Kalau kita gogling berita di Mbah Google, akan sangat mudah menemukam berita dengan kutipan pernyataan Din yang cukup keras pada aksi massa itu. Tidak hanya pada kasus Ahok, nama Din Syamsuddin juga muncul pada aksi-aksi massa lanjutannya yang menyerang dan menggoyang pemerintahan Jokowi. Ini menggambarkan Din tidak seirama dengan pemerintahan Jokowi.
Karena itu, batalnya dia dilantik sebagai pengarah UKP PIP yang dilantik presiden 2 Juni lalu, seolah meneguhkan Din belum selesai dengan dirinya sendiri dalam menyikapi pemerintahan Jokowi. Bahasa kasarnya, Din belum mau merapat ke Jokowi dengan pertimbangan pribadi. Hitung-hitungannya belum pas. Walaupun bisa saja batalnya pelantikan itu justru bukan karena Din yang menolak, tetapi Jokowi mengganti Din dengan pertimbangan khusus.
Kini, dengan dilantiknya Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden, kita bisa menyebut dia telah ikhlas merapat ke Jokowi, membantu tugas negara merukunkan umat beragama dan menciptakan perdamaian. Ini sebenarnya sudah cocok dengan kiprahnya di luar politik sebagai Honorary President World Conference on Religions for Peace, Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations dan Chairman World Peace Forum.
Jauh sebelum hiruk pikuk politik kekinian era Presiden Jokowi, Din memang dikenal cukup moderat. Dia salah satu tokoh yang hadir di Vatikan saat Paus Yohanes Paulus II wafat pada 2005, jadi pembicara di dialog Muslim-Katholik di Vatikan, dan banyak catatan positif lain. Namun, dia sempat "terpeleset" baru-baru ini karena dinilai menyamakan Vatikan dengan khilafah.
Harus diakui, di luar kepentingan politik praktis yang bagaimanapun telah menggoda Din, misalnya bercita-cita jadi presiden atau jabatan politik lain, Din Syamsuddin punya pemikiran dan kiprah yang positif bagi kerukunan dan perdamaian antarumat beragama. Tak hanya di dalam negeri, eksistensi Din Syamsuddin cukup disegani di luar negeri.
Persoalannya kini adalah pada Din Syamsuddin sendiri untuk legowo, ikhlas, Bismillah, untuk memfokuskan energi dan pemikirannya bagi kerukunan dan perdamaian antarumat beragama, khususnya di negeri sendiri. Ini sama dengan penugasan presiden yang memintanya untuk memulainya dari persoalan di dalam negeri. Ini berarti pula kepentingan dunia politik praktis harus dikesampingkan dulu.
Persoalan di dalam negeri yang dimaksud tentunya tak jauh dari masalah ormas radikal, ormas garis keras yang menolak Pancasila. Tentu saja, imbas dari pelaksanaan undang-undang ormas yang baru itu akan jadi bidang garapannya. Jelas saja ini bukan hal yang mudah. Bayangkan jika MMI, FUI, FPI, FSI, PAS, dan sejenisnya juga segera menyusul HTI. Selamat bekerja Pak Din Syamsuddin.
Salam-salaman
