Baru sehari menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, menggantikan Indroyono Soesilo, Rizal Ramli langsung melakukan "gebrakan" yang mengejutkan. Dia meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkanpembelian 30 unit pesawat Airbus A350.
Dan, baru sehari itu pula Rizal Ramli “sudah mampu” memancing “perselisihan” di Kabinet Kerja Jokowi itu. Saat Menteri BUMN Rini Soemarno yang mendengar pernyataan Rizal Ramli itu terpancing emosinya dengan mengatakan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbl, selain Menko Perekonomian dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.
"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini sebagaimana dikutip Antara, Kamis (13/8/2015).
Menurut Rini, saat ini Garuda sedang mengembangkan usaha sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh.
"Apa dasarnya (Rizal Ramli) bicara seperti itu? Apa dasarnya cancellation (pembatalan) itu? Saya rasa, janganlah bicara tanpa dasar. Segala sesuatunya, bicara, itu harus dengan dasar atau jangan sembarangan," kata Rini.
Ia menjelaskan, Garuda adalah perusahaan publik yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas.
"Apa-apa yang akan dilakukan di Garuda tentu tidak bisa langsung diputuskan begitu saja. Harus ada dasar atau tidak sembarangan dalam bicara," kata Rini.
Rizal mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia kepada Presiden Jokowi.
"Minggu lalu, saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujar Rizal Ramli di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Rizal tidak menjelaskan bagaimana respon Jokowi mengenai gagasannya ketika itu. Tetapi, dengan pernyataannya ini sekarang saat ia sudah secara resmi menjadi Menko Kemaritiman, apakah artinya Jokowi sudah setuju, sehingga ia berani membuat pernyataan seperti ini? Kalau Jokowi belum setuju, bahkan tidak setuju, lalu nanti apa reaksi Rizal Ramli?
Hal ini dipertanyakan, mengingat Rizal sebelum diangkat menjadi Menteri oleh Jokowi, ia sering mengritik kinerja para menteri Jokowi, terutama menteri-menteri yang membidangi ekonomi dan perdagangan.
