PENDAHULUAN
Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian daerah. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keragaman pangan menjadi modal penting bagi pengembangan pariwisata di wilayah ini. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM menjadi strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks ini, kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara memiliki peranan krusial. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan moral dan etis bagi setiap kebijakan dan tindakan, sementara semangat bela negara menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Artikel ini akan membahas bagaimana pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di Provinsi Jawa Tengah dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila dan semangat bela negara.
PEMBAHASAN
- Pengembangan Pariwisata di Jawa Tengah
Jawa Tengah memiliki beragam destinasi wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan sejarah. Destinasi-destinasi ini menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, tantangan utama adalah mengelola dan mengembangkan destinasi ini agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara adil dan merata, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
- Peningkatan Daya Saing UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif
UMKM di sektor ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan, fashion, kuliner, dan seni pertunjukan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Saat ini, UMKM dapat dikatakan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja. Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses ke modal, pasar, dan teknologi. Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan meminta agar ada 30 juta UMKM yang go digital di 2024 mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut arahan ini melalui dukungan nyata terhadap UMKM dalam bentuk program-program prioritas, termasuk pengembangan kewirausahaan melalui berbagai pelatihan dan penyediaan fasilitas pemasaran digital.
- Implementasi Program Prioritas
Untuk mengembangkan pariwisata dan UMKM di Jawa Tengah, pemerintah provinsi telah menetapkan beberapa program prioritas. Salah satu program tersebut adalah pengembangan kewirausahaan yang bertujuan mencetak wirausaha muda baru melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Program ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para wirausaha muda, sehingga mereka siap menghadapi era marketing 5.0 yang semakin kompetitif. Pelatihan pemasaran digital menjadi salah satu fokus utama dalam program ini, karena dengan pemasaran digital, para pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan daya saing produk lokal di kancah nasional maupun internasional.
Selain itu melalui salah satu pemerintah tingkat II, Provinsi Jawa Tengah juga membangun UKM Center berkonsep One Stop Shopping yang menampilkan produk-produk UMKM lokal. UKM Center ini tidak hanya menjadi tempat bagi UMKM untuk memasarkan produknya, tetapi juga menjadi pusat informasi dan layanan bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya UKM Center, diharapkan produk-produk UMKM lokal dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan dapat bersaing dengan produk-produk dari daerah lain.
Upaya pelatihan dan pendampingan juga terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Pelatihan bertema pemasaran digital aktif diadakan secara berkala untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing dan memanfaatkan teknologi untuk ekspansi pasar. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pengembangan UMKM dan pariwisata. Kolaborasi ini melibatkan penguatan kemampuan pelaku UMKM melalui kemitraan bisnis yang kuat serta menginisiasi program-program yang berkelanjutan.
- Bela Negara dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bela negara, dalam konteks salah satunya ekonomi modern, mencakup upaya untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selain dari aspek militer dan ketahanan fisik. Di Jawa Tengah, integrasi bela negara dengan pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk membangun perekonomian yang berkelanjutan dan kemajuan daerah. Salah satu cara adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran nasional untuk mendorong masyarakat mendukung produk lokal dan pariwisata domestik. Kampanye nasionalisme ekonomi dirancang untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam perekonomian daerah. Semangat kewirausahaan berbasis nasionalisme juga dikembangkan dengan mendorong wirausahawan melihat usaha mereka sebagai kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pemerintah memberikan penghargaan dan insentif bagi usaha yang berhasil membawa produk lokal ke tingkat nasional dan internasional. Generasi muda berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pelibatan mereka dalam kompetisi, pelatihan, dan program-program kreatif yang memupuk semangat nasionalisme. Ini bertujuan untuk menjadikan generasi muda sebagai motor penggerak dalam transformasi UMKM dan pariwisata. Pemberdayaan desa wisata menjadi contoh bagaimana bela negara dan ekonomi kreatif dapat berjalan bersamaan. Dukungan berupa infrastruktur, pelatihan, dan pemasaran memastikan desa wisata berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal sambil menjaga kekayaan budaya daerah.
Secara keseluruhan, integrasi bela negara dengan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan persatuan nasional.
- Kolaborasi dan Kepemimpinan Pancasila
Pengembangan pariwisata dan UMKM memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah sebagai pemimpin harus mampu mengarahkan dan mengoordinasikan berbagai program, sementara masyarakat dan swasta berperan aktif dalam implementasinya. Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata dan UMKM, hal ini berarti melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
