Fahri Hamzah Sindir PDIP di Twitter, PKS "Diam Berarti Setuju"?

Minggu, 23 Maret lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, berkicau menyindir rekam jejak PDIP ketika berkuasa. Menurut dia, kicauan itu dibuat berdasarkan tulisan Sunarsip, temannya yang mempunyai latar belakang ekonomi. Setelah melontarkan kicauan itu, dia mendesak PDIP, termasuk Jokowi sebagai capres PDIP untuk mengklarifikasinya (Kompas.com).

Kicauan itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah.#MelawanLupa

2. Dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah (hanya 30 persen nilainya) ke asing.#MelawanLupa

3. Dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina lalu Pertamina kau paksa sewa kapal VLCC dengan mahal. #MelawanLupa

4. Dulu kau jual gas Tangguh dengan murah (banting harga) ke China (hanya $3 per mmbtu). #MelawanLupa

5. Sekarang, kau ngomong lagi soal nasionalisme, setelah kader-kader kau banyak yang korup.#MelawanLupa

6. Dan sekarang, untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si "Kotak2". #MelawanLupa

7. Semoga saja, rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manis-mu...#MelawanLupa

Sebagai politikus yang senior dan katanya cerdas, seharusnya Fahri yang beberapakali menyerang KPK pasca mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq ditangkap dan ditahan KPK itu bisa berpikir dulu sebelum berkicau di media sosial seperti Twitter itu, bukan sebaliknya.

Enak saja dia yang melontarkan tuduhan kepada pihak lain, hanya berdasarkan tulisan orang lain (temannya), yang katanya berlatar belakang ekonomi, tetapi entah suapa dia itu yang bernama Sunarsip, kemudian mendesak pihak yang dituduhkannya itu yang mengklarifikasikannya. Bukankah seharusnya dia yang melontarkan tuduhan itu yang harus menyertai data-data dan bukti-buktinya?  Kelihatan sekali kicauannya itu hanya berdasarkan rasa dengkinya kepada PDIP dan Jokowi yang cenderung semakin kuat mendapat dukungan publik.  Bertolak belakang dengan isi kicauannya itu.

Hasil survei terakhir (Maret 2014) yang diadakan oleh Charta Politika menyatakan PDIP memimpin perolehan elektabilitas dengan angka 21,2 persen, disusul oleh Golkar dengan 16,4 persen, Gerindra 12 persen, Partai Demokrat 8 persen, PKB 7,2 persen, dan PPP 5,1 persen. Sedangkan parpol lainnya, termasuk PKS,  berada di bawah 5 persen. Menurut hasil survei yang diadakan selama 1-8 Maret 2014 itu memang faktor Jokowi-lah yang menyebabkan naiknya elektabilitas PDIP itu (Antaranews.com)

Tetapi, sebelum Jokowi ditetapkan sebagai capres 2014 dari PDIP, pun menurut hasil survei dari lembaga yang sama untuk periode 28 November – 6 Desember 2013, elektabilitas PDIP sudah tinggi dan berada pada posisi memimpin, yakni dengan elektabilitas 15,5 persen. Sedangkan PKS sendiri hanya memperoleh angka 3,8 persen (Jpnn.com)

Sedangkan hasil survei yang diadakan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ), yang diumumkan pada 12 Februari lalu, menghasilkan semua parpol berbasis Islam mengalami penurunan elektabilitas. Tetapi, hanya PKS yang mengalami keterpurukan yang paling tajam (Merdeka.com). Menurut peneliti dari lembaga survei itu, Faisal Syam, faktor korupsilah yang membuat elektabilitas PKS mengalami penurunan siginifikan (Merdeka.com).

Apakah kicauan Fahri Hamzah itu tergolong pernyataan atau sikap tak santun? Padahal, di mana-mana PKS selalu menyatakan partainya adalah partai yang santun.

Secara tersirat Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menyatakan kicauan sindiran Fahri di akun Twitter-nya itu tergolong tak santun. Hal ini terungkap dari pernyataannya sendiri tentang kicauan Fahri itu.

Jazuli membantah bahwa sindiran yang dilontarkan Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah terhadap PDIP itu adalah suara partainya. Itu bukan sikap resmi PKS, tetapi hanya merupakan pernyataan pribadi Fahri Hamzah, sebagai bentuk kebebasan berekspresi. “Itu ekspresi personal, bukan partai,” katanya, Sabtu (28/03/14 / Kompas.com).

Jazuli melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan. garis politik yang dipegang oleh partainya adalah politik santun. Hal itu sesuai dengan semangat menegakkan tata cara berdakwah di arena politik yang harus dilakukan dengan cara-cara baik dan santun.

"Tapi, kalau ada kekurangan satu atau dua orang, ya harap maklum. Sikap kader PKS juga belum tentu disukai oleh semua kader," katanya.

Tetapi, di masa kampanye seperti sekarang ini, pernyataan yang diutarakan Fahri Hamzah ini sulit untuk dikatakan tidak ada kaitannya dengan persoalan kampanye yang dengan sendirinya mewakili parpol-nya, apalagi bersumber dari seorang petinggi partai dengan level Wakil Sekretaris partai itu.

Apabila PKS sungguh-sungguh konsisten dan konsekuen bahwa mereka adalah partai yang santun dalam berkampanye, maka seharusnya otoritas PKS di DPP-nya sudah melakukan teguran kepada Fahri Hamzah agar jangan mengulangi lagi kicauan tak santunnya itu. Karena mereka sendiri yang menilai (secara tersirat) bahwa kicauan Fahri itu bukan sesuatu yang santun. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, “Diam Pertanda Setuju”?!  ***