[caption id="attachment_402522" align="aligncenter" width="600" caption="Basuki Tjahaja Purnama dan Veronica Tan/Tabloid Nova"][/caption]
DPRD DKI Jakarta sepakat mengadakan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan alasan Ahok menyalahi prosedur hukum dalam penyampaian RAPBD DKI 2015 kepada Menteri Dalam Negeri.
Mereka juga pada intinya berkeberatan dengan sistem e-budgeting yang mulai diterapkan Ahok pada tahun anggaran 2015 ini. Padahal sistem e-budegeting adalah sebuah teroboan yang sangat bagus dari Ahok, untuk menutup kesempatan korupsi dari mafia anggaran. Saking geramnya mereka dengan e-budgeting ini sampai para programmer-nya pun dipanggil, dan dikeroyok dengan puluhan pertanyaan yang memojokkan oleh panita hak angket DPRD DKI itu, seolah-olah penyidik yang sedang menginterogasi tersangka tindak pidana.
Ingin membalas sakit hati mereka kepada Ahok, yang telah membongkar anggaran silumannya yang berjumlah Rp 12,1 triliun itu, beberapa anggota DPRD DKI pun tampaknya sudah mencari-cari kesalahan Ahok, tetapi tidak ketemu-ketemu. Maka, seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, siasat tak masuk akal pun digunakan, yaitu akan memanggil istri Ahok, Veronica Tan, Â untuk didengar keterangannya oleh panitia hak angket tersebut!
Apa relevansinya panita hak angket DPRD DKI itu dengan hendak memanggil Veronica Tan itu? Bukankah hak angket itu diadakan khusus untuk memeriksa Ahok yang dituduh menyalahi peraturan dalam proses penyampaian RAPBD DKI kepada Menteri Dalam Negeri? Terus, apa kaitannya dengan istrinya itu di mana?
Ketua panitia hak angket DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji mengatakan bahwa panja hak angket akan meminta keterangan dari Veronica terkait penyaluran bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilities). Keterangan Ongen ini malah semakin mempertegaskan bahwa sangat tidak ada relevansinya dengan tujuan pengadaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta itu, yang mempersoalkan cara Ahok dalam menyampaikan RAPBD DKI itu kepada Menteri Dalam Negeri.
Kelihatan sekali ini terlalu mengada-ada, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari DPRD DKI yang hendak memperlebar persoalan mereka dengan Ahok, sampai ke istrinya. Tak berlebihan jika saya katakan bahwa rencana panita hak angket DPRD DKI Jakarta memanggil istri Ahok itu sesungguhnya adalah suatu bentuk teror politik yang hendak disampaikan kepada Ahok dan istrinya. Jangan-jangan, nanti setelah istrinya, giliran anak-anaknya juga akan dipanggil?!
Ahok pun menduga bahwa pemanggilan istrinya itu adalah suatu bentuk tekanan DPRD DKI kepada dirinya. Ia pun terheran-heran.
"Panggil alasan apa? Masalah apa? Panitia angket anggaran kok panggil istri saya, dasarnya apa? Angket apaan, kok begitu?" ungkap Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Ahok menganggap panitia angket telah melakukan lelucon karena berencana memangil istrinya yang tidak terkait sama sekali dengan RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Saya juga bisa panggil istri-istri anggota DPRD dong. Hubungannya apa gitu loh? Kalau panggil, mesti ada hubungannya apa. Kita tunggu saja, tidak apa-apa," ucap Ahok (Tribunnews.com).
Kalau mau dicari-cari memang lebih relevan jika istri-istri anggota DPRD DKI itulah yang dipanggil dalam kaitannya dengan APBD DKI ini, untuk ditanyai, apa saja yang telah mereka dan suami mereka belanja selama ini, selama suami-suaminya itu menjadi anggota DPRD DKI? Adakah properti atau barang-barang mewah yang mereka beli, jumlahnya seberapa besar? Apakah sesuai dengan gaji dan penghasilan lain yang diterima suami-siamunya itu, dan apakah juga sesuai dengan pajak yang dibayarkannya selama ini?
Bukan hanya Ahok, dan kita yang terheran-heran dengan manuver konyol DPRD DKI itu, yang kayaknya semakin seperti orang-orang yang sedang kalap itu. Pakar Hukum Tata Negara, sekelas Refly Harun pun sampai menyatakan keheranannya terhadap niat panitia hak angket DPRD DKI itu memanggil istri Ahok, Veronica Tan itu.
Menurut Refly, memang setiap orang wajib memenuhi panggilan pantia kerja hak angket DPRD DKI itu, tetapi itu sepanjang pemanggilan tersebut masih relevan dengan tujuan hak angket itu diadakan. Sedangkan ia melihat dalam konteks ini, sama sekali tidak ada relevansinya panitia hak angket itu memanggil Veronica Tan. Oleh karena itu, katanya lagi, Veronica berhak menolak panggilan tersebut.
Refly mengatakan, setiap orang yang dipanggil tim hak angket harus memiliki kapasitas atau relevan dengan topik yang akan dibahas dalam hak angket. Ia menilai Veronica tidak memiliki kapasitas itu. Dia mempertanyakan hal inti yang ingin diselidiki anggota DPRD jika harus sampai memanggil seorang istri Gubernur dalam pengajuan hak angket.
"Saya melihat, ketika hak angket disetujui, harus jelas yang mau diangket itu apa. Saya enggak ngerti, kalau cuma APBD, apa kaitannya dengan istri Gubernur?" kata dia.
Menurut Refly, DPRD DKI perlu memperjelas terlebih dahulu tentang dugaan pelanggaran hukum oleh Basuki sehingga perlu diselidiki. Jika hal itu masih belum jelas, maka ada kemungkinan bisa masalah yang diselidiki melebar hal-hal lain sehingga apa yang dilakukan oleh tim angket akan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
"Kalau tidak relevan, tidak usah dipenuhi (pemanggilannya). Bilang, pokok-pokok tidak dimengerti, tidak berkaitan, misalnya, dugaan pelanggaran hukum Gubernur pengajuan RAPBD. Itu saja, jangan yang lain-lain," jelas Refly (Kompas.com).
Dari awal, dilihat dari subtansi yang dipersoalkan antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta itu, sangat kelihatan siapa sesungguhnya yang sedang membela rakyatnya.
DPRD DKI mempersoalkan cara Ahok dalam proses penyampaian RAPBD DKI 2015 kepada Menteri Dalam Negeri untuk disetujui, yang katanya, tidak menyertakan anggaran sebesar Rp 12,1 trilun yang sudah dibahas bersama semua SKPD Pemprov DKI Jakarta.
Sedangkan yang dipersoalkan Ahok adalah adanya anggaran sebesar Rp. 12,1 triliun itu yang tiba-tiba saja masuk di RAPBD DKI Jakarta itu, lebih tidak bisa diterima adalah anggaran sebesar itu hendak digunakan untuk membelanjakan barang-barang dan proyek-proyek yang sebenarnya tidak diperlukan, serta harganya yang di-mark-up secara gila-gilaan, seperti pembelian sejumlah UPS yang bernilai sekitar Rp 5 miliar per unit untuk sejumlah sekolah, kecamatan dan kelurahan, yang tidak membutuhkannya.
Ahok mengatakan, ia sudah menanyakan semua SKPD itu, dan mereka mengaku tidak melakukan pembahasan bersama DPRD DKI menyangkut anggaran Rp. 12,1 trilun itu. Seandainya, pun ada pembahasan tersebut, Ahok sudah mengatakan bahwa itu berarti berarti para SKPD-nya itu, ikut terlibat dalam pelanggaran hukum, maka selain akan mengstafkan mereka, mereka juga akan turut dilaporkan ke KPK atau polisi.
Dari sini pula terungkap semua proyek pengadaan barang tersebut melibatkan perusahaan-perusahaan rekanan yang merupakan perusahaan-perusahaan abai-abai, yang hanya dipinjam namanya untuk melancarkan proyek tersebut.
Cara-cara korupsi anggaran seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, dan selama itu pula lancar-lancar saja, karena gubernur-gubernur sebelumnya, tidak memperhatikannya, atau malah membiarkannya. Di saat Ahok menjadi gubernur inilah, rupanya mafia-mafia anggaran itu kena batunya.
Ahok tidak hanya menghentikan konspirasi korupsi yang selama ini terjadi antara mafia anggaran di DPRD DKI dengan pejabat-pejabat di Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga memeriksa kembali cara-cara serupa yang sudah mereka kalkukan di APBD DKI sebelumnya (2012-2014), dan melaporkannya ke KPK.
Dalam kepanikannya itulah sesunggunya yang membuat sejumlah anggota DPRD DKI memaki-maki Ahok dengan kata-kata kotor dan rasis, saat rapat mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta di gedung Kementerian Dalam Negeri beberapa hari yang lalu. Kini, kepanikan itu semakin meninggi, membuat akal sehat tak bisa lagi dipakai, maka istri Ahok, Veronica Tan pun menjadi sasaran mereka. Tampaknya teror politik pun hendak dipakai untuk menyerang dan menjinakkan Ahok.
Suatu upaya yang sudah bisa dipastikan akan gagal. ***
