Konsekuensi dan Tanggapan terhadap Diskriminasi di Indonesia
Diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan individu dan kelompok berdasarkan perbedaan yang mereka miliki, seperti etnis, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Diskriminasi dapat bersifat eksplisit dan disengaja, atau implisit dan tidak disadari. Bias implisit adalah bias yang dipegang oleh orang-orang tanpa mereka sadari, dan bias ini mungkin bertentangan dengan niat sadar mereka. Sebagai contoh, meskipun perusahaan menyatakan komitmennya terhadap keragaman, praktik perekrutan dan promosi mungkin lebih mengutamakan kelompok tertentu daripada kelompok lainnya. Karena hasilnya, praktik-praktik semacam itu bersifat diskriminatif, terlepas dari niat perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias implisit yang mendorong sikap dan perilaku diskriminatif.
Diskriminasi memiliki dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kohesi sosial. Diskriminasi juga dapat menimbulkan kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa bentuk diskriminasi yang masih terjadi di Indonesia adalah:
- Diskriminasi minyak kelapa sawit: Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang digunakan dalam berbagai produk seperti makanan, kosmetik, dan bahan bakar nabati. Namun, Indonesia menghadapi diskriminasi dari Uni Eropa (UE), yang telah memberlakukan pembatasan impor minyak kelapa sawit karena masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Uni Eropa telah mengadopsi peraturan yang melarang perdagangan komoditas yang terkait dengan deforestasi, termasuk minyak kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia, produsen minyak kelapa sawit utama lainnya, telah mengkritik peraturan Uni Eropa tersebut karena "pada dasarnya bersifat diskriminatif dan menghukum" dan telah mengancam untuk mengambil tindakan hukum di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka berargumen bahwa minyak kelapa sawit merupakan sumber pendapatan dan pembangunan yang vital bagi jutaan petani kecil dan pekerja di negara mereka, dan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola sektor kelapa sawit.
- Diskriminasi Covid-19: Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, yang telah menewaskan lebih dari 15.000 orang, menyebabkan 2,6 juta orang kehilangan pekerjaan, dan menurunkan PDB sebesar 3,49 persen per Mei 2021. Respons pemerintah terhadap pandemi ini lemah, dengan tingkat pengujian dan penelusuran yang rendah, kurangnya transparansi, dan ketergantungan pada pasukan militer dan polisi untuk menegakkan langkah-langkah kesehatan. Pandemi juga telah memperburuk ketidaksetaraan dan kerentanan yang ada pada berbagai kelompok, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan minoritas agama. Selain itu, pandemi telah memicu diskriminasi dan stigma terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti tenaga kesehatan, pasien dan penyintas Covid-19, serta masyarakat keturunan Tionghoa. Sebagai contoh, petugas kesehatan menghadapi pelecehan, pengusiran, dan kekerasan dari tuan tanah dan tetangga mereka yang takut akan penularan. Orang-orang keturunan Tionghoa juga melaporkan peningkatan ketakutan menjadi sasaran diskriminasi, karena beberapa orang menyalahkan mereka atas asal mula dan penyebaran virus.
- Diskriminasi gender dan orientasi seksual: Indonesia adalah masyarakat patriarkis yang memberikan lebih banyak kekuasaan dan hak istimewa kepada laki-laki daripada perempuan. Diskriminasi gender dan orientasi seksual dapat mempengaruhi perempuan, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan siapa saja yang tidak sesuai dengan norma-norma dominan maskulinitas dan feminitas. Diskriminasi gender dan orientasi seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, kesenjangan upah berdasarkan gender, kurangnya representasi politik, dan kriminalisasi hubungan sesama jenis. Meskipun Konstitusi menjamin persamaan hak bagi semua warga negara, tidak ada undang-undang khusus yang melindungi perempuan dan kelompok LGBT dari diskriminasi dan kekerasan. Rancangan KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang melanggar hak-hak perempuan dan kelompok LGBT, seperti mengkriminalisasi hubungan seks di luar nikah, perzinahan, aborsi, dan kumpul kebo. Perempuan dan kelompok LGBT juga menghadapi stigma sosial, intoleransi, dan kekerasan dari kelompok konservatif dan individu yang menentang hak-hak dan visibilitas mereka.
Hukum dan Tantangan Antidiskriminasi di Indonesia
Hukum yang melarang diskriminasi bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan kesetaraan bagi semua orang di masyarakat. Indonesia tidak memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif, melainkan hanya berupa tambal sulam undang-undang dan peraturan yang membahas berbagai aspek diskriminasi. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin status dan hak yang sama bagi semua warga negara; Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), yang melarang diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan berbagai alasan; UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang mewajibkan pengusaha untuk mempekerjakan minimal satu orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pekerja; dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang mengkriminalkan tindakan diskriminasi dan penghasutan berdasarkan ras dan etnis.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk menegakkan UU Ketenagakerjaan dan memastikan kepatuhan terhadap konvensi-konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi No. 100 tentang Pengupahan yang Setara dan Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Ketenagakerjaan dan Pekerjaan. Namun, menurut laporan ILO pada tahun 2019, masih ada kesenjangan dan tantangan dalam mengimplementasikan konvensi-konvensi tersebut, seperti kurangnya definisi yang jelas tentang diskriminasi, tidak adanya pemulihan dan sanksi yang efektif, serta terbatasnya kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan yang relevan. Laporan ini juga mencatat bahwa perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas agama, dan pekerja migran merupakan kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi di pasar tenaga kerja.
Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang melindungi hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dari diskriminasi dan kejahatan kebencian. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia tidak mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka di antara orang dewasa, ada beberapa pengecualian. Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam, memberlakukan peraturan daerah pada tahun 2014 yang menghukum tindakan homoseksual dengan hukuman cambuk hingga 100 kali cambukan atau 100 bulan penjara. Pada tahun 2018, kota Pariaman di Sumatera Barat juga mengesahkan peraturan daerah yang menjatuhkan denda hingga 1 juta rupiah (US $ 70) untuk "kegiatan homoseksual dan transgender". Selain itu, kelompok LGBT menghadapi stigma sosial, pelecehan, dan kekerasan yang meluas dari aktor-aktor negara dan non-negara, terutama sejak tahun 2016, ketika serangkaian pernyataan dan tindakan anti-LGBT yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pemuka agama memicu reaksi keras terhadap komunitas LGBT.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia semua orang di Indonesia, tanpa memandang perbedaan yang ada. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut seringkali terhambat oleh kurangnya kemauan politik, pengaruh kelompok konservatif, dan ketidakkonsistenan sistem hukum. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia telah mengadvokasi pemberlakuan undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif yang akan memberikan kerangka hukum dan mekanisme yang jelas untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi di Indonesia. Mereka juga telah menyerukan ratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
