Safari Politik, Uang, Zulkifli Hasan

Ada yang menilai biaya berdemokrasi lewat even pilkada, pemilu, hingga pilpres dsangat mahal. Hal itu disebut sebagai penyebab maraknya tindak pidana korupsi oleh peserta pesta demokrasi itu. Akhirnya ada usulan agar pilkada ini dikembalikan ke DPRD seperti semula. Dengan begitu biaya pilkada tidak perlu mahal. 

(Apakah ini otomatis menghentikan praktek politik uang? Belum tentu juga. Bisa jadi politik uang tetap berlangsung namun yang menerima ganti anggota DPRD atau politik uang dijalan setelah si ccalon kepala daerah terpilih, baik dengan barter proyek atau uang segar.)

Jadi, sebenarnya sudah ada kesamaan pendapat bahwa berpolitik dengan cara bagi-bagi uang itu berat. Karena itu, seharusnya hal semacam itu  dihilangkan. Tetapi kenyataannya justru bertolak belakang. Di satu sisi mengeluhkan politik bagi-bagi uang, tetapi di sisi lain terus menjalankannya untuk meraih simpati massa di akar rumput.

Bisa jadi apa yang dilakukan Zulkifli Hasan di Pasar Muara Enim itu, merupakan refleksi sikap dan pandangannya bahwa untuk meraih simpati rakyat itu ya harus dengan memberi mereka uang. Namun, bisa juga itu dilakukannya sebagaimana kelaziman seorang pemimpin yang memberikan buah tangan kepada masyarakat yang dihormatinya.

Dalam tradisi di sebagian masyarakat kita, memberikan sesuatu kepada kerabat yang lama tak jumpa memang sudah biasa. Karena saat itu Zulkifli Hasan tak siap dengan buah tangan, cukupkah uang sebagai pengganti. Jadi mungkin saja ketua PAN itu menganggap ibu-ibu itu kerabat yang lama tak jumpa.

Namun, Zulkifli Hasan mungkin lupa dia hadir sebagai ketua umum partai dalam kegiatan yang diberi nama Safari Kebangsaan. Dia datang ke sebuah daerah yang sedang menggelar hajatan pilkada. Sementara Syamsul Bahri yang mendampingi dan diajaknya selfi itu adalah calon bupati. Jika sudah demikian memang biar panwaslu saja yang memutuskan. 

Tapi ancaman hukuman di UU No 10 Tahun 2016 Pasal 187A memang sungguh berat.

Salam salaman.