Mohon tunggu...
mohammad mustain
mohammad mustain Mohon Tunggu... penulis bebas -

Memotret dan menulis itu panggilan hati. Kalau tak ada panggilan, ya melihat dan membaca saja.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Duet Sumbang Buat Presiden Jokowi

13 Oktober 2016   11:19 Diperbarui: 13 Oktober 2016   16:44 5181
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar: rmol.co | JPNN.com

Saat membaca komentar 'duet sumbang' Fahry Hamzah dan Fadli Zon dua wakil ketua DPR RI atas kehadiran Presiden Jokowi ke Kementerian Perhubungan terkait OTT pelaku pungli, timbul pertanyaan aneh di kepala, "Sejak kapan Fahri Hamzah dan Fadli Zon merangkap kerja jadi petugas protokoler yang mengatur kunjungan presiden ke suatu tempat?"

Ini mungkin pertanyaan nyinyir, sama nyinyirnya dengan pernyataan kedua wakil ketua DPR itu. Tapi meski nyinyir setidaknya pertanyaan soal alih profesi atau tambahan profesi sebagai petugas protokoler oleh kedua orang terhormat itu masih mendapat pembenaran. Alasannya sederhana, keduanya kan mengatur-atur kunjungan presiden ke suatu tempat. Itu biasanya dilakukan petugas protokoler.

Nah, mari kita perhatikan pernyataan keduanya dengan seksama agar bisa merenungi dan menangkap udang di balik batunya.

FAHRI HAMZAH: "Tak ada urgensinya presiden hadir OTT di Kemenhub terlebih uang pungli yang disita hanya puluhan juta. Itu hanya gejala dan bisa terjadi di mana-mana, di RT, di desa juga ada. "Apa presiden mau keliling 73 ribu desa untuk ngurusin uang puluhan juta". (kompas.com, 11/10/2016)

FADLI ZON: Pemberantasan pungli seharusnya dilakukan secara sistemik. Presiden merumuskan roadmap serta aturan yang jelas. Kehadiran Presiden di lokasi tangkap tangan tak ada urgensinya. "Kehadiran Presiden itu jika ada kejadian yang luar biasa sehingga kehadirannya itu membuat orang gagal fokus. Gagal fokusnya itu, orang akan bertanya, ini mau menutupi isu apa?" (kompas.com, 11/10/2016) 

Jadi baik menurut Fahri Hamzah maupun Fadli Zon, kehadiran Presiden Jokowi ke lokasi OTT di Kementerian Perhubungan tidak ada urgensinya. Sebabnya, kata Fahri, pungli itu baru gejala dan uangnya juga hanya puluhan juta. Fadli Zon menilai kunjungan itu membuat orang gagal fokus dan untuk menutupi isu.

Kalau mengikuti nalar Fahri Hamzah, presiden itu ngurusi yang besar-besar bukan pungli yang kecil seperti itu. Sementara nalar Fadli Zon agak berbeda yaitu presiden itu cukup duduk manis merumuskan roadmap serta aturan jelas. Presiden tak perlu datang ke lokasi OTT karena tak ada kejadian luar biasa.

foto: kompas.com, liputan6.com
foto: kompas.com, liputan6.com
Pertanyaannya kemudian, adakah hukum yang dilanggar presiden ketika datang lokasi OTT pungli di Kemenhub; adakah larangan presiden untuk datang ke sebuah lokasi yang ada kejadian yang dinilai kecil; sejak kapan presiden hanya bisa datang ke kejadian yang besar-besar; sejak kapan lembaga DPR mengurusi kegiatan protokoler presiden.

Pertanyaan itu cukup penting dijawab, sehingga misalnya suatu saat jika presiden datang ke rumah Mukidi dan Markonah untuk men-support agar mereka terus menggembirakan rakyat Indonesia, dengan kisah humornya, duet Fahri Hamzah dan Fadli Zon ini tak menyanyikan lagu sumbang lagi.

Misalnya, "Buat apa presiden datang ke rumah Mukidi, itu tak ada urgensinya. Itu hanya pencitraan saja. Presiden kan cukup membuat roadmap dan aturan jelas untuk mengembangkan dunia humor. Ini pasti pengalih perhatian dari isu yang ada".

Ya, tuduhan pencitraan, pengalihan isu, atau suara sumbang atas apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi, memang sudah sangat sering terlontar dari kedua tokoh itu. Buktinya, silakan googling saja, nanti akan muncul aneka hal yang pernah dilontarkan keduanya. Fadli Zon, misalnya, baru beberapa hari lalu saat berbicara di FISIP UI juga sudah menyindir presiden. Ibaratnya, ucapan nyinyir, syak wasangka, tuduhan kepada presiden itu sudah seperti makanan lalapan politik mereka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun