Akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono pun hadir sebagai "hero" atas kemelut yang diciptakan DPR RI dengan disahkannya UU Pilkada Tidak Langsung sekitar seminggu lalu. Aksi Walk Out Fraksi Demokrat, segera terlupakan ketika Presiden berpidato dan mengumumkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang. Hanya saja, ada hal - hal yang tidak boleh luput dari pantauan kita sebagai masyarakat yang kecewa dengan aksi DPR dan demokrat.
Adalah #ShameOnYouSBY yang bertahan selama tiga hari di World Wide Trending Topic Twitter disebut sebagai penyebab utama SBY akhirnya menunjukkan aksinya sebagai Presiden dan Pejuang Bersama Rakyat. Namun, ternyata ada alasan yang lebih kompleks lain ditubuh Demokrat dan Koalisi Merah Putih dalam melawan Koalisi Indonesia Hebat dan Presiden Terpilih Jokowi.
Perppu SBY tidak serta merta membatalkan undang - undang pilkada yang sudah lebih dulu disahkan. Perppu, selanjutnya akan dibahas oleh DPR RI, untuk kemudian disetujui. Menjadi sedikit membingungkan kelak, jika KMP menerima Perppu SBY untuk disahkan. Mengingat KMP yang lebih ngotot untuk mensahkan UU Pilkada Tidak Langsung.
Dari pengamatan saya, secara pribadi inilah skenario Perppu yang dilayangkan SBY pada akhir kekuasaannya.
1. Pemerintah mengajukan RUU Pilkada kepada DPR
2. Terjadi tawar menawar antara KMP dengan Demokrat setelah kekalahan Prabowo di MK, menyoal gugat menggugat Hasil Pilpres
3. Ditemuinya sebuah kesepakatan bahwa Fraksi Demokrat akan abstain dalam pemungutan suara di DPR soal disahkannya UU PILKADA. Bahwa kemudian akan terjadi reaksi dari masyarakat, Ketum Demokrat yang juga Presiden RI akan menggunakan pedang konstitusinya.
4. Demokrat Walk Out, KMP menang, PDI -P dan koalisinya mulai ketar - ketir. Masyarakat mengecam SBY dan KMP yang arogan.
5. Dilakukan pembersihan citra oleh SBY, dengan mengeluarkan PERPPU, Hastag #ShameOnYouSBY yang bertahan tiga hari, digantikan dengan Hastag #TerimakasihSBY yang umurnya bahkan tidak sampai dua belas jam.
Jika kemudian KMP menerima PERPPU SBY ini ada dua kesimpulan penting yang harus kita catat.
1. Terjadi Bagi - Bagi kekuasaan ditubuh KMP. Dimana waktu sudah membuktikan bahwa kader demokrat diangkat menjadi wakil ketua DPR. Dan isu yang beredar kini, Nurhayati yang juga kader Demokrat digadang - gadang menjadi kandidat kuat Ketua MPR.