Jika ingin mengetahui kebenaran kasus penistaan Al-Qur'an yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama, tunggulah gelar perkara yang akan dilaksanakan Polri. Nanti akan diketahui, benarkah ada penistaan itu. Janganlah kini berperang opini dan mengumbar curiga dan syak wasangka. Itu hanya membuktikan jika bukan  kebenaran yang ingin engkau ketahui.
Jika ingin Basuki Tjahaja Purnama tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta lagi, jangan pilih dia dalam pilgub nanti. Kalau memang rakyat tak menghendaki, tentu dia tidak akan menjabat lagi. Sebaliknya, jika banyak rakyat yang memilihnya, tentu jangan pula kecewa dan sakit hati. Bukankah itu yang namanya demokrasi, yang telah kita sepakati untuk mengelola negeri ini?
Tetapi, jika hanya ingin menyerang dan menghinakan Presiden Jokowi dengan menumpang kasus itu, biar hukum negara yang membalasnya. Sumpah serapah, orasi membakar untuk menjatuhkan presiden itu bukan hak dalam berdemokrasi. Itu adalah sampah yang mencemari demokrasi dan bisa membuat massa mabuk dan terbakar amuk amarah.
Janganlah agama dipakai untuk hal seperti itu, karena tak ada ajaran seperti itu. Jika mengaku sebagai orang beragama tentu tidak akan bertindak dan berujar seperti itu. Tetapi, jika mengaku sebagai politikus, itu adalah politik adu domba yang menyengsarakan rakyat. Hanya politikus tak beragama yang mau mengorbankan rakyat dan negaranya untuk mencapai tujuan dan nafsu kuasanya. Jadi masihkah itu layak disebut sebagi politik yang ber-Pancasila?
Tulisan ini mencoba memahami demo yang bertitel "Aksi Damai 4 November" kemarin dari pandangan subjektif, yang tentunya tidak harus disepakati atau diterima sebagai kebenaran. Tulisan ini mencoba melihat aksi itu secara utuh, dari sebelum aksi, selama aksi, hingga episode aksi yang tak tercapai atau tidak bisa dilaksanakan.
DEMO RASA "NANO-NANO"
Sulit memaksakan pendapat bahwa aksi demo 4/11 kemarin, murni bermotif kepentingan agama. Kalau ada yang berpendapat aksi itu show of force dari barisan putih-putih, ya boleh-boleh saja. Kalau ada yang berpendapat demo kemarin sebagai pembelaan agama ya silakan saja. Kalau ada yang menilai demo kemarin sarat kepentingan politik, tidak juga dilarang.
Demikian pula kalau ada yang menilai demo itu untuk menggoyang pemerintahan Jokowi, itu juga  sah-sah saja. Ibarat permen, demo 4/11 itu rasanya rame banget kayak permen nano-nano. Ada banyak rasa dalam peristiwa itu yang tidak bisa diabaikan hanya untuk memberi stempel aksi damai membela fatwa MUI.
Demo berasa "nano-nano" itu memang wajar karena kumpulan manusia yang ikut aksi itu memang berangkat dari beberapa macam kelompok kepentingan, bukan melulu kepentingan agama seperti yang dipropagandakan itu. Mereka bersimbiosis mutualisme dengan beragam tujuan pula.
Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, aksi demo 4/11 terpicu oleh tiga kelompok kepentingan. Pertama, kelompok yang memang dari awal tidak suka terhadap gaya bicara Basuki Tjahaja Purnama; kedua, kelompok yang terprovokasi atas nama penistaan agama; dan ketiga, agenda dari kelompok yang memang sudah cukup lama ingin mendirikan khilafah. (Acara teve Mata Najwa, 2/11/2016)
Menurut saya, jika dideskripsikan, kelompok pertama itu bisa menyasar mereka yang secara politis berseberangan dengan Basuki Tjahaya Purnama; mereka yang secara kepentingan pribadi berlawanan dengan Basuki Tjahaja Purnama; dan mereka yang dirugikan oleh kebijakan Basuki Tjahaja Purnama. Kalau sekedar gaya bicara kan setiap orang punya keunikan, tapi kalau menyangkut kepentingan tentu lain lagi ceritanya.Â
Siapakah mereka itu, bisa dilacak dari berbagai pemberitaan selama ini. Ada yang berasal dari partai politik, berlatar belakang pengusaha, rakyat korban kebijakan, hingga yang tak suka karena alasan lebih pribadi lagi. Tanpa perlu disebut, bisa dilihat siapa saja yang bisa masuk kategori ini.
