Praktis, sejak di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Budi Gunawan menjadi bintang utama di media belakangan ini. Come back Budi Gunawan di alam politik praktis seakan – akan menjadi senjata utama untuk melumpuhkan pemerintahan Jokowi. Namun, pada hakikatnya, terhambatnya Budi Gunawan melenggang ke POLRI -1, tidak lain, tidak bukan hanyalah cara untuk melumpuhkan sendi – sendi kekuatan Megawati di percaturan politik tanah air.
Seperti diketahui, sejak reformasi, hingga saat ini nama Megawati cukup mengkhawatirkan bagi banyak poitisi tanah air. Nama Megawati juga yang mampu menjungkalkan Orde Baru dari tahta tertinggi di Republik Indonesia setelag bercokol selama tiga puluh tahun lebih.
Budi Gunawan – jika gagal menjadi KAPOLRI – adalah kekalahan telak bagi Megawati sendiri. Budi Gunawan tergabung dalam kelompok Ring – 1 Megawati, orang dekat Mega, yang juga pernah mejadi ajudan Mega. Sehingga, status tersangka Budi Gunawan, tidak bisa tidak, harus bermuatan politis.
Kejanggalan utama dari kasus Budi Gunawan adalah, jendral tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dasar Rekeningnya yang dianggap KPK kegendutan. Entah apa konteksnya, yang jelas, KPK merasa perlu menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka karena kebanyakan uang.
Jika memang demikian, maka bisa dipastikan semua jendral akan menjadi tersangka dalam waktu dekat. Karena yang namanya jendral, sudah pasti uangnya banyak. Sudah pasti rekeningnya gendut. Dan kalau KPK memang netral, bersamaan dengan Budi Gunawan, seharusnya KPK juga menetapkan seluruh Jendral Polri lainnya sebagai tersangka, termasuk Jend. Sutarman yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolri.
Terselip sedikit kisah, bahwa ternyata mayoritas anggota DPR RI tidak setuju dengan KPK. Buktinya, meski ditetapkan sebagai tersangka, dalam fit and proper test Budi Gunawan lolos dari senayan. Hanya satu fraksi yang menolak Budi Gunawan, Fraksi yang paling dirugikan bila Budi Gunawan menjadi KAPOLRI. Mengapa saya sebut fraksi ini yang paling dirugikan?
Secara konstelasi politik partai penolak BG, adalah lawan politik PDI – P selama 10 tahun. Sudah bisa dipastikan, dengan bercokolnya “orang –orang” PDI – P di kursi lembaga Hukum, akan menjadi ancaman tersendiri bagi partai tersebut.
Sasaran pemerintahan jokowi dibidang hukum nampaknya sudah jelas, salah satunya adalah mengusut tuntas kasus century, sedang yang lainnya adalah kasus hambalang yang juga masih belum selesai hingga kini.
Pimpinan KPK kini adalah hasil dari pemerintahan sebelumnya yang mana pemerintahan sebelumnya juga sangat kuat di senayan.
Pertanyaannya adalah…
Apakah KPK dibawah pimpinan Abraham Samad benar – benar netral?
Sebagai tambahan, KPK Hendak Menghentikan Kasus Mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin, ada apa? Apakah KPK VS POLRI adalah bagian dari pengalihan isu tersebut?
