Di tahun 1960-an ketika Singapura baru merdeka, penduduknya 1,89 juta, sekitar 1,3 juta di antaranya miskin dan hidup di kawasan kumuh, termasuk di bantaran-bantaran sungai, atau di mana saja yang bisa digunakan untuk membangun pemukiman. Sampah pun dibuang sembarangan, termasuk di sungai-sungai, membuat sungainya penuh sampah, mirip meskipun tidak separah di Jakarta sebelum Ahok bergerak dengan pasukan oranyenya.
Saat PM Lee Kuan Yew hendak membangun Singapura mulai dari nol, bahkan minus, salah satu masalah terberatnya adalah sebagian besar rakyatnya yang masih miskin tersebut dengan berbagai masalah sosialnya. Hak rakyat atas tempat tinggal yang layak, pekerjaan dengan penghasilan yang pantas, dan kehadiran pemerintah belum ada.
Lee menyadari bahwa Singapura tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk membangun Singapura seperti yang dicita-citakan, yakni membuat Singapura sebagai negara yang maju dan moderen, sebagai salah satu pusat perkenomian dan bisnis dunia, yang pasti membawa dampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Oleh karena itu cara yang terbaik adalah mengundang sebanyak mungkin investor asing untuk mau berinvestasi di Singapura dengan berbagai insentif, seperti di bidang perpajakan, dan jaminan kepastian hukum.
Selain insentif, Singapura juga harus membangun berbagai infrastruktur, jalan raya, prasarana angkutan massal, pelabuhan laut dan udara yang moderen, kawasan khusus sebagai pusat bisnis dan industri.
Selain itu, Singapura juga harus membangun pusat-pusat rekreasi yang unik sebagai obyek wisata yang menarik dunia, agar bisa memperoleh devisa pariwisata yang besar jumlahnya.
Agar Singapura akan terlihat hijau dan asri, maka kawasan hijau sekaligus daerah resapan air, dan taman-taman kota, daerah pesisir pantai pun direncanakan dibangun.
Namun kendala pelik yang dihadapi untuk mulai membangun perumahan yang layak huni, pusat bisnis, infrastruktur, pelabuhan laut dan udara, taman-taman kota itu justru salah satunya adalah lahan-lahan yang sudah dijadikan pemukiman kumuh tersebut di atas.
Untuk keperluan itu pemerintah Singapura pun membangun pulau seluas sekitar 500 kilometer persegi (sebelum melakukan reklamasi) menjadi kota taman, di atasnya dibangun apartemen atau rumah-rumah susun yang representatif, dilengkapi dengan prasarana pendidikan dan kesehatan, dengan prinsip setiap keluarga harus punya rumah dengan lingkungan yang bersih dan higinis.
Setelah pembangunan kawasan pemukiman selesai dibangun, di bawah kekuasaan Lee Kuan Yew yang sangat tegas dan tanpa kompromi menjurus pada otoriter, semua penduduk di kawasan pemukiman kumuh itu pun mulai direlokasi ke sana.
