Beranikah DPR dan MPR Mengikuti Jejak Jokowi yang Ini?

[caption id="attachment_328226" align="aligncenter" width="504" caption="(Sumber: Nefosnews.com)"][/caption]

Pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019 sudah terpilih, masing-masing dengan komposisi satu orang ketua dan empat orang wakil ketua, melalui proses voting yang janggal, berdasarkan politik pragmatis dan memburu kekuasaan semata.

Sementara itu Presdien terpilih Jokowi semakin dekat dengan penyelesaian susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Indonesia Hebat (KIH).

Setelah melalui beberapa tahapan seleksi berdasarkan beberapa kriteria yang ditetapkan Jokowi, antara lain calon-calon menteri dari kalangan profesional harus minimal sekelas chief executive officer (CEO) atau chief operating officer (COO), demi untuk menjamin integritasnya yang tinggi, kejujuran dan bebas korupsi, para menterinya yang terpilih kelak juga wajib bersedia diperiksa KPK dan PPATK sebelum benar-benar menjalankan tugas jabatannya sebagai menteri. Kedua lembaga ini juga akan memberi pembekalan kepada semua menteri Jokowi ini agar bisa menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terjerat dalam kasus  penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Menurut Jokowi, tindakan ini dialakukan untuk memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia, bahwa menteri yang memimpin satu kementerian adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan karakter untuk membangun Indonesia Hebat (beritasatu.com).

Sekarang kita bertanya kepada para pimpinan DPR dan MPR itu, juga semua anggota DPR/MPR beranikah mereka mengikuti jejak Jokowi dengan para menterinya itu? Dengan sukarela membuka diri masing-masing untuk diperiksa KPK dan PPATK? Dimulai dari para pimpinananya. DPR, dimulai dari sang Ketua, Setya Novanto, Wakil-wakilnya; Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan seterusnya. Beranikah mereka semua?

Ini mirip-mirip dengan tantangan Ahok kepada para pejabat negara dan para politisi yang kerap menyerangnya untuk masing-masing membuka diri secara sukarela untuk diperiksa KPK, serta mengumukan semua harta kekayaan dan laporan pajaknya ke publik.

Selain itu Ahok juga pernah mengusulkan agar sumpah jabatan para pejabat negara itu harus ditambah dengan kalimat sumpah, "Supaya Tuhan mengutuk saya, istri/suami saya, dan anak-anak saya, jika saya melakukan korupsi."

Sampai hari ini, tidak ada yang berani menerima tantangan Ahok itu, dan tidak ada yang berani mendukung usul Ahok tentang isi sumpah tersebut.

Khusus untuk DPR,  jangan cuma berani untuk terus-menerus mau melemahkan KPK, atau bahkan ada di antaranya yang telah menyatakan tekadnya untuk membubarkan KPK itu tak akan pernah sirnah. Sekali-kali punya nyali untuk secara sukarela diperiksa KPK dan PPATK.

Bagaimana, nih, berani, nggak? ***