[caption id="attachment_363764" align="aligncenter" width="624" caption="Garis polisi yang dipasang di lantai satu Gedung DPRD DKI Jakarta, lokasi yang menjadi kesekretariat Komisi E. Pemasangan garis polisi bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di lokasi tersebut, Senin (27/4/2015) (Kompas.com)"][/caption]
Ada yang menarik dari dampak penggeledahan ruang kerja Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP, Abraham Lunggana alias Haji Lulung oleh Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS, Senin, 27 April 2015. Dari hasil penggeledahan penyidik Polri itu membawa beberapa barang dan dokumen dari ruang kerja Haji Lulung itu.
Menurut laporan Harian Jawa Pos edisi Kamis, 30 April 2015, penggeledahan ruang kerja Haji Lulung itu membuat beberapa anggota DKI Jakarta lainnya mendadak rajin membersih-bersih ruang kerjanya sendiri, tanpa menyuruh bawahannya. Bersih-bersih ruang kerja sendiri oleh beberapa anggota DPRD DKI itu bukan merupa menyapu atau mengepel lantai, tetapi membersihkan ruang kerjanya dari dokumen-dokumen dan barang-barang tertentu.
Seorang petugas pengamanan dalam (pamdal) dewan menyebutkan, sejumlah anggota dewan mengemasi barang-barang di ruang kerja mereka. Berkas-berkas tersebut dimasukkan karung atau kardus, lalu dibawa ke luar gedung dengan mobil yang sehari-hari tidak pernah digunakan anggota DPRD.
Salah satu dari mereka adalah anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Syahrial disebut-sebut ikut mengemasi dokumen dari ruang kerjanya. Dia mengaku, sejumlah dokumen dan barang pribadinya disingkirkan karena tidak berkaitan dengan tugas anggota DPRD saat ini. “Lemari saya sudah lima tahun tidak dibereskan, kemarin baru sempat. Nggak ada kaitannya dengan kasus UPS,” kilahnya.
Pertanyaannya, kok bisa mendadak kebetulan begitu, ya? Bukan hanya satu anggota DPRD DKI, tetapi beberapa sekaligus dalam tempo yang begitu dekat waktunya setelah ruang kerja kolega mereka dari Fraksi PPP itu digeledah Bareskrim Mabes Polri, mendadak mereka serentak merasa perlu dan rajin bersih-bersih ruang kerjanya sendiri?
Katanya yang disingkirikan adalah barang-barang yang tak ada kaitannya dengan tugas jabatannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dan sudah lima tahun dibiarkan begitu. Ini kok bisa juga selaras, ya, dengan kebenaran bahwa pengadaan anggaran siluman pembelian UPS, dan lain-lain sejenisnya pasti bukan juga merupakan tugas anggota DPRD DKI, dan bahwa selama setidaknya lima tahun belakangan ini barang-barang tersebut dibiarkan begitu saja, mirip-mirip dengan dugaan bahwa selama beberapa tahun ini juga praktek-praktek korupsi dengan modus anggaran siluman seperti itu aman-aman saja, dibiarkan dan tak pernah dipermasalahkan. Sampai datangnya Gubernur Ahok, baru perduli dan mempermasalahkannya. Sehingga membuat Bareskrim Mabes Polri pun menggeledah.
Tampaknya, tak lama lagi berkat laporan dari Gubernur “Ahok yang tak santun” Mabes Polri akan menetapkan beberapa "anggota DPRD DKI Jakarta yang santun" sebagai tersangka korupsi. *****
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H