Ahok Kini Punya Kekuatan Militer TNI

[caption id="attachment_341088" align="aligncenter" width="560" caption="Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerima pemakaian baret Markas Besar TNI dan penyematan brevet Mitra Ketahanan Daerah dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko, di Gedung Sudirman, Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (12/12/2014). (Tribunnews.com)"][/caption]

Jumat, 12 Desember 2014, dalam upacara khusus di Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan Gubernur DKI Jakarta alias Ahok tanda kehormatan dari TNI berupa jaket loreng TNI, baret hitam dan brevet ketahanan daerah. Semula pemberian itu rencananya akan diserahkan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono, tetapi kemudian Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI memutuskan dia sendiri yang langsung menyerahkan tanda kehormatan itu kepada Ahok.

Sebelumnya, pembaretan yang sama kepada 29 Gubernur se-Indonesia telah disematkan oleh Panglima TNI di Dermaga Ujung Mako Armatim Surabaya, pada Peringatan ke-69 Hari TNI tahun 2014. Saat itu Panglima TNI tidak dapat memberikannya kepada Gubernur DKI Jakarta, karena Jokowi telah terpilih sebagai Presiden, sedangkan Ahok masih sebagai Plt Gubernur, dan sedang berada di Korea Selatan dalam rangka menghadiri pembukaan Asian Games XVII di Icheon, Korea Selatan.

Menurut Moeldoko, pemberian baret dan brevet dengan label ketahanan daerah kepada para gubernur adalah simbol bahwa TNI dan para gubernur, seperti Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memiliki pemahaman yang sama dalam kerja sama membangun sistem pertahanan negara sejak dini. “Sebagai gubernur, Pak Ahok memiliki inisiatif tinggi soal ini” kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, pemahaman yang sama ihwal ketahanan daerah ini penting karena saat terjadi perang akan berlaku Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di seluruh Indonesia. Pada saat sistem itu berlaku, TNI berhak mengambil alih penggunaan aset dan sumber-sumber daya milik daerah untuk kepentingan pertahanan nasional.

"Untuk itulah perlu sinergitas serta kolaborasi aktif dan proaktif di dalam mengusung sistem itu. Kami memposisikan dan menempatkan para gubernur di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pertahanan negara. Dan, posisi Pak Ahok ada di situ," ujar Moeldoko.

Ia menambahkan, gubernur juga bisa menggunakan kekuatan TNI jika memerlukan. Misalnya jika terjadi bencana alam di wilayahnya. "Enggak usah ragu. Semua TNI akan membantu." Namun semua kekuatan itu tidak diberikan untuk kepentingan pribadi, tetapi kesejahteraan rakyat.

“Gubernur memiliki kekuatan militer, jadi kekuatan militer ini bukan hanya milik Panglima TNI. Apabila terjadi sesuatu, Pak Ahok jangan segan meminta bantuan Pangdam Jaya untuk melaksanakan kepentingan rakyat demi kesejahteraan dan keamanan rakyat,” kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, personelnya siap siaga jika Ahok membutuhkan bantuan tenaga militer. Keistimewaan ini tidak hanya diberikan untuk Ahok, tetapi juga kepada semua kepala daerah se-Indonesia.

(Kompas.com)

(Tempo.co)

*

Kejadian ini menunjukkan sikap yang sangat professional dari TNI, yang tidak pernah membedakan-bedakan perlakuannya terhadap siapa saja sepanjang yang bersangkutan berada di jalur yang benar, berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. TNI tidak pernah membedakan perlakuannya terhadap WNI berdasarkan etnis, ras, agama, dan lain-lain. Siapa saja WNI yang memperoleh jabatan kenegaraan secara sah pasti selalu dihormati oleh TNI sebagai abdi Negara, yang selalu siap menjaga dan menegakkan Pancasila dan UUD 1945, termasuk melindungi setiap pejabat tinggi negara dari mana pun asal-usulnya.

Pembaretan kepada Ahok itu terkesan spesial, karena upacara penyerahan tanda kehormatan itu diselenggarakan di Mabes TNI, khusus untuk Ahok seorang diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Semula memang rencananya pemberian tanda kehormatan itu “hanya” diberikan oleh Pangdam Jaya Mayjen Mulyono, tetapi Panglima TNI Jenderal Moeldoko tentu berpikir akan terkesan ada pembedaan perlakuan jika terhadap para gubernur lainnya pembaretan diserahkan sendiri oleh Panglima TNI, tetapi kenapa terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok “hanya” oleh Pangdam Jaya itu. Maka itu diputuskan dia sendiri, sebagai Panglima TNI yang menyerahkan kepada Ahok, sama dengan para gubernur yang lain, apalagi Ahok adalah Gubernur yang berkedudukan di ibu kota negara.

Keakraban Ahok dengan TNI juga terlihat dari jalannya upacara yang meskipun merupakan sesuatu yang sangat penting dan serius, berlangsung dengan santai, lancar, bahkan penuh tawa. Saat itu terjadi beberapa kali adegan yang memancing tawa hadirin yang terdiri dari para pejabat tinggi TNI dan Pemprov DKI. Seperti saat Moeldoko sempat mengalami kesulitan memasangkan baret hitam itu ke kepala Ahok, karena tubuh Ahok yang terlalu tinggi. Setelah Ahok menunduk barulah Moeldoko bisa memasangkan baret itu ke kepala Ahok, tetapi ternyata pasangnya terbalik, dan posisinya salah (lurus, seharusnya miring). Setelah baret hitam dan brevet itu terpasang, Moeldoko tampak menepuk-nepuk bahu Ahok beberapakali.

Setelah upacara selesai, Moeldoko dan Ahok melakukan salam komando, dan Moeldoko berkata, "Lihat, ada yang beda enggak dari Pak Ahok? Apa coba? Kelihatan lebih muda dan lebih ganteng, ya?"

Para pejabat DKI dan TNI pun langsung tertawa mendengar celetukan Moeldoko itu.

Ahok pun menyatakan sangat senang menerima tanda kehormatan itu langsung dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan dengan bercanda dia bilang, tidak ada cermin, sehingga dia belum bisa melihat tampangnya seperti apa dengan jaket loreng dan baret hitam plus brevet di kepalanya itu, maka itu dia segera akan melihat fotonya itu di pemberitaan daring yang ditulis wartawan.

Dengan penyerahan tanda kehormatan ketahanan daerah berupa simbol jaket loreng, baret hitam dan brevet TNI itu, bisa dikatakan Ahok kini mempunyai kekuatan militer, yang bisa digunakan jika benar-benar sangat dibutuhkan. Untuk itu, seperti yang dikatakan Moeldoko, personil TNI, khususnya di bawah Pangdam Jaya, siap menerima instruksi dari Ahok demi tercapainya maksud dan tujuan tersebut.

Dengan demikian, masih beranikah FPI dengan “gubernur tandingan”-nya melakukan unjuk rasa anti-Ahok dengan cara-cara anarkis, kekerasan, bahkan menjurus pada serangan fisik kepada Ahok, yang nota bene adalah pejabat tinggi negara yang sah berdasarkan Konstitusi? Seperti yang pernah dilakukan Ketua Umum FPI Muhammad Rizieq Shihab, yang menyerukan kepada semua anggota FPI dan simpatisannya untuk melempari Ahok jika dia blusukan?

Kini dengan "kekuatan militernya" itu, jika FPI, atau siapa saja yang melakukan aksi-aksi yang kebablasan, melakukan teror, aksi-aksi anarkis, dan melakukan penyerangan-penyerangan fisik maupun psikis, dan aparat kepolisian tidak sanggup mengatasinya, maka Ahok berwenang mengerahkan personil TNI untuk turun tangan mengatasinya.

Orang-orang yang berkehendak, bercita-cita mengubah dasar negara kita, Pancasila, dengan filosofi lain, termasuk berdasarkan hukum agama tertentu, pasti akan berhadapan degan TNI!

Sikap resmi TNI kepada Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut, mengingatkan saya dengan apa yang pernah di copy-paste dari jurnaline.com oleh seorang Kompasianer di Kompasiana, dengan artikel yang berjudul Ahok Adu Domba TNI dengan Masyarakat (27/02/2014), menuding Ahok telah melakukan penghinaan kepada TNI, dan mengadu domba TNI dengan masyarakat, bahkan mencurigai Ahok sebagai agen Cina. Gara-gara Ahok menyatakan akan bekerja sama mengerahkan prajurit TNI ikut membantu membersihkan sampah-sampah di kali-kali di DKI Jakarta.

Artikel itu menulis, “Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan bahwa pernyataan Ahok tersebut menunjukan sebuah kekalapan. Amir menyayangkan pernyataan Ahok tersebut karena dianggap sebagai penghinaan terhadap harkat dan martabat TNI.”

“TNI adalah lembaga negara yang selain dipimpin oleh seorang panglima juga berada langsung dibawah komando Presiden sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu, maka pimpinan TNI harus mewaspadai ucapan Ahok untuk mengirim tentara untuk mengangkut sampah. ‘Hal ini sama saja menghina harkat dan martabat TNI, karena tugas TNI bukan untuk mengangkut sampah tapi untuk menjaga keamanan Negara,” tukasnya.’ “

“Namun demikian masyarakat dan TNI harus waspada karena besar kemungkinan Ahok punya agenda tersembunyi untuk mengadu domba masyarakat dengan TNI. Apabila kondisi ini kita kaitkan dengan Jokowi-Ahok untuk membeli barang dari Cina maka terdapat indikasi kuat kemungkinan besar Ahok sudah terjebak dalam operasi agen cina military intelijen yang kini sedang giat beroperasi di Jakarta terutama untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka.”

Tentu saja ini merupakan suatu analisa yang sangat konyol yang sangat kuat hanya berdasarkan sentimen kebencian SARA, oleh karena itu sudah pasti TNI yang profesional tidak akan pernah mendengarkannya, terbukti dari disematkannya tanda kepercayaan dan kehormatan TNI kepada Ahok tersebut di atas. Dalam keadaan negara damai, salah satu tugas pokok TNI adalah pengabdian langsung kepada masyarakat, seperti pertolongan penanggulangan bencana alam, mengevakuasi korban bencana alam,  membantu pemerintah daerah melakukan pembersihan kali-kali dari sampah yang sudah sangat parah seperti di kali Ciliwung, di  Jakarta, dan lain-lain.

Di dalam kata sambutannya, Jenderal TNI Moeldoko juga menegaskan bahwa personel TNI siap turun tangan untuk membantu kegiatan-kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, tentu saja termasuk di dalamnya membantu membersihkan kali-kali di Jakarta yang penuh dengan sampah-sampah yang sedemikian parahnya itu.

Sebelumnya, pada Juli 2014, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono juga pernah menyatakan bahwa bahwa dia selalu siap mengerahkan anak buahnya untuk membantu Gubernur DKI Jakarta membersihkan sampah-sampah di kali-kali di Jakarta. Bahkan dengan gaya bahasa untuk memotivasi Ahok lebih berani dan termotivasi untuk keperluan tersebut, Mulyono menyatakan, dia menantang Ahok, apakah berani menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang marak, dan menormalisasi kali di beberapa wilayah DKI Jakarta.

[caption id="" align="aligncenter" width="471" caption="Personil TNI membersihkan sampah di Kali Ciliwung (news.liputan6.com)"]

[/caption]

"Saya tantang Pak Ahok. Ayo punya program apa? Bersihkan pedagang kaki lima, sungai, kali? Ayo saya tantang," kata Mulyono seusai berbuka puasa bersama di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Soetoyo No 5, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2014).

Tantangan tersebut merupakan wujud partisipasi TNI dalam rangka mendukung program Pemprov DKI. Pihaknya pun siap menurunkan ribuan personel untuk pelaksanaan program tersebut.

"Kami punya program Karya Bakti yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI dengan personel yang berada di jajaran Kodam Jaya sebanyak 13.000 personel," kata Mulyono.

Program Karya Bakti itu, tambah Mulyono, bisa diperbantukan untuk menertibkan PKL yang masih marak. Salah satunya ialah para PKL di kawasan Monas. Selain itu, personelnya juga siap diturunkan untuk aksi bersih-bersih kali, sungai, waduk, dan lainnya. Bahkan, untuk diperbantukan, personelnya siap untuk merenovasi gedung sekolah-sekolah yang rusak.

"Pada prinsipnya, Kodam Jaya siap turun tangan jika sewaktu-waktu diminta bantuan oleh Pemprov DKI karena jika Jakarta bersih, indah, dan tertib, tentunya masyarakat akan merasa lebih nyaman dan aman," katanya (Kompas.com).

***