Jumat, 26 Mei 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa); dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saat mereka melakukan transaksi suap terkait penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ironisnya baru tiga hari sebelumnya Presiden Jokowi memuji-muji kementerian/lembaga dan bendahara umum negara yang telah menerima opini WTP dari BPK itu, serta menegur keras lainnya yang hanya menerima opini WDP dan disclaimer(tidak memberi pendapat).
Pemberian opini dari BPK tersebut merupakan bagian dari audit BPK yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016. Sebanyak 73 (84 persen) kementerian/lembaga negara memperoleh opini WTP dari BPK, sedangkan delapan kementerian menerima opini WDP dan disclaimeruntuk enam kementerian.
Berdasarkan informasi yang belum dikonfirmasi BPK, Rochmadi Saptogiri juga disebut adalah auditor BPK yang pernah memimpin audit investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta (Ahok), yang menghebohkan itu.
Benar tidaknya informasi tersebut, tetap saja dengan terungkapnya kasus suap (korupsi) yang melihat dua auditor (utama) BPK ini telah menyatakan kebenaran dari pernyataan Ahok tempo hari tentang BPK, yaitu bahwa BPK ngaco (dalam menjalankan tugas auditnya itu), dan bahwa ada oknum-oknum yang menguasai menguasai BPK serta berlindung di balik undang-undang (agar mereka tidak terjamah hukum).
Hasil audit investigasi BPK terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras ketika itu menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran prosedur atas pembelian lahan tersebut yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 191 miliar (sehingga berpotensi adanya tindak pidana korupsi).
Ahok tidak terima hasil audit investigasi BPK tersebut, ia melawan dengan berani, dengan mengajukan beberapa fakta yang menunjukkan hasil investigasi BPK itu tidak benar, bahwa ada kepentingan tersembunyi dari pejabat-pejabat tinggi BPK tertentu sehingga membuat kesimpulan seperti itu.
Hasil audit investigasi BPK itu sempat membuat Ahok diperiksa KPK sampai lebih dari 12 jam, tetapi Ahok bukannya menjadi gentar, malah sebaliknya, semakin garang terhadap BPK yang dianggap tak benar itu.
Seusai diperiksa KPK secara marathon itu Ahok pun sempat mengekspresikan kegusarannya dengan mengatakan: “Auditor BPK itu ngaco!”
Ahok juga dengan terang-terangan mengatakan, BPK dikuasai oleh oknum-oknum yang berlindung di balik undang-undang.
