Cap petugas partai itu, terus mengemuka bahkan seperti sengaja diulang-ulang, meski tidak lewat Megawati, terutama sejak Presiden Jokowi tak kunjung melantik Komjen BG sebagai Kapolri. Itu juga yang terdengar ketika ada wacana mengusung Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP 2015-2020, menggantikan Megawati Soekarnoputri.
Sejak itu pula, spekulasi atas dinginnya hubungan 'petugas partai' dengan 'pemimpin partai' mengemuka. Ada rumor Jokowi ingin lepas dari bayang-bayang sang pemberi perintah. Itu misalnya makin kuat terlihat ketika bekas Gubernur DKI Jakarta itu, dikabarkan mendekat ke Prabowo Subianto, seterunya dalam Pilpres 2014.
Tetapi, Megawati Soekarnoputri yang lebih banyak diam, dan tak menanggapi semua spekulasi itu, selalu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalan. Dengan taktis ia membungkam kritik, sekaligus langkah Jokowi yang mengesankan berusaha keluar dari cap petugas partai itu. Ia menuntaskannya lewat pidato politik di Kongres IV PDIP, diwarnai air mata saat pembukaan kongres dan penutupan pidatonya.
Belum terdengar tanggapan Presiden Jokowi yang hadir beserta sejumlah menteri. Jokowi yang berbaju putih dibalut jaket merah khas PDIP, tanpa lambang partai, duduk di sisi kanan Mega. Di sebelah kirinya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, putri Mega dan almarhum Taufiq Kiemas. Wapres Jusuf Kalla di sisi kiri Mega.
Penegasan sikap
Pidato pembukaan perhelatan besar partai pemenang Pemilu 2014 tersebut, jelas penegasan sikap sang ketua umum, agar seluruh kadernya, tidak terkecuali yang ditakdirkan menjadi Presiden RI, harus tetap dalam garis. Tidak boleh lepas dari kendali partai politik pendukung.
Boleh jadi kondisi seperti ini tidaklah ideal bagi seorang presiden di negara yang menganut sistem presidensial. Paling tidak, tidak ada salahnya mendengar penjelasan pakar politik dari LIPI, Syamsudin Haris.
Sang peneliti politik ini menilai tekanan besar PDIP ke Presiden Jokowi bisa menyebabkan kondisi pemerintahan labil. Saat tampil dalam sebuah acara di Fisipol UGM, Senin, 23 Februari 2015, dia melambungkan harapan agar PDIP menghentikan sikap politik yang menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Bagaimanapun, Joko Widodo, kini seorang Kepala Negara  sebuah bangsa besar, yang harus menaungi semua kelompok. Dia bukan lagi sekedar presiden milik partai pendukung, apalagi PDI Perjuangan semata.
Gangguan ke pemerintahan, yang justru dari partai pendukung utama presiden, dalam pandangan Syamsudin Haris, akan membuat banyak agenda program lima tahunan mandeg. Kalau itu yang terjadi, rugilah bangsa ini. "Persoalannya memang karena Jokowi bukan pemimpin partai politik. Jadi, kuncinya PDIP yang harus tunduk pada Jokowi."
Itu yang tak mungkin. Setidaknya, dengan posisi Jokowi sebagai petugas partai, meski sudah terpilih sebagai Presiden RI. Penegasan Megawati selaku ketua umum PDIP, parpol utama pendukung yang mengantar Jokowi-JK menjadi pemimpin Republik Indonesia, sudah membuatnya terang benderang.
Apapun, kita berharap sang presiden yang petugas partai, Megawati pemimpin partai dan seluruh parpol pendukung, bisa menemukan keseimbangan, sehingga masing-masing tak kebablasan. Ingatlah, pesta demokrasi lima tahunan, sejatinya milik rakyat. Rakyat adalah pemilik suara, yang bakal menentukan sang pemenang pemilu, juga presiden.
