Dari Sampah Masyarakat Indonesia "Membuat" Kepala Daerah dan Anggota DPR

Tokyo, Jepang adalah tuan rumah Olimpiade 2020.

Negara itu berencana akan menggunakan teknologi yang dikuasainya untuk membuat medali-medali Olimpiade-nya dari sampah-sampah elektronika. Sampah-sampah elektonika itu adalah dari perangkat komputer, ponsel dan berbagai macam gawai (gadget) yang berlimpah.

Canggih sekali, bukan?

Tapi, ternyata kita di Indonesia jauh lebih canggih lagi. Sebab jika Jepang sanggup membuat medali-medali Olimpiade 2020 dari sampah elektronika, maka Indonesia sudah sangat produktif membuat pejabat tinggi negara, terutama kepala daerah dan anggota DPR(D) dari sampah masyarakat!

Contoh terbaru: Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang punya tiga gelar akademis, telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, terkait kasus perizinan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Luar biasanya lagi, Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Agustus 2016, dua hari kemudian, 25 Agustus 2016, ia dikukuhkan gelar doktor di bidang ekonomi oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ)!

Jadwal pengukuhan doktornya itu seharusnya 27 Agustus, tetapi begitu mengetahui Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka, oleh pihak Universitas, jadwal pengukuhan doktornya itu bukan ditangguhkan, malah dipercepat.

Di negara mana di dunia yang bisa begini? Hanya di Indonesia yang bisa begini.

Gubernur Sultra Nur Alam seusai pengukuhan gelar Doktor di bidang Ekonomi dengan predikat Cum Laude, IPK 3,90 dari Universitas Negeri Jakarta, 25 Agustus 2016 (sumberrakyatsultra.fajar.co.id)

Jepang boleh saja bangga dengan mampu membuat medali dari sampah elektronika, tetapi negara itu pasti tidak mampu berbuat seperti ini dengan sampah masyarakatnya.

Kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Nur Alam, S.E., M.Si ini kemungkinan besar akan menyeret pula dua bupati di provinsi yang dipimpinnya, yaitu Bupati Kabupaten Buton Samsu Umar Abdul Samiundan Bupati Kabupaten Bombana H Tafdil. KPK sedang melakukan penyelidikan intensif terhadap keduanya.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, meski penerbitan izin pertambangan telah diserahkan kepada gubernur, Bupati Buton dan Bupati Bombana diduga ikut merekomendasikan penerbitan izin pertambangan nikel kepada Gubernur Nur Alam, karena lokasi pertambangan berada di dua lokasi di kedua kabupaten itu.

Dalam tiga tahun belakangan ini saja,  dari 2014 sampai dengan Agustus 2016 ini, sudah ada 5 gubernur yang masuk penjara karena korupsi, Nur Alam sangat berpotensi menambahnya menjadi 6.