Malaysia dan Singapura kerap menjadi destinasi backpacker pemula dengan Batam menjadi titik awal atau akhir. Goal-nya, sarapan di Singapura, makan siang di Johor lalu makan malam di Batam. Dekatnya lokasi dan mudah transportasi membuat semuanya mustahil dilakukan satu hari. Lalu pertanyaann yang sering muncul, transaksinya menggunakan mata uang apa. Haruskah punya mata uang ketiga negara?
Sebelum diterbitkan UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Warga negara Indonesia di perbatasan menggunakan mata uang kombinasi untuk memudahkan transaksi. Pelancong dari Singapura atau Malaysia lebih suka bertransaksi dengan mata uang negaranya. Ternyata dominasi mata uang asing di wilayah RI berimbas melemahnya rupiah.
 Tahun 2014 , pemerintah dan BI mensosialisasikan kembali transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Sesuai pasal 33, undang undang No.7 tahun 2011, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Hal yang sama juga berlaku di negara tetangga. Meski lokasinya berdekatan untuk menjaga kedaulatan negara tetap menggunakan mata uang sesuai wilayah negara masing-masing.
Jujurly, sebagai warga yang tinggal di perbatasan agak sedikit merepotkan memiliki uang kartal tiga negara jika melakukan perjalanan. Terutama transaksi dengan pecahan uang kecil seperti belanja di pasar tradisional atau transportasi umum. Bagi yang memiliki kartu kredit atau debit berteknologi nirsentuh memang tak masalah. Sekali tap semua transaksi keuangan bisa dilakukan. Tapi saya sering mendapatkan pertanyaan dari backpacker pemula yang bujetnya mepet. "Bang bisa nggak sih jalan-jalan keliling Asia Tenggara tanpa kartu kredit?"
Sejarah
Wacana mata uang bersama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sebetulnya sudah ada dalam rumusan cetak biru pengembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Penetapan mata uang bersama diharapkan akan meningkatkan efisiensi perdagangan dengan berkurangnya biaya transaksi. Mata uang tunggal juga mendongkrak transparansi harga sehingga ada peningkatan aktivitas perekonomian di negara-negara ASEAN.
Belajar dari  krisis ekonomi  negara Zona Euro, ASEAN belum yakin dengan rencana pembentukan mata uang bersama. Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal ASEAN menyatakan, setelah melihat pengalaman euro, tak layak rasanya meneruskan skenario mata uang tunggal ASEAN. Meski common currency mendorong penyatuan ekonomi dan juga sebaliknya, ASEAN menilai MEA tidak harus berujung pada penyatuan mata uang.
Sekilas, kondisi ASEAN dan Euro seperti mirip karena kedua wilayah sama-sama berusaha menyatukan diri. Sebelum melebur menjadi Uni Eropa, negara-negara di Benua Biru membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sedangkan negara-negara Asia Tenggara disatukan oleh ASEAN. Namun secara geografis Uni Eropa dan ASEAN berbeda. Uni Eropa berada dalam daratan besar, sedangkan empat dari lima negara besar ASEAN kepulauan. Penyatuan mata uang memiliki konsekuensi ongkos transaksi.
Pilihan paling tepat saat ini adalah percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan dengan meningkatkan pembayaran lintas batas. Inisiatif kerja sama ini sejalan dengan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia di bidang transformasi digital. Dengan mewujudkan peningkatan konektivitas pembayaran lintas batas yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
