Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya di wilayah urban seperti Bandung. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan di kawasan Ciroyom, Bandung. Proyek ini tidak hanya menjadi solusi untuk mengurai kemacetan tetapi juga menjadi langkah penting dalam penerapan ekologi pemerintahan yang berkelanjutan.
Kawasan Ciroyom dikenal sebagai area dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama karena adanya pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Namun, tingginya aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Kemacetan parah sering terjadi, terutama pada jam sibuk, yang tidak hanya menghambat mobilitas warga tetapi juga meningkatkan emisi karbon akibat kendaraan yang terjebak macet. Selain itu, wilayah ini juga rawan banjir, yang memperparah kondisi jalan dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandung, tingkat kemacetan di kawasan Ciroyom meningkat hingga 30% pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, survei dari Universitas Pasundan (2023) menunjukkan bahwa 65% warga sekitar merasa infrastruktur di daerah tersebut tidak memadai untuk mendukung mobilitas harian mereka. Permasalahan ini menuntut adanya solusi konkret melalui pembangunan infrastruktur yang strategis.
Dalam konteks ekologi pemerintahan, pembangunan jembatan di Ciroyom menjadi langkah strategis yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung, pembangunan infrastruktur harus mengacu pada prinsip keberlanjutan dan efisiensi. Beberapa strategi yang diterapkan dalam proyek ini antara lain:
- Desain Berwawasan Lingkungan: Jembatan dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan menggunakan bahan konstruksi ramah lingkungan dan memanfaatkan teknologi modern untuk pengelolaan air hujan. Misalnya, material beton daur ulang dan penggunaan panel surya untuk penerangan jalan di sekitar jembatan.
- Partisipasi Publik: Pemerintah melibatkan masyarakat sekitar dalam proses perencanaan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Forum diskusi dengan komunitas lokal, seperti Komunitas Peduli Ciroyom, dilakukan untuk mengakomodasi masukan terkait desain dan dampak proyek.
- Integrasi Teknologi: Pembangunan jembatan dilengkapi dengan sensor lalu lintas dan teknologi smart city untuk memantau kondisi jalan secara real-time. Data dari sensor ini dapat membantu pemerintah dalam mengelola arus lalu lintas secara lebih efektif.
Sebagai pembanding, pembangunan Jembatan Layang Pasupati dapat dijadikan referensi. Jembatan ini berhasil menghubungkan beberapa wilayah strategis di Bandung dan mengurangi waktu tempuh secara signifikan. Namun, proyek tersebut juga memberikan pelajaran penting tentang perlunya perawatan rutin dan manajemen dampak lingkungan.
Dalam artikel "Infrastruktur dan Smart City" yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2021, disebutkan bahwa Pasupati mengalami peningkatan emisi karbon sebesar 12% di tahun pertama penggunaannya karena tingginya volume kendaraan yang melintas. Hal ini menjadi pelajaran bagi pembangunan jembatan di Ciroyom untuk lebih memprioritaskan teknologi yang mendukung pengurangan emisi, seperti jalur khusus kendaraan listrik dan area hijau di sekitar jembatan.
Proyek pembangunan jembatan di Ciroyom diharapkan dapat mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance, antara lain:
- Akuntabilitas: Pengelolaan anggaran proyek dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik. Data anggaran dan progres proyek direncanakan untuk diunggah secara berkala melalui portal resmi Pemkot Bandung.
- Efisiensi dan Efektivitas: Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas dan meningkatkan produktivitas warga. Misalnya, akses yang lebih mudah ke pasar tradisional Ciroyom dapat meningkatkan transaksi ekonomi lokal hingga 20%.
- Keberlanjutan: Proyek ini mendukung pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Area hijau di sekitar jembatan direncanakan mencakup taman kota kecil untuk warga.
Meski memiliki banyak manfaat, proyek ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pendanaan. Berdasarkan laporan dari Bappeda Bandung, estimasi biaya pembangunan jembatan mencapai Rp 120 miliar, yang sebagian besar diambil dari APBD. Pendanaan tambahan melalui skema public-private partnership (PPP) sedang dieksplorasi.
Hambatan lainnya adalah relokasi warga yang terdampak pembangunan. Sejumlah 50 kepala keluarga di sekitar lokasi proyek harus dipindahkan untuk memberikan ruang bagi pembangunan. Pemerintah telah menyediakan program kompensasi dan relokasi, tetapi proses ini tetap memerlukan komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik sosial
Pembangunan jembatan di Ciroyom Bandung bukan hanya proyek infrastruktur semata, tetapi juga representasi dari upaya menciptakan ekologi pemerintahan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan strategis yang matang, partisipasi publik, dan penerapan teknologi modern, proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Ciroyom. Lebih dari itu, keberhasilannya akan menjadi salah satu bukti nyata penerapan prinsip good governance di tingkat lokal.
