Rendahnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia

Hal tersbeut lantas membuat masyarakat muak dan menjadi hilang kepercayaan terhadap para aktor politik selaku pihak yang menjalan sistem demokrasi di Indonesia yang menjadikan hal tersebut faktor hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Memang prilaku para pejabat sendiri menjadi salah satu factor menurunya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, salah satunya adalah maraknya kasus korupsi yang banyak menjerat pejabat serta para petinggi partai politik atau elite politik.Bukan hanya di pusat saja, bahkan di daerah pun banyak terjadi hal serupa.

Apalagi saat di tengah pandemic seperti ini, masyarakat yang terdampak khususnya pada sektor ekonomi sangat perlu membutuhkan bantuan-bantuan, memang pemerintah dalam hal ini memberikan solusi yaitu dengan di salurkanya bantuan sosial (Bansos), namun sayangnya terdapat kasus bahwa seorang mentri sosial pun malah terlibat dalam kasus korupsi dana Bansos tersebut.Yang disinyalir merugikan negara mencapai sekitar 14 Miliyar Rupiah.

Sungguh masyarakat pun sangat kecewa dimana disaat sulit karena pandemic, dana Bansos yang seharusnya mereka terima pun malah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka.Jangan sampai terjadi krisis kepercayaan terjadi demi keberlangsungan demokrasi agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang seutuhnya.

Kemudian pangkal dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para aktor politik di Indonesia yaitu dengan hadirnya Golput (Golongan Putih), yang dimana masyarakat enggan memberikan suaranya di pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu wujud dari demokrasi itu sendiri.

Namun apakah itu Golput? Golput sebagai posisi politik untuk menyerukan perbaikan sistem politik agar lebih demokratis, akuntabel dan partisipatif lebih merupakan daya tarik moral. Oleh karena itu, Golput dapat dilihat sebagai peringatan kepada pemerintah dan partai politik bahwa politik perwakilan harus selaras dengan lembaga demokrasi dan memperkuatnya, bukan sebaliknya, meningkatkan ancaman terhadap demokrasi.

Tidak memilih adalah hak, sikap politik yang dijamin di negara-negara demokratis. Realitas golput harus dilihat oleh para pemilih, baik partai politik, calon legislatif, calon perseorangan, termasuk calon presiden dan wakil presiden, sebagai keniscayaan yang melekat dalam iklim demokrasi. 

Realitas ini seharusnya semakin menantang peserta untuk lebih memahami aspirasi mereka dan kemampuan untuk menawarkannya sebagai program dan strategi alternatif.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk bereaksi berlebihan terhadap ancaman abstain. Namun Golput yang konstruktif harus mampu mengenali kekuatan mana yang mengancam demokrasi di masa depan dan harus dihadapi sebagai "musuh bersama" untuk mencegah kembalinya sistem otoriter yang tidak demokratis.

Pendukung Golput yang konstruktif menghadapi ancaman yang lebih luas terhadap demokrasi yang tumbuh dan berkonsolidasi, seperti menjamurnya politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu. Oleh karena itu, tantangan bagi abstain adalah bekerja dengan pemilih cerdas untuk mengatasi ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. 

Pemilih yang cerdas secara konstruktif akan melihat landasan programatik yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan sebagai dasar pemilihannya.