Dia juga harus bekerja melayani para promotornya, seperti FPI, FUI, dan sejenisnya, juga Prabowo Subianto yang ingin jadi presiden, PKS yang ingin 30 kursi DPRD, dan PAN, Hari Tanoe atau Perindo yang entah apa kompensai yang diinginkannya. Ini semua tidak mengada-ada karena sempat terungkap saat masa kampanye lalu. Apakah ada pihak lain juga yang harus dilayani, itu yang tahu Anies-Sandi.
Sebagai gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat, Anies-Sandi memang harus bisa melayani mereka semua, merangkul mereka semua. Tetapi pelayanan dan rangkulan yang diberikan itu tentu harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur, sesuai undang-undang yang berlaku di NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Nah, apakah pelayanan dan rangkulan yang akan diberikan Anies-Sandi kepada promotornya seperti ormas FPI, FUI, dan sejenisnya itu sesuai dengan itu? Juga, apakah permintaan perolehan 30 kursi DPRD oleh PKS itu juga sesuai? Hal sama juga bisa dipertanyakan jika Anies-Sandi akan membantu Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2019 nanti. Anies-Sandi tentu tahu, janji itu adalah hutang.
Meskipun begitu, tak peduli Anies-Sandi telah bersimbiosa dengan FPI, FUI, dan yang sejenis, kemenangan mereka di pilkada tidak boleh dijadikan momen kebangkitan kaum radikal di Indonesia. Perilaku intoleran dan kekerasan atas nama apa pun termasuk agama harus tetap jadi musuh bersama. Apalagi jika mereka hendak menggoyang NKRI yang berdasarkan Pancasila dan berbhineka tunggal ika.
Urusan perlawanan terhadap ormas yang menolak Pancasila, memonopoli kebenaran dan dan menafikkan sifat kebhinekaan yang jadi jati diri bangsa ini, tetap harus jalan. Mereka yang hendak mendirikan Indonesia bersyariah dan Indonesia berkhilafah harus tetap dilawan. Jika FPI, FUI, HTI, dan sejenisnya berada dalam barisan itu juga harus dilawan.
Sempat muncul pertanyaan dari seorang kawan, apakah setelah Anies-Sandi menang Jakarta akan kembali dipenuhi manusia berdaster dan berpakaian putih-putih berparade merayakan kemenangan itu, seperti aksi 411, 212, dan 313 lalu? Sebuah pertanyaan yang menyiratkan kekhawatiran makin menguatnya aksi kelompok sektarian itu paska kemenangan Anies-Sandi.
Sebuah kekhawatiran yang wajar. Harus diakui gerakan mengusung baju agama dengan aneka bendera perjuangan (termasuk bendera ISIS) selama beberapa bulan ini meningkat. Momen Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi isu SARA itu, jadi persemaian yang bagus bagi tumbuhnya pergerakan kelompok intoleran di daerah.Â
Kini setelah pilkada Jakarta usai dengan hasil jagoan mereka menang, Â apakah serta merta aksi mereka mereda? Inilah jawaban yang harus dicari. Ada yang menilai momen Pilkada DKI Jakarta hanyalah kendaraan yang mereka manfaatkan untuk perjuangan mereka mensyariahkan atau mengkhilafahkan Indonesia. Jadi, ketika pilkada usai, bukan berarti aktivitas mereka berhenti. Mereka akan terus memanfaatkan peluang lain untuk tujuannya itu.
Karena itu menarik untuk mencermati pola relasi Antara Anies-Sandi usai pilkada ini dengan kelompok itu. Simbiosa yang telah terbentuk antara Anies-Sandi dengan FPI, FUI, dan ormas sejenis tentu tidak bisa hilang begitu saja hanya karena Anies menyatakan mendukung kebhinekaan dan Pancasila. Karena sehari menjelang pilkada kemarin, Anies justru sepakat dengan Amin Rais yang menyamakan pilkada dengan Perang Badar.Â
Bagaimana bisa, orang yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan Pancasila, memandang calon gubernur dan wakil gubernur beserta pendukungnya di pilkada, sebagai musuh yang harus diperangi seperti di Perang Badar. Padahal, mereka adalah sebangsa dan setanah air. Ini sebuah pertanyaan yang patut dikaji untuk melihat pola relasi yang akan dibangun Anies-Sandi dengan FPI, FUI, dan ormas sejenis.
