Masih terngiang peristiwa hotel Borobudur Jakarta tanggal 2 Feb 2019 antara KPK dan Pemprov Papua mengundang perhatian orang di seluruh Indonesia. Baru kali ini Lembaga Anti Rasuah di OTT oleh "terduga" Korupsi Lukas Enembe Cs sebelum KPK OTT Lukas Enembe yang notabene adalah Gubernur terpilih Papua yang patut diduga "menjual" isu Papua merdeka. Lukas Enembe "terindikasi" memiliki jejak Korupsi mulai dari biaya pendidikan (beasiswa), Jalan Kemiri-Depapre, Proyek fiktif di Puncak Jaya dan Tolikara serta penyalagunaan dana OTSUS hingga pemanfaatan dana Koni Papua.
Negara seakan tidak berdaya untuk menetapkan Lukas sebagai tersangka, bahkan KPK sekalipun tidak ada nyali terhadap Lukas Enembe dari semua gubernur yang ada di republik Indonesia. Lukas seperti kebal hukum dari pejabat lainnya. Padahal Lukas ibarat Harimau yang terus di pelihara dan dibesarkan oleh NKRI yang sewaktu waktu bisa menggigit dengan isu-isu blunder demi perjuangan Papua Merdeka.
Theys Hiyo Eluay adalah Tokoh besar OPM alias tokoh Pemimpin Papua merdeka namun negara memiliki kekuasaan untuk menertibkan karena dianggap mengancam keutuhan NKRI. Saat peristiwa "Theys", rakyat Papua Protes keras, situasi dan kondisi papua ketika itu panas sekali, namun suhu panas tersebut hanya berlangsung 3 hingga 4 hari saja setelah itu redup kembali, Lukas tidak bisa jadikan rakyat Papua sebagai tameng atas "dugaan" kejahatan dan korupsi yang ia lakukan yang telah memiskinkan rakyat Papua. Orang-orang yg membela Lukas hanyalah warga gereja GIDI dan kelompok-kelompok dekatnya saja yang di kasi makan selama ini. Artinya Lukas sebenarnya tidak memiliki kekuatan bahkan cenderung rapuh karena masyarakat dalam tatanan grass root tidak peduli.
Pernyataan Kampanye Pilgub 2018 lalu, ia menyatakan bahwa "Lukas adalah Gubernur terakhir setelah itu akan kasih kemerdekaan kepada rakyat Papua" bagi orang Papua yang berbeda ideologi dengan bangsa dan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Empat bulan setelah Lukas di lantik yaitu tepatnya pada bulan September 2018 dan pasca kejadian Nduga kelompok UMLWP mengklaim bahwa petisi rakyat Papua dengan koleksi tanda tangan 1,8 jt rakyat Papua di serahkan ke PBB oleh sdr. Benny Wenda d Jenewa Swiss.
Apakah hal ini terkait dengan janji Lukas Enembe? Kalau kita telusuri dengan seksama dan mendalam tentu ada korelasinya. Lukas bukan benteng terakhir bagi NKRI sebab Lukas dalam jabatannya sebagai gubernur Papua adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di Papua untuk menjalankan kepentingan bangsa dan negara. Kalau rakyat Papua menjadi benteng NKRI iyaa namun kalau Lukas Enembe justru melanggar konstitusi negara. Demo hari ini adalah demo bayaran bukan rakyat murni karena itu tidak dibenarkan membawa nama rakyat Papua untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Sudah saatnya negara tertibkan orang-orang yang tidak lurus hatinya di negeri ini.
Baru baru ini Lukas Enembe kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial, dalam catatan yang dibuat oleh Gembala Dr. Socrates S Yoman/Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, di depan tamu dari Delegasi Dewan Gereja-gereja Sedunia/WCC saat rapat di Gedung Negara di Jayapura Lukas Enembe menyampaikan,
"Saya sudah menjadi Wakil Bupati, menjadi Bupati dan menjadi Gubernur Papua. Saya sangat paham/mengerti penderitaan rakyat Papua. Saya sebagai orang Kristen merasa sangat berdosa menjadi Gubernur karena tidak ada gunanya untuk rakyat Papua. Karena mau berbicara benar, jujur dan adil untuk rakyat Papua, kami ditekan dan diteror serta diintimidasi. Kami dianggap melawan/musuh negara. Saya yakin, apa yang saya sampaikan ini, anda sudah dengar langsung dari rakyat Papua ketika anda berjumpa dengan mereka." .
Pernyataan aneh dari seorang Gubernur Lukas Enembe ini diaminkan oleh Pernyataan Timotius Murip, SH (Ketua MRP kepada Delegasi Dewan Gereja Sedunia/WCC). "Para pemimpin seperti Gubernur, Ketua DPRP dan Ketua MRP dan Pemimpin Gereja saja ditekan, diteror dan diintimidasi. Kami tidak bisa membayangkan tekanan, teror dan intimidasi yang dihadapi rakyat Papua.
Saya yakin, Anda sudah melihat, mendengar dan belajar langsung dari rakyat dalam kunjungan ini tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dihadapi rakyat Papua selama ini."
Pernyataan dari dua petinggi Papua ini didepan Delegasi Dewan Gereja-Gereja sedunia yang nota bene adalah orang asing yang datang bertamu ke negara kita seolah olah akan menelanjangi dan membuka aib negara sendiri yang sudah dapat diperkirakan akan tersebar luas di dunia Internasional, walaupun pernyataan pernyataan itu sangat subyektif dan merupakan pendapat pribadi tapi sebaiknya seorang anak bangsa yang mencintai NKRI apalagi seorang Pejabat Negara seharusnya dia membela negaranya bukan malah menjatuhkan kewibawaannya, atau patutlah kita curiga bahwa kedatangan Delegasi Dewan Gereja-Gereja Sedunia ini juga merupakan bagian dari sekenario Lukas Enembe pada saat Kampanye Pilgub 2018 yg menyatakan bahwa "Lukas adalah Gubernur terakhir setelah itu akan kasih kemerdekaan kepada rakyat Papua"?
Sungguh-sungguh patut dipertanyakan ke mana sebenarnya Papua ini akan dibawa sang Gubernur. Walaupun kita semua mengetahui bahwa sangat banyak elit-elit Papua yang tidak sejalan dengan pemikiran sang Gubernur.
Akhir dari catatan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk mengikuti terus pernyataan-pernyataan apa lagi yang keluar dari "Kakak Gubernur "
