran kunci Partainya sendiri, Demokrat, yang justru turun serta menciptakan kondisi DPR rusak seperti sekarang ini.
Bahkan di dalam pernyataannya ini terkandung pula ketidakonsistenannya. Antara frasa di dalam pernyataannya itu terdapat kontradiksi.
Perhatikan kalimatnya, Ruhut mengatakan: "Sekarang jadi anggota DPR bukan jadi kebanggaan lagi, malu aku. Sudah dilantik satu bulan lebih, sudah digaji, tapi kita belum bekerja," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Ruhut merasa sejak dilantik menjadi anggota DPR, ia hanya memakan gaji buta. Gaji sebagai anggota Dewan telah ia terima, padahal Ruhut merasa belum bekerja sebagai anggota DPR.
Dia bilang dia malu belum kerja, tetapi sudah terima gaji. Itu gaji buta, katanya. Jika sungguh-sungguh Ruhut malu, tak sudi menerima gajinya itu, tentu dia akan bersikap konsekuen dengan menolak gaji itu. Jika gaji itu sudah diterima melalui transfer rekening bank, dia seharusnya berinisiatif mengembalikannya ke Sekretariat DPR. Faktanya, Ruhut Sitompul pun tetap memnerimanya dengan tangan terbuka. Lain di mulut, lain di rekening banknya.
Selain itu, Ruhut juga menyampaikan sarannya kepada pimpinan DPR, agar melarang semua anggota DPR menjadi nara sumber di televisi. Jika diundang, jangan ada yang mau datang, katanya.
"Pimpinan DPR, mohon, kalau ada undangan di televisi swasta jangan lagi ada yang hadir," ucapnya.
Faktanya, siang dia bicara begini, malamnya malah menerima undangan Metro TV sebagai salah satu nara sumber di acara PrimeTime News dengan thema “Menuntut Kerja Wakil Rakyat.” Ruhut menjadi nara sumber acara itu bersama dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, dan anggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo.
[caption id="attachment_333320" align="aligncenter" width="649" caption="Ruhut Sitompul sebagai salah satu nara sumber di PrimeTime News Metro TV, Selasa, 4 November 2014"]
Sama halnya dengan dulu dia adalah salah satu tokoh yang sering mengecam dan melecehkan Jokowi yang mau maju sebagai calon presiden, tetapi ketika dukungan kepada Jokowi semakin kuat, “bunglon” ini cepat beradaptasi sebagai pendukung Jokowi menjadi presiden. Dengan gesit pula dia bisa memilintirkan ucapanya sendiri sesuai dengan situasai sekarang.
"Pedagang mebel mau jadi calon presiden, belum levelnya. Memang mudah jadi presiden? Aku tidak mau bodohi rakyat, aku mau cerdaskan rakyat!”. Itulah salah satu pernyataannya yang melecehkan Jokowi pada Mei 2014.
Saat itu Ruhut menyatakan, meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar memperhatikan rekam jejak calon presiden. Dengan tegas dia bilang, Jokowi bukanlah sosok yang pantas jadi presiden.
"Aku tidak dukung. Aku mau pimpinan negara punya track record cerdas, bersih. Tapi jangan dia (Jokowi). Rakyat harus lebih cerdas, jangan pilih orang karena pencitraan!”
Baru-baru ini di acara Indonesia Lawyers Club, TV One, dia memilintir pernyataannya ini dengan mengatakan bahwa yang diamaksud dengan pernyataan tentang Jokowi yang hanya tukang mebel itu adalah hendak menganalogikan Jokowi itu seperti Yesus Kristus, yang juga hanya dari keluarga tukang kayu.
Maka, ketika Ruhut berkata pada Selasa, 4 Mei 2014 di DPR itu bahwa dia mulai berpikir ingin kembali bermain sinetron ketimbang menjadi anggota DPR itu, sebetulnya dia tidak sedang berkelakar.
"Kalau ada yang nanya aku kerja di mana, aku bilang nunggu panggilan main sinetron saja," ucapnya. Itu serius. Karena saat itu juga sebenarnya dia sedang bermain berakting, memerankan dirinya seolah-olah wakil rakyat sejati, yang merasa sangat prihatin, dan malu menerima gaji buta, tetapi gaji itu tetap diaterima.
Meminta kepada pimpinan DPR melarang semua anggota DPR menjadi nara sumber di televisi-televisi, tetapi malamnya justru dia yang menjadi nara sumber di PrimeTime News Metro TV. ***
Artikel terkait:
Kerusakan Demokrasi di DPR, MK Harus Ikut Bertanggung Jawab
