Tetapi, setelah konferensi berakhir, sebagian besar dari mereka tidak langsung pulang ke Tanah Air. Setya bersama Fadli Zon dan sejumlah anggota DPR lainnya berikut istri dan anak-anaknya meneruskan perjalanan untuk kunjungan muhibah ke San Fransisco, Washington, dan Los Angeles, menghabiskan uang belanja yang didapat dari APBN itu.
FITRA berhitung anggaran yang dikeluarkan negara untuk membiayai para anggota DPR ke Amerika Serikat itu dalam rangka tugas negara paling sedikit Rp. 4,6 miliar, tetapi lebih cenderung pada angka lebih dari Rp. 10 miliar.
Aji mumpung padahal punya kekayaan yang jauh lebih dari cukup, tetapi tetap saja tanpa malu sedikit pun menggunakan uang negara untuk keperluan-keperluan pribadi seperti ini menunjukkan bahwa kekayaan yang berlimpah pun tidak menjamin bisa menghilangkan perilaku aji mumpung  seorang pejabat negara selama sifat-sifat serakah, hidup serba mewah dan nyaman masih menguasai dirinya.
Maka itu, tak heran pula jika masih terus ada saja pejabat negara setinggi apapun jabatannya, dengan gaji dan tunjangan mencapai ratusan juta rupiah per bulan (bisa sampai lebih Rp 300 juta per bulan), masih saja korupsi.
Pejabat negara seperti ini biasanya suka  menuntut diistimewakan dengan berbagai fasilitas dari negara. Feodalisme cenderung melekat pada karakter mereka. Kalau sudah begini jangan harap mereka memikirkan kepentingan rakyat, jangan harap mereka bisa punya kedekatan dengan rakyat, apalagi memperjuangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan rakyat. Sebaliknya, rakyat hanya dimanfaatkan dan diperalat demi mencapai kepentingan dan ambisi pribadi mereka itu.
Sungguh malang nasib rakyat Indonesia karena justru sampai saat ini mereka mempunyai banyak sekali anggota DPR, maupun DPRD yang mempunyai ciri-ciri dan karakter seperti yang disebutkan itu. Menjadi anggota dPR bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi dari semula sudah dicita-citakan hanya sebagai prasarana mencari pekerjaan, mencari jabatan, dan tentu saja kekayaan sebesar-besarnya.
Kunjungan kerja sekaligus mengurus kepentingan pribadi dan pelesiran sejumlah anggota DPR ke Amerika Serikat yang dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto yang ramai dibicarakan sekarang ini merupakan salah satu contohnya.
Maka itu pula tak heran, meskipun sudah ditolak dan dikecam rakyat berkali-kali, DPR tetap saja bersikukuh untuk membangun gedung baru mereka yang megah dan mewah, padahal kinerjanya tak kunjung meningkat, malahan merosot.
Di bawah kepimpinan Setya Novanto (Fraksi Golkar), dengan wakil-wakilnya Fadli Zon (Partai Gerindra), Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Agus Hermanto (Fraksi Demokrat), dan Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) pula DPR berupaya terus memenuhi hasrat hedonisisme dan feodalismenya yang diwujudkan dalam bentuk sebuah mega proyek terintegrasi yang terdiri dari  tujuh proyek. Salah satunya adalah pembangunan jalan akses khusus bagi rakyat biasa yang hendak ke Gedung DPR dan enam bangunan baru lainnya yang tercakup dalam tujuh proyek baru tersebut.
Mega proyek yang terdiri dari tujuh proyek mega konyol itu baru-baru ini hendak mereka upayakan dengan berbagai trik menjebak agar Presiden Jokowi meresmikannya dengan menandatangani prasasti yang sudah disediakan. Tetapi, mega proyek yang dipimpin oleh Fahri Hamzah itu gagal dimulai karena Jokowi lebih cerdik daripada yang mereka kira. Jokowi menolak meresmikan proyek yang semuanya tak jelas peruntukan dan manfaatnya untuk rakyat itu.
Rencana membangun jalan akses khusus rakyat biasa tersebut di atas adalah untuk memisahkannya dari jalan khusus untuk anggota DPR sendiri saat menuju ke Gedung DPR, ke ruang kerja mereka masing-masing. Jadi, Ketua DPR dan empat orang wakilnya itu mempunyai gagasan yang sangat eksklusif memisahkan mereka dengan rakyat biasa yang katanya mereka wakili itu.
