Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan membuka lebar-lebar pintu untuk masuknya kritik, saran yang membangun dari seluruh lapisan masyarakat demi kemajuan dan penataan kota Jakarta menuju yang lebih baik. Pintu tersebut berupa kegiatan pertemuan rutin bernama REMBUG PROVINSI, sebagai ajang dialog antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga masyarakatnya.
“Kita mau membenahi kota Jakarta bersama-sama melalui dialog dalam kegiatan Rembuk Provinsi ini. Diharapkan pertemuan ini sekaligus menjadi ajang rembug, tempat mengobrol dan sarana menyampaikan kritik membangun demi kemajuan kota Jakarta. Di acara ini semua jajaran pemerintah daerah ada, jadi warga boleh mengajukan kasus apa saja terutama yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya,” kata Sylviana Murni, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.
[caption id="attachment_337969" align="aligncenter" width="465" caption="Foto : Nur Terbit -- Suasana Rembug Provinsi yang digelar Pemprov DKI Jakarta"]
Isyarat keterbukaan dari Pemprov DKI Jakarta itu, disampaikan Sylviana Murni saat mewakili Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada acara Public Hearing Rembug Provinsi Pemprov DKI Jakarta di Hotel Oasis Amir, Selasa (25/11-2014). Acara yang diikuti sekitar 250 orang bertema “Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asean Free Trade Area (AFTA) ini, hadir sejumlah perwakilan dari kementerian, pegawai Pemprov DKI, ormas, akademisi, mahasiswa, praktisi guru dan pekerja.
Menurut mantan Walikota Jakarta Pusat ini, pada acara Rembug Provinsi nantinya, akan dikumpulkan para walikota, kepala dinas, suku dinas, camat dan lurah untuk duduk satu meja dengan warga untuk membicarakan soal penataan kota Jakarta. Kapan mulai diterapkan, Sylviana tidak menjelaskan secara detail.
[caption id="attachment_337970" align="aligncenter" width="453" caption="Foto: Nur Terbit -- Tanda peserta Rembug Provinsi"]
“Dengan demikian diharapkan warga masyarakat yang hadir dapat menyampaikan pendapat, kritik dan saran tentang penataan kota Jakarta sekaligus mempersiapkan diri menghadapi MEA dan AFTA yang dimulai akhir tahun 2015 mendatang,” kata Sylviana Murni.
Menyangkut kesiapan menghadapi MEA dan AFTA, Sylviana sendiri menyangsikan kemampuan aparatnya di lapangan dalam mengantisipasi dari dua peristiwa perdagangan bebas tersebut. “Apa yang kita harus siapkan, ini harus diberi motivasi terlebih dahul. Siapkah para walikota, camat, lurah? Pemprov DKI Jakarta akan lebih menggiatkan pelayanannya kepada masyarakat melalui lembaga BPTSP, yakni Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan ini.
Sylviana lalu mengutip kembali arahan Gubernur DKI Ahok kepada pejabat di jajarannya, bahwa “jadilah pelayan masyarakat dengan senyum. Jauhkan kata-kata bahwa ‘itu bukan urusan saya’. Sebagai pegawai PNS, kalimat seperti itu tidak ada dalam kamus seorang pegawai negeri, terutama di kalangan Pemprov DKI Jakarta,” tambah Sylviana. (nurterbit)