Membandingkan Proyek Underpass Bundaran Satelit Surabaya yang Tak Kunjung Selesai

Saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, pada 18 November 2016, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai membuka tender pembangunan 3 proyek fly over dan 3 underpass. Pengerjaan proyek-proyek itu menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta, mulai dikerjakan pada Februari 2017, dan pada Februari sampai dengan April 2018 semua proyek tersebut sudah selesai dibangun dan sudah digunakan, atau rata-rata selesai membutuhkan waktu satu tahun.

Tiga fly over tersebut adalah Fly Over Pancoran, Jakarta Selatan, sepanjang 750 meter, selesai, dan digunakan sejak 15 Januari 2018; Fly Over Cipinang Lontar, Jakarta Timur, sepanjang 500 meter, selesai, dan digunakan sejak 27 Februari 2018; dan Fly Over Bintaro, Jakarta Selatan, sepanjang 430 meter, selesai, dan digunakan sejak 6 Maret 2018

Sedangkan, tiga underpass dimaksud adalah Underpass Kartini,  Jakarta Selatan, terdiri dari dua jalur, sepanjang 390 meter, selesai, dan digunakan sejak 22 Februari 2018; Underpass Mampang-Kuningan, Jakarta Selatan, sepanjang 750 meter, selesai, dan digunakan sejak 11 April 2018; dan Underpass Matraman-Salemba, Jakarta Timur sepanjang  650 meter, selesai pada 7 April 2018

Dan digunakan sejak 10 April 2018. Underpass Matraman-Salemba  merupakan underpass pertama di Jakarta dan di Indonesia yang dibuat bercabang, yang membagi arus kendaraan bermotor ke arah Matraman Raya dan ke arah Pramuka.

Underpass Matraman-Salemba ini semula ditargetkan selesai pada 17 Desember 2017, tetapi molor sampai 7 April 2018 dikarenakan masih harus memindahkan beberapa utilitas, seperti saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) milik PLN, yang terletak persis di titik pengeboran terowongan. Hal itu membuat pekerjaan terhenti karena menunggu PLN merelokasi kabel-kabel tersebut. Kesulitan lain adalah adanya jaringan pipa air minum milik PT Aetra. Posisi pipa melintang di Jalan Matraman Dalam sehingga harus dilakukan pekerjaan pengamanan.

Di bawah pemerintahan Wali Kota Tri Risma Harini alias Bu Risma, di Surabaya juga ada pembangunan underpass dan overpass, jumlahnya cuma satu, yaitu Underpass Bundaran Satelit (Mayjen Sungkono-HR Muhammad), rencananya panjangnya mencapai 500 meter.

Proyek yang dibangun untuk menguraikan kemacetan yang semakin parah di kawasan Bundaran Satelit  itu merupakan kerjasama antara Pemkot Surabaya yang dikoordinasi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan para pengembang di Surabaya Barat yang dikoordinasi oleh DPD REI Jawa Timur. Besar anggarannya Rp. 75 miliar, dari jumlah itu Rp. 44 miliar merupakan urunan para pengembang berupa corporate social responsibility (CSR), sedangkan sisanya diharapkan CSR dari beberapa hotel berlokasi di kawasan itu, karena dianggap mendapat keuntungan ekonomi jika proyek itu selesai dibangun.

Proyek ini sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2014 sempat dipublikasikan Pemkot Surabaya bahwa proyek underpass itu bisa dimulai pembangunannya pada tahun itu, tetapi ternyata tidak ada pembangunannya sama sekali sampai tahun itu berlalu, dengan alasan belum turun perizinan pembangunanya dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Baru pada 2015 mulai ada titik terangnya. Pada 23 Februari 2015, perizinan untuk penggarapan proyek underpass itu didapat Pemkot Surabaya. Surat izin itu berupa izin penggunaan jalan dalam bentuk hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Nomor TB.13.03.51/89.

Rencana semula, proyek itu mulai dikerjakan pada April 2015, tetapi molor menjadi Juni 2015, lalu seolah sudah pasti, pada 25 September 2015 proyek itu diresmikan Bu Risma dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan (groundbreaking) tersebut, direncanakan mulai dikerjakan November 2015, dan selesai dua tahun kemudian, tetapi lagi-lagi molor, diundur pada Januari 2016, mundur lagi, dan baru pada  September 2016 proyek itu benar-benar mulai dikerjakan.

Ketika itu ada alasan yang dikemukakan, kenapa proyek itu belum juga bisa dimulai. Alasannya adalah karena terkendala banyaknya utilitas yang tertanam di dalam tanah sepanjang proyek itu. Utilitas itu antara lain pipa air primer berukuran besar milik PDAM Surya Sembala, kabel listrik milik PLN, pipa gas milik Petro Kimia dan Perusahaan Gas Negara (PGA), kabel telepon milik PT Telkom, Indosat, Satelindo, dan beberapa lainnya milik 10 perusahaan. Yang paling sulit adalah pemindahan pipa primer PDAM, karena letaknya persis di tengah jalur proyek.

Kendala itu mirip dengan yang dialami pada proyek Underpass Matraman-Salemba, Jakarta tersebut di atas, yang membuat proyek itu tertunda penyelesaiannya dari target semula Desember 2017, tetapi toh berhasil juga diatasi dalam tempo sekitar tiga bulan.

Pada kunjungannya ke proyek itu pada 4 Juli 2017, Bu Risma mengatakan bahwa proyek itu direncanakan sudah dapat digunakan sebagian pada 10 November 2017, dan secara keseluruhan sudah selesai dan mulai bisa digunakan umum pada Januari 2018.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di proyek underpass dan overpass Mayjen Sungkono, pada 4 Juli 2017 (humas.surabaya.go.id)

Sampai saat ini baru bangunan Overpass Mayjen Sungkono yang sudah selesai, tetapi belum bisa difungsikan, karena masih menunggu pembangunan overpass-nya selesai (detik.com/foto: Zaenal Effendi)

Tetapi, lagi-lagi target tersebut meleset. Sampai dengan September 2017, pembangunan proyek tersebut baru selesai sebagian, yaitu pembangunan jalan di permukaan tanah (overpass), sedangakn bagian bawah tanahnya (underpass) baru sebagian yang selesai, lalu mandek lagi.

Sampai dengan Januari 2018, semua pembangunan di bawah tanah (terowongan) sudah selesai. Yang belum dimulai sama sekali pengerjaannya adalah pekerjaan galian tanah untuk "menurunkan" jalan sebagai sambungan dari akses maupun keluar terowongan. Kapan mulai dikerjakan, sampai hari ini belum juga diperoleh kepastiannya.

Jika dihitung dari dimulainya perencanaan pertama proyek itu mulai dikerjakan pada April 2015, maka sudah lebih dari 3 tahun berlalu proyek ini belum juga selesai. Jika dihitung dari dimulainya proyek itu dikerjakan (September 2016), maka waktu yang berlalu sudah 1 tahun 7 bulan, tetapi belum juga ada kepastian kapan proyek ini bisa dilanjutkan, apalagi bisa menentukan kapan selesai dan bisa digunakan.

Alasan kali ini, mandeknya proyek underpass pertama di Surabaya itu dikarenakan para pengembang yang menjadi mitra kerja Pemkot itu belum sepenuhnya memenuhi komitemennya untuk menyetor dana anggaran untuk proyek tersebut. Sampai saat ini dana yang baru disetor ke Kas Pemkot Surabaya hanya Rp 22 miliar dari komitmennya Rp 44 miliar. Sedangkan sisanya yang Rp 31 miliar masih diusahapan pihak DPD REI Jawa Timur melobi hotel-hotel  di kawasan tersebut agar mau ikut berpartisipasi dalam bentur dana CSR.

Pertanyaannya, kenapa saat perencanaan pembangunan underpass itu disusun dan ditetapkan tidak dipastikan terlebih dahulu masalah pedanaannya sampai tuntas, barulah proyek itu dimulai? Sekarang, mandek di tengah jalan, karena masalah dana.

Pada November 2017, sudah diadakan rapat antara pihak pengembang dengan pihak Pemkot Surabaya tentang masalah dana tersebut, tapi masih belum ditemukan titik temu solusinya. Pengembang mau penyetoran dana itu dicicil sesuai dengan progres pembangunan proyek, mungkin karena mereka melihat pengerjaan proyek itu terlalu lambat, dan tersendat-sendat.

Sampai hari ini, belum ada berita lagi mengenai perkembangan proyek yang selama sekitar 3 tahun itu ditunda sampai berkali-kali, baik pada tahapan perencanaannya, pada tahapan penjadwalan mulai pengerjaannya, maupun pada tahapan target penyelesaiannya.

Sekarang, akibat dari tertunda terus, dan mandeknya proyek underpass Bundaran Satelit itu, dan adanya rekayasa lalu lintas dengan dibukanya pertigaan baru Mayjen Sungkono-Bintang Diponggo, di depan Ciputra World Mall, dengan memasang traffic light di sana, justru membuat kemacetan di kawasan ini dari hari ke hari semakin parah. Ketika pertigaan itu belum ada, arus lalu lintas di sana justru lebih lancar.

Demikian juga arus lalu lintas dari arah Kupang Indah ke Mayjen Sungkono, yang dulu tidak pernah macet, sekarang mulai macet. Antrian mobil di traffic light pun jauh lebih memanjang daripada sebelumnya.

Semakin lama proyek underpass Bundaran Satelit ini mandek, kawasan yang hendak dibikin bebas macet itu, justru semakin parah macetnya.

Pertanyaannya, kenapa tiga proyek underpass di DKI Jakarta, ditambah dengan tiga proyek fly over bisa diselesaiian dengan relatif cepat, sedangkan di Surabaya hanya membangun satu underpass sudah sedemikian lama belum juga selesai?

Memang benar ada perbedaan sumber dana antara proyek underpass Bundaran Satelit, Surabaya, yang sudah lebih dari tiga tahun belum juga selesai itu dengan tiga proyek serupa di DKI Jakarta yang semuanya sudah diselesaikan dan digunakan dalam tempo lebih-kurang satu tahun itu, tetapi seharusnya kendala itu bisa diatasi oleh Tri Risma Harini sebagai Wali Kota Surabaya; bagaimana dapat mengatur, memanajemen, dengan ketegasannya "memaksa" para pengembang itu untuk segera memenuhi komitmennya untuk mendanai proyek tersebut sampai selesai.

Bukankah menurut Ketua DPR REI Jawa Timur Danny Wachid, seharusnya sesuai dengan komitmen semula para pengembang itu menyetor penuh dana Rp. 44 miliar, bukan dengan cara mencicil sebagaimana yang diminta sekarang, sebab awalnya memang komitemnnya begitu, yaitu membayar penuh.

Sebagai pembanding, pembangunan Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat, yang kini menjadi ikon baru Ibu Kota itu,  yang digagas pula oleh Ahok, mulai dibangun pada 8 April 2016, ditargetkan selesai pada 16 September 2017, tapi dengan upaya keras Ahok, progres proyek itu malah dapat diselesaikan lebih cepat dua bulan, yaitu selesai dan digunakan sejak 28  Juli 2017.

Anggarannya juga seratus persen tidak dari APBD, melainkan dari dana swasta yang diperoleh dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

Penganggarannya semula ditentukan sebesar Rp. 579 miliar, tetapi oleh Ahok dipangkas sampai hanya Rp. 360 miliar, sedangkan kelebihan dana sebanyak 219 miliar bisa digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur lain.

Kembali ke masalah pembangunan proyek Underpass Bundaran Satelit, Surabaya. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari media, disebutkan bahwa para pengembang yang dikoordinasi oleh DPD REI Jawa Timur bersama dengan pihak hotel-hotel yang berada di kawasan tersebut meminta diadakan lagi pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membahas masalah kekurangan dana itu.

Semoga saja pertemuan tersebut merupakan pertemuan terakhir, dan proyek underpass pertama di Surabaya itu akan benar-benar tuntas, tidak lagi tertunda terus-menerus. *****

Artikel terkait:

Kenapa Ada Tiga (Mega) Proyek di Surabaya Molor?