Presiden, Tetaplah Petugas Partai

APA boleh buat, sang presiden tetaplah petugas partai. Itu yang dengan mudah ditangkap dari pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Berbicara pada pembukaan Kongres IV PDIP di Grand Inna Sanur Hotel, Denpasar, Kamis, 9 April 2015, Mega meminta Presiden Joko Widodo tak nyelonong mengambil kebijakan, tanpa konsultasi dengan parpol pengusung dan pendukung di Pilpres 2014.

Di atas podium, Megawati berucap lantang, tegas, dengan intonasi terjaga; sudah semestinya presiden dan wakil presiden menjalankan kebijakan yang menyatu dengan kebijakan partai politik pendukung. Menurutnya, ada hal yang harus dituntaskan tentang relasi antara pemerintah dan parpol pengusung. Hal itu penting karena hubungan keduanya semestinya mencerminkan kehendak dan prinsip dalam demokrasi.

Megawati mengutip UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan konstitusional tentang relasi antara pemerintah dengan parpol pendukung.

Megawati merasa perlu menjelaskan prinsip demokrasi itu. Ia menyebutkan, prinsip itu sangat relevan dengan kondisi yang ada. Ia perlu menjelaskan, terutama pada pihak yang mengatasnamakan kelompok independen dan selalu menyebut partai sebagai beban demokrasi.

Mega mengaku tak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Presiden kelima RI itu, bisa menerima kritik dan siap dengan otokritik. Namun, putri Presiden pertama RI, Bung Karno itu, tak terima jika partai disebut hanya sebagai ornamen demokrasi dan sekadar alat tunggangan kekuasaan politik. Karena itu, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.

Lewat pidato politiknya itu, Mega seperti ingin membungkam kritik berkaitan 'sepak terjang' sang presiden, yang di luar kontrol parpol pendukung. Masih segar dalam ingatan bagaimana Jokowi dengan berani tak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski telah lolos fit and proper test DPR, sesuai pengajuan sang presiden.

Jokowi berlindung pada ramainya kritik atas status hukum BG sebagai tersangka korupsi dari KPK, seolah ingin mengesankan langkahnya itu untuk menjawab protes publik. Ia tetap tak melantik Komjen BG, meski akhirnya hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi membatalkan status tersangka korupsi jenderal polisi bintang tiga itu.

Intervensi politik

Adalah Megawati yang pertama menyebutkan istilah petugas partai untuk Jokowi itu, saat menghadapi Pilpres 2014. Saat menjadi juru kampanye nasional di hari kampanye terakhir di Stadion Trikoyo, Klaten, Sabtu (5/4/2014) siang, Mega menyebutkan Joko Widodo, petugas partai yang dipilih menjadi Capres 2014-2019.

Sontak muncul kritikan ramai. Kritik terus mengemuka, sampai pasangan Jokowi-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019. Banyak yang mengkhawatirkan Jokowi hanya boneka, atau anak manis di bawah ketiak parpol, terutama Megawati.

Kesan itu mencuat dalam penyusunan Kabinet Kerja, yang awalnya digadang-gadang bebas dari intervensi politik. Meski mengakomodir kalangan profesional, penunjukan sejumlah politisi wakil parpol pendukung dinilai tidak tepat, setidaknya di posisi yang diembannya. Ada pos penting dalam penegakan hukum, yang ternyata diisi kader parpol, sehingga dituding bisa melemahkan janji kampanye untuk memberantas KKN.