Ini bukan kata saya. Suer, asli. Itu kata Anthony Budiawan. Managing Political Economic and Policy Studies itu memang menanggapi atau lebih pasnya menyindir ucapan Presiden Jokowi. Dalam sambutanya pada rapat Pengendalian  Inflasi bersama para Kepala Daerah secara hybrid,12 September 22 Jokowi mengaku bingung karena subsidi Energi terus membengkak. Bukan 502 trilyun tapi malah lebih dari 700 trilyun.
Jokowi bingung. Dari mana uangnya. APBN tidak mampu. Nah Anthony menyindir, kalau Presiden bingung, rakyat pasti lebih bingung. Pasti ada kesalahan menghitung tuh kata Anthony.
Rakyat kan tidak punya kapasitas untuk menghitung APBN. Itu kan pekerjaan mereka (pemerintah dan DPR).
"Gerombolan" warung kopi itu tertarik sindir menyindir itu.
Ada Boys Iskandar, Sultan Syahid, Wheam Asikin, Teteng Saftarie, Wisnu Wardhana, Bambang BK, Iwan BT, Deny Ibrahim, Irwan Setiawan dan Cecep Juhanda.
Sudah mencari uangnya gak bisa, ngitung anggaran juga salah melulu. Apanya yang bisa ? teriak Boy Iskandar.
Pemerintah kita itu baru pandai suruh rakyat berhemat, menyikat uang rakyat, belum pandai mendapat.
Bambang BK cerita soal rakyat disuruh berhemat. Itu terjadi sejak zaman orde lama. Presiden Soekarno dengan politik berdikari menyuruh rakyat makan jagung. Ada perusahaan Nasional waktu itu disuruh memproduki beras Tekad (Ketela, katjang dan djagung).
Nyikat duit rakyat (korupsi) juga sudah ada. Salah satu mega korupsi waktu itu diduga dilakukan Menteri Penerangan Ruslan Abdul Gani. Dia diduga menerima uang sogok dari sebuah percetakan dalam projek pengadaan perangkat pemilu 1955.
Ia terhindar dari penangkapan Polisi Militr berkat campur tangan Perdana Menteri (kalau tidak salah PM. Syahrir).
Waktu zaman orde baru penghematan juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Mulai dari kebijakan uang ketat (Tight Money Policy), kampanye penggunaan produksi Dalam Negeri dan program Keluarga Berencana, dua anak cukup dll.
